Page 5 - MAJALAH 136

Hak Kepemilikan Masyarakat Adat

Kami pengadu mewakili Masyarakat Adat Luhat ganti rugi tegakan sebesar Rp.21.852.760.000,- ke rekening
Simangambat dan Luhat Ujung Batu, dan Luhat Huristak Menhut sebagai setoran Dana Reboisasi. Selain itu KPKS
yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI perihal penjelasan Bukit Harapan sejak 1999 hingga Mei 2015 telah memberi
tambahan terkait sengketa tanah ulayat seluas +47.000 pemasukan kepada negara dari sektor pajak senilai Rp.
Ha di Kab. Padang Lawas, Sumut, antara Kementerian 192.984.576.264.- Dengan demikian sikap Menhut yang ingin
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan klien pengadu, mengambil alih perkebunan kelapa sawit dari KPKS Bukti
sebagai berikut: Harapan merupakan sikap ambigu dengan sikap sebelumnya
yang telah menerima pembayaran dari KPKPS Bukit Harapan
Tentang Alas Hak Kepemilikan Masyarakat Adat untuk areal seluas 23.000 Ha.
Bahwa alas hak kepemilikan Masyarakat Adat
Luhat Simangambat dan Luhat Ujung Batu atas tanah Tentang Penggunaan UU No. 18 Tahun 2013
adat didasarkan pada: Surat Perbatasan Tanah antara Bahwa melalui surat No.S.174/Menlhk-II/2015 perihal
Simangambat via Kota Pinang/Laut Napangga tertgl. 28 Penghentian Pelayanan, ternyata Menteri Lingkungan
Agustus 1929 yang dibuat oleh Sutan Mahodum selaku Raja Hidup dan Kehutanan telah mengitimidasi Gubernur
Simangambat dan Surat Perbatasan Laut Ujung Batu tertgl. Sumut, Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Padang Lawas, dan
15 Januari 1962 yang dibuat Dewan Negeri Ujung Batu Sutan Bupati Padang Lawas Utara untuk tidak lagi memberikan
Bahruddin berikut surat beraksara Arab Melayu tertgl. 1904. pelayanan perizinan kepada KPKS Bukit Harapan, dan
seterusnya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan
Tentang Legalitas Gouverment Besluit No. 50 tgl. 25 yang termaktub dalam UU No.18 Tahun 2013 tentang
Juni 1924 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hal
Bahwa areal seluas 178.508 Ha, termasuk di dalamnya tersebut telah melanggar asas non retroaktif (larangan
areal seluas 47.000 Ha yang diklaim oleh Menhut menggunakan aturan hukum berlaku surut) karena UU No.
berdasarkan Gouverment Besluit No. 50 tgl. 25 Juni 1924, 18/2013 berlaku sejak 6 Agustus 2013.
tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Menhut karena Kami memohon agar Komisi II DPR RI mendesak
tidak dapat menunjukkan asli dari dokumen tersebut. Hal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut
itu dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Surat No.S.174/Menlhk-II/2015 dan Surat No. S13/
No. Reg.434/PDT/2011/PT.MDN tgl. 4 Juni 2012 yang Menlhk-Setjen/RHS/2015 tertgl. 25 Juni 2015 perihal:
mengalahkan Menhut atas gugatan KUD Serba Guna yang Pemberitahuan Putusan MA No.2642 K/PID/2006 tentang
telah berkekuatan hukum tetap sejak 15 Agustus 2012. Reg. 40 Padang Lawas yang ditujukan kepada Ketua Umum
GAPKI, serta menyelesaikan permasalahan sengketa tanah
Tentang Kontribusi KPKS Bukit Harapan ulayat tersebut.
Bahwa dasar hukum KPKS Bukit Harapan untuk mengelola Bahwa permasalahan yang kami sampaikan terkait
areal seluas 23.000 Ha untuk dijadikan perkebunan kelapa kehutanan yang merupakan bidang lingkup Komisi IV maka
sawit adalah Surat Irjen Kemenhut No.1680/Menhut surat ini juga ditujukan kepada Komisi IV DPR RI untuk
III/2002 tertgl.26 September 2002 perihal Permohonan ditindaklanjuti.
untuk mengelola perkebunan di dalam kawasan hutan Reg. Marasamin Ritonga
40 Padang Lawas, Sumut dengan kewajiban menyetor dana Medan, Sumatera Utara

Dukungan Reklamasi Teluk Benoa

Surat ini adalah bentuk dukungan terhadap Teluk Benoa akan semakin parah. Setiap tahun teluk
reklamasi Teluk Benoa, karena Bali sering dijadikan tersebut akan mengalami sedimentasi akibat timbunan
sebagai tempat pertemuan internasional. Oleh karena lumpur, limbah plastik, zat kimia, dan berbagai polutan
itu, Bali perlu memiliki tempat yang baru untuk yang mengancam kelestarian lingkungan.
mengakomodir keperluan tersebut. Diharapkan DPR RI dan seluruh elemen masyarakat
Rencana revitalisasi Tanjung Benoa yang akan Bali mendukung pelaksanaan revitalisasi Teluk Benoa
dijadikan destinasi baru wisata Bali, menghadapi untuk kesejahteraan masyarakat Bali dan Indonesia
pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan isu buruk lebih sejahtera.
dampak revitalisasi banyak disebarkan oleh kelompok
penolak rencana revitalisasi tersebut. Padahal akibat I Putu Surtama
tertundanya pelaksanaan revitalisasi, maka kerusakan Denpasar, Bali

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 5