Page 7 - MAJALAH 136

terungkap dokumen rahasia yang mencitrakan ramah pajak kepada para nama yang dicurigai masuk dalam
menyebut sejumlah nama para investor domestik maupun asing. dokumen Panama, sambung politisi
pengusaha dan pejabat di seluruh Pengamat ekonomi Salamuddin PAN itu, perlu diklarifikasi dulu
dunia, termasuk Indonesia. Dokumen Daeng dalam kesempatan terpisah sebelum diambil tindakan.
yang disebut Panama Papers itu berpendapat, pemerintah belum Pandangan berbeda disampaikan
memuat sejumlah nama pengusaha menyediakan tempat yang aman Anggota F-PDI Perjuangan Eva
Indonesia, bahkan pejabat aktif. untuk menarik dana tersebut ke Kusuma Sundari. Dia melihat, apa
Motifnya tentu ingin melindungi dalam negeri. Di tengah pasar uang yang digulirkan pemerintah lewat tax
aset-asetnya dari beban pajak yang dan bursa saham yang melemah saat amnesty merupakan sebuah tindakan
terlalu tinggi di dalam negeri. Akhirnya ini, apakah para pengusaha Indonesia hukum, bukan penghormatan bagi
mereka mencari suaka pajak di negara yang memarkir dananya di luar negeri para pengemplang pajak. “Pasti akan
berpajak rendah. mau menyimpannya di negeri sendiri. ada tindakan dan konsekuensi yang
Panama adalah negara dengan diberikan kepada para wajib pajak
pungutan pajak rendah. Pemerintah tersebut. “Saya kira, ini framenya
sendiri mengklaim, 79 persen nama- lebih kepada penindakan bukan karpet
nama WNI yang tercantum dalam merah, karena duit ditarik lagi oleh
Panama Papers sesuai dengan data mereka.”
yang dimiliki pemerintah. Lalu, Eva mempertanyakan, nasionalisme
mengapa pemerintah tak bertindak Ada aset sekitar Rp11.400 para pengusaha Indonesia yang
sebelum dokumen Panama terungkap? triliun milik para pengusaha menaruh asetnya di negeri orang. Bila
Begitu pertanyaan kritis Wakil Ketua para pengusaha itu punya nasionalisme
Komisi XI Jon Erizal di hadapan Indonesia yang terparkir yang tinggi, harusnya menanamkan
Menkeu Bambang Brodjonegoro saat di negara berpajak rendah. saham dan membayar pajaknya di
rapat April lalu. Jumlah yang tidak sedikit. Tanah Air. Ini untuk pembangunan
Menurut politisi PAN itu, para wajib bangsa sendiri. Sangat logis, bila
pajak yang menyimpan asetnya di luar Cukup untuk menyuntik Eva mempertanyakan hal itu. Jiwa
negeri, jadi potensi pasar yang besar APBN kita. Hanya saja nasionalisme para pengusaha pribumi
bagi pemerintah. Ada aset sekitar langkah pemerintah belum mungkin perlu disegarkan kembali.
Rp11.400 triliun milik para pengusaha Namun, saat yang sama, Eva juga
Indonesia yang terparkir di negara terlihat menyarankan agar ada reformasi
berpajak rendah. Jumlah yang tidak perpajakan untuk menyambut regulasi
sedikit. Cukup untuk menyuntik APBN pengampunan pajak. Direktorat
kita. Hanya saja, kata Jon, langkah Jenderal Pajak adalah sasaran utama
pemerintah belum terlihat. yang musti direformasi. Sistem layanan
Akhir April lalu, sejumlah media dan akses kepada para wajib pajak
nasional memuat headline soal “Kalau disuruh masuk ke surat harus lebih transparan dan akuntabel.
pengampunan pajak. Pemerintah sudah utang pemerintah, negara ini akan Plus, para petugas pajak juga harus
pasang “kuda-kuda” untuk antisipasi menjadi negara pencuci uang dari mendapat perlindungan keamanan.
pembahasan RUU Pengampunan hasil kejahatan. Kalau tax amnesty Kasus petugas pajak yang mendapat
Pajak bila terjadi deadlock. Pemerintah mau masuk harus disediakan ruang ancaman kekerasan dari bodyguard
ingin membentuk satgas pajak untuk dahulu masuknya mau ke mana. Harus pengusaha pengemplang pajak mesti
memburu aset para pengusaha ada reformasi besar-besaran terhadap jadi perhatian tersendiri.
Indonesia yang mangkir dari kewajiban peraturan perundang-undangan yang Politisi Partai Nasdem Johnny
pajak. Keanggotaan satgas ini diusulkan berkaitan dengan investasi langsung G Plate berpandangan, kelak RUU
terdiri dari OJK, PPATK, BI, Kejagung, maupun tidak langsung yang masuk Pengampunan Pajak bila sudah diun-
dan Kemenkum dan HAM. ke Indonesia,” papar peniliti dari dangkan bisa mendorong inten sifikasi
Bahkan, pemerintah juga sudah Universitas Bung Karno tersebut. pajak meningkat, sehingga reformasi
menyiapkan deklarasi pajak dalam Pandangan lebih bijak disampaikan di sektor perpajakan berjalan dengan
bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. baik, termasuk di birokrasi dan sistem
Pemerintah terlihat ingin mengejar Menurutnya, pengampunan pajak perpajakannya. “Yang kita harapkan
tambahan pendapatan yang masuk ke itu hanya sekali diberikan kepada ini WNI janganlah menaruh dana
kas negara. Segala cara akan ditempuh para pengusaha yang menjadi di luar negeri. Sekarang waktunya
pemerintah agar bisa menarik pulang incaran pemerintah. Tidak mungkin bangun ekonomi kita. Nah, untuk itu
aset triliunan rupiah yang bisa pengampunan itu diberikan berkali- kita berikan amnesty, kita berikan
dikenai pajak. Pemerintah juga ingin kali. Tentu tidak adil. Namun, nama- pemaafan,” demikian Johnny. „

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 7