Page 61 - MAJALAH 79
P. 61

SOROTAN



            Pemerintah Harus Perbaiki



            Manajemen Rutan dan Lapas





            Tersiarnya kabar keluar masuknya para penghuni rumah tahanan (Rutan) dan
            lembaga  permasyarakatan  (Lapas)  harus  dijadikan  momentum  untuk  membe-
            nahi sekaligus menertibkan rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan.

                                                                                 itu  selalu  dialami  oleh  tersangka
                                                                                 atau  terpidana  berkatung  tebal,
                                                                                 khususnya  yang  terlibat  kasus  ko-
                                                                                 rupsi.  Dengan  uang  hasil  korupsi,
                                                                                 mereka dengan gampang menyuap
                                                                                 para penjaga rutan atau lapas.
                                                                                     Jika   dibandingkan   dengan
                                                                                 uang  yang  dikorupsi,  uang  suap
                                                                                 petugas  rutan  itu  hanyalah  rece-
                                                                                 han.  Walapun  para  koruptor  itu
                                                                                 sempat mendapat hukuman denda
                                                                                 mengembalikan  harta  negara,  na-
                                                                                 mun mereka tidak jatuh miskin.
                                                                                     Menurut  Anggota  Komisi  III
                                                                                 DPR  RI  dari  Fraksi  Partai  Hanura,
                                                                                 Martin  Hutabarat,  tidak  dibenar-
                                                                                 kan seorang tahanan memperlihat-
                                                                                 kan seolah-olah bisa mengatur hu-
                                                                                 kum,  dan  mengatur  pejabat  yang
                                                                                 bertanggung  jawab  di  rutan  atau
                   al tersebut juga dapat digu-                                  lapas sehingga bisa dengan bebas-
                   nakan  untuk  menertibkan                                     nya keluar masuk tahanan.
            H rumah tahanan dan cabang                                               Jika  seorang  tahanan  bisa  ke-
            rumah tahanan yang berada di luar                                    luar  masuk  tahanan  ketika  masih
            Kementerian  Hukum  dan  HAM.                                        dalam proses perkara, Martin meng-
            Karena  sampai  saat  ini  masih  ter-                               khawatirkan tahanan tersebut bisa
            jadi  praktik  penyimpangan  di  lem-                                mengatur  skenario  perkaranya  di
            baga-lembaga tersebut.                                               persidangan.  Sedangkan  jika  ta-
                Kasus yang paling mengheboh-                                     hanan tersebut sudah divonis huku-
            kan adalah adanya pengakuan ter-                                     man, dikhawatirkan hukuman yang
            sangka  kasus  penggelapan  pajak                                    diberikan tidak dapat memberikan
            Gayus Tambunan, yang keluar dari                                     efek jera. “Karena hukuman itu kan
            rumah  tahanan  Markas  Komando                                      tujuannya membuat seseorang jera
            (Mako)  Brigade  Mobil  Kepolisian                                   dan tidak mengulangi kejahatannya
            RI  pada  5-6  November  2010  yang                                  dan agar orang lain tidak meniru,”
            lalu.                                                                jelas Martin.
                Padahal,  Peraturan  Pemerin-  keluarga tidak berlaku untuk nara-    Martin menambahkan, dengan
            tah Nomor 28 Tahun 2006 tentang   pidana kasus korupsi.              mudahnya seorang tahanan keluar
            Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan   Sebenarnya  seorang  tahanan   masuk  tahanan,  ada  kecenderu-
            Hak  Warga  Binaan  Pemasyaraka-  bisa keluar masuk sel tahanan, itu   ngan pelemahan yang sangat fatal
            tan, yang tercantum di dalam Pasal   biasa  terjadi  di  negeri  ini.  Demiki-  terhadap lembaga hukum.
            41  ayat  3,  yang  secara  tegas  me-  an  juga  bagi  meraka  yang  seduh   Untuk  itu,  Martin  menegas-
            nyatakan bahwa cuti mengunjungi   ditetapkan  sebagai  terpidana.  Hal   kan  Komisi  III  DPR  akan  memang-





                                                                                                                                                                                                                                         6

            6                                                                                                                                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 6
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                              TH. XLI, 2010 |
                                                                                                                                                                                                        |
            6  | PARLEMENTARIA |  Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA |  Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
                                                                                                                                                                                                         P

                                                                                                                                                                                                                       Edisi 79
                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66