Page 55 - MAJALAH 79

KUNJUNGAN KERJA

2004 tentang Pemerintah Daerah sebenarnya sudah lama persoa- dangan Lingkungan Hidup maka
menyebutkan, pemerintah pusat lan pencemaran limbah tailing, PT sejak UU Nomor 4 Tahun 1982
memegang kewenangan bersifat Freeport Indonesia dituding telah diberlakukan, Pemerintah RI dapat
universal. Artinya sebagian besar mencemari lingkungan sungai di melakukan tindakan peradilan ter-
kewenangan pelaksanaan pemba- kampung Omawita, Kabupaten utama ketika terbukti melanggar
ngunan berkelanjutan dilimpahkan Mimika. atau mencemarkan lingkungan aki-
kepada pemerintah daerah (Kabu- Masyarakat setempat, kata- bat aktivitas perusahaan, dan hing-
paten/Kota dan Provinsi) termasuk nya, mengeluh akan cita rasa tam- ga kini peran serta masyarakat dan
pengelolahan lingkungan. Kecuali belo, siput dan kerang diwilayah pemerintah di Kabupaten Mimika
dalam urusan politik luar negeri, mereka, padahal wilayah kampung belum jelas.
pertahanan keamanan, peradilan, Omawita berada diluar lokasi PT FI,
moneter dan fiskal, agama serta yang ternyata ikut terkena dampak Maksimalkan Kilang Minyak
kewenangan lain. limbah tailing. Cilacap
Bupati Mimika Klemen Tinal Atas keluhan masyarakat, Komisi VII DPR meminta Per-
mengatakan, bahwa PT Freeport maka Institut Pertanian Bogor tamina memaksimalkan kilang
Indonesia membuang limbah pasir (IPB), Universitas Cenderawasih minyak di Cilacap, satu masalah
bercampur bahan kimia ke sungai (UNCEN) dan beberapa Lembaga saja dapat berakibat pada suplai
Aijkwa. Pencemaran sungai juga Sosial Masyarakat (LSM) di Papua BBM untuk Pulau Jawa dan bahkan
telah menyebabkan produksi sagu melakukan penelitian, yaitu Study nasional terganggu distribusinya.
dan ikan menurun. On Mollusc Consumption Among Demikian Zainudin Amali Ketua Tim
Sementara Wakil Bupati Mimi- People Reside Around Mimika’s Es- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi
ka Abdul Muis berharap agar Komisi taries. VII ke Yogyakarta disela-sela kun-
VII DPR yang membidangi masalah Hasil studi itu menyebutkan jungan ke Kilang Minyak Pertami-
lingkungan dan sumber daya ener- tambelo, siput dan kerang berubah na di Cilacap beberapa waktu lalu.
gi meninjau ulang izin pembuangan warna menjadi bintik-bintik hitam Kilang Minyak Pertamina di
limbah PT Freeport Indonesia, dan dan rasanya pahit, sebagian besar Cilacap sebagai Refinery terbe-
sebaiknya Komisi VII DPR meninjau penduduk menganggap cita rasa sar dengan kapasitas produksi
langsung kemuara sungai Aikwa dan warna ini terjadi karena penga- 348.000 barel/hari, dimana 35%
yang telah mengalami pendangka- ruh limbah tailing di sungai-sungai untuk suplay nasional dan 65% un-
lan. mereka. tuk suplay Pulau Jawa. “Komisi
Dia juga menambahkan bahwa Mengacu pada aturan perun- VII mendukung Pertamina untuk

7

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 79

ARLEMENT
P