Page 11 - MAJALAH 136
P. 11
RUU Pengampunan Pajak
Para pemangku
kepentingan lebih Versi Revrisond Baswir
mendahulukan reformasi
Agar sinkron dengan arahan Presiden,
sistem perpajakan
naskah akademik sebaiknya disusun ulang
dibandingkan hanya untuk lebih fokus pada repatriasi offshore fund
pengampunan pajak yang (disclosed dab undisclosed).
Judul UU sebaiknya diganti menjadi UU
merupakan bagian kecil saja
Pelaporan dan Repatriasi Dana.
Siapkan SUN khusus repatriasi dan sejumlah
proyek infrastruktur dengan skema PPP untuk
menampung dana-dana tersebut.
Libatkan kalangan perbankan untuk
Dia mengaku mendapat laporan menyusun strategi repatriasi offshore fund yang foto: dok
bahwa pengadilan pajak di Indonesia efektif.
hanya ada tiga. Hakim pajak pun hanya Karena fokus bergeser dari menutup defisit APBN 2016 ke repatriasi
49 orang untuk menangani pendapatan dana dan UU diharapkan dapat berlaku dalam jangka yang lebih
negara dari pajak yang ribuan triliun. panjang, maka penuntasan UU dapat ditunda ke 2017.
Ini bisa membuat keteteran aparat
yang bertugas. Bahkan yang sangat
disayangkan dalam penanganan kasus
pajak, keberpihakan pada yang benar
tidak selalu tepat.
“Nah yang begini-begini harus
dikerjakan terlebih dulu sebelum kita RUU Pengampunan Pajak
mengambil jalan pintas, membuka Versi Drajad H. Wibowo
pintu bagi masuknya uang haram ke
negara kita ini,” tandas Fahri.
Dia menguraikan bahwa reformasi Sistem Aplikasi Perpajakan Terpadu (SAPT),
perpajakan jauh lebih penting Sistem informasi perpajakan modifikasi
dari hanya sekadar pengampunan (SIPMOD), dan sistem informasi DJP belum
pajak. Bagaimana cara pemerintah terintegrasi.
mengintensifkan pembayaran pajak, Sejak program PINTAR dibatalkan, belum
bagaimana agar masyarakat semuanya ada inisiatif baru untuk memperbaiki sistem
bayar pajak. Menurut Fahri, saat ini informasi pajak hingga saat ini.
banyak sektor bisnis baru yang belum Hasil audit BPK menunjukan bahwa
terjangkau pajak. pengelolaan data di Ditjen Pajak masih kurang
Dia mendapat pengaduan, mayo- foto: dok memuaskan.
ritas pemegang izin pertam bangan Harta yang diperoleh dari kegiatan
tidak bayar pajak. Yang bayar pajak terorisme, narkotika, dan perdagangan
pun masih tetap bisa melakukan kecu- manusia- yang sebelumnya secara eksplisit dinyatakan sebagai harta
rangan. Modusnya, ada kegiatan untuk yang tidak dapat dimintakan pengampunan pajak- kini tidak tercantum
mentrasfer pajak biaya ke luar negeri, dalam RUU Pengampunan Pajak.
sehingga pajaknya semakin berkurang. Pengampunan pajak di seluruh dunia selalu menimbulkan moral
“Ini hal-hal yang harus dikejar hazard. WP patuh tidak memperoleh insentif, WP tidak patuh diberi
sebetulnya, bukan jalan pintas. Sekali pengampunan.
lagi, kan, kita belum tahu dapatnya dari WP tidak patuh mendapat pengampunan dengan tarif 2%, 4%, dan
tax amnesty berapa sih. Betul enggak 6%. WP tidak patuh dan membawa kabur harta ke luar negeri dapat
dia bisa menutupi kekurangan kita. pengampunan dengan tarif 1%, 2%, dan 3%.
Kalau dia menutup, betul enggak ini
baik buat kita,” ungkapnya meragukan (eko)
RUU Pengampunan Pajak.
PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 11
