Page 15 - MAJALAH 136

memberikan pengampunan pajak, tiba- dalam kebijakan perpajakan saat ini
tiba mencuat skandal Panama Papers untuk mengentertain pengusaha-
ke publik. Ini semakin memperjelas pengusaha kaya,” ungkap Eva lebih
bahwa benar ada aset para pengusaha lanjut. Sejauh ini, Kemenkeu juga
Indonesia yang disimpan di luar Pengusaha yang sudah memberikan verifikasi para
negeri. Setidaknya, ada Rp11.400 wajib pajak yang tercantum dalam
triliun dana yang tersimpan di berjiwa nasionalis, idealnya Panama Papers kepada Komisi XI.
luar negeri, milik para pengusaha memberi sumbangsih Menteri Keuangan sendiri di
Indonesia. Pemerintah, kata Eva, perlu terbaik bagi bangsa dan hadapan Komisi XI, ungkap Eva,
menciptakan pra kondisi sebelum bisa akan menindaklanjuti temuan
menarik kembali dana tersebut ke negaranya sendiri lewat tersebut. Setelah diverifikasi, akan
Tanah Air. pajak yang ditunaikannya. terlihat apakah sejumlah nama yang
Panama Papers cukup membantu Betapa tidak nasionalisnya menyimpan asetnya di luar negeri
pemerintah untuk mengejar nama- itu termasuk penggelapan pajak,
nama pengusaha Indonesia yang para orang kaya itu. penghindaran pajak, transfer pricing,
muncul dalam dokumen itu. “Orang- Harus ada perombakan atau profit transferring.
orang kaya di Amerika dan Swiss saja, perpajakan yang lebih Menurut Eva, kebijakan pengam-
yang aturan pajaknya sangat ketat, punan pajak bukan menyambut para
sudah memberlakukan pelarangan berkeadilan pengemplang pajak dengan karpet
warga negaranya untuk memanfaatkan merah. Pasti akan ada tindakan dan
tax haven. Nah, dalam prinsip konsekuensi yang diberikan kepada
perpajakan kita, juga harusnya para para wajib pajak tersebut. “Saya kira,
wajib pajak Indonesia yang mendapat ini framenya lebih kepada penindakan
penghasilan dari sini, ya harus bayar bukan karpet merah, karena duit
juga ke sini. Enggak boleh diputar ke sambung politisi dari dapil Jatim ditarik lagi oleh mereka.”
sana,” seru Eva. IV itu, Direktorat Jenderal Pajak Soal akurasi nama-nama yang
Mantan Anggota Komisi III ini (DJP) harus memiliki akses yang disebut dalam dokumen Panama
mempertanyakan nasionalisme para luas, dari mulai izin usaha hingga ke Papers, sejauh ini pemerintah sudah
pengusaha Indonesia yang menyimpan perbankan. Dengan begitu, pergerakan memverifikasinya. 79 persen nama-
dananya di luar negeri. Pengusaha aset selalu terpantau DJP. Setelah nama WNI dalam dokumen tersebut
yang berjiwa nasionalis, idealnya program pengampunan pajak selesai, sesuai dengan data yang dimiliki
memberi sumbangsih terbaik bagi tak ada lagi aset yang dilarikan keluar pemerintah. Nama-nama seperti
bangsa dan negaranya sendiri lewat dari negeri ini. Mereka berusaha Rini Soemarno, Ihsanuddin Noorsy,
pajak yang ditunaikannya. “Ini, kan, di Indonesia, bayar pajak pun di Chairul Tanjung, bahkan Haryy Azhar
betapa tidak nasionalisnya para orang Indonesia. sudah diklarifikasi. “Menkeu sudah
kaya itu. Harus ada perombakan “Kalau DJP punya akses hingga ke janji akan menindaklanjuti ke level
perpajakan yang lebih berkeadilan,” perbankan, tidak akan ditipu dengan penindakan. Jadi, ini ada potensi
tandas Eva lagi. perilaku orang-orang elit yang hanya penambahan pendapatan dari pajak
Untuk memantau para wajib pajak, mikir dirinya sendiri. Tidak ada wacana mereka.” „ (mh)

RUU Pengampunan Pajak

Versi Ken Dwijugiasteadi (Dirjen Pajak)

Tujuan pengampunan pajak bukan soal untuk menciptakan objek pajak baru. Ini
berapa nominal penerimaan pajak. Tapi, artinya Direktorat Jenderal Pajak tak perlu
agar uang yang parkir di luar negeri bisa melakukan kegiatan berkaitan dengan
kembali diinvestasikan di Indonesia untuk penambahan jumlah Wajib Pajak (WP)
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. terdaftar (Subjek Pajak) serta perluasan Objek foto: dok
Pengampunan pajak digunakan Pajak atau yang biasa disebut ekstensifikasi.

PARLEMENTARIA z Edisi 136 TH. XLVI - 2016 l 15