Page 62 - MAJALAH 79
P. 62
gil Manteri Hukum dan HAM dalam
masa persidangan ini. Menkum
HAM diminta untuk secara ter-
buka membeberkan mana-mana
saja rutan yang tidak di bawah
control Kementerian Hukum dan
HAM. “Karena rutan Brimob Polri
ini merupakan rutan yang bukan di
bawah control Kemenkum HAM,”
ujar Martin.
Yang jelas menurut Martin,
tidak diperbolehkan seorang ta-
hanan secara bebas dan memper-
tontonkan dirinya seolah-olah dia
yang mengatur petugas dan me-
ngatur hukum.
Mengenai pembentukan Pani- kan isu politik terkait-kait, ini pe- yang berada di wilayah Kemenkum
tia Khusus mengenai managemen lajaran untuk kita semua,” terang HAM yang diperuntukan bagi para
rutan, Martin menjelaskan, Komisi Martin. perwira Polri yang terlibat kasus
III DPR akan membicarakan perma- Menurut Martin, keluar ma- korupsi. “Tetapi perlakuan harus
salahan ini dengan Menteri Hukum suknya tahanan yang sedang men- harus sama dengan penguin rumah
dan HAM terlebih dahulu, karena jalani proses peradilan sebenarnya tahanan lainnya,” tegas Martin.
tidak semua permasalahan harus harus melalui izin dari Hakim me- Martin juga mengaku heran
ditangani melalui Panitia Khusus. lalui pengacaranya. Izin tersebut mengapa seorang Gayus Tambu-
Dari pembicaraan dengan juga harus dikuatkan dengan surat nan, yang bukan merupakan ang-
Menteri Hukum dan HAM nanti keterangan dokter apabila taha- gota Polri bisa menempati rutan
dapat diketahui sejauh mana ke- nan tersebut izin karena menderita Brimob. Menurutnya ada pihak-
seriusan Kementrian Hukum dan sakit keras. “Jika dibuktikan ta- pihak yang bermain yang berniat
HAM untuk membenahi sehingga hanan tersebut benar-benar men- untuk melindungi Gayus. “Puluhan
memberikan jaminan dalam waktu datangi dokter spesialis, dan sa- tahanan yang menginginkan di-
ke depan untuk tidak lagi terjadi ngat membutuhkan penanganan, tempatkan disana, kenapa hanya
keluar masuknya tahanan dari ru- hal tersebut dapat dipahami,” kata Gayus yang bisa ditempatkan di
tan maupun lapas. Martin. rutan Brimob, padahal dia bukan
Untuk kasus Gayus Tambu- Tetapi apabila seorang taha- berasal dari latar belakang Polisi,”
nan, Martin berpendapat kasus ini nan keluar masuk rutan atau lapas ungkapnya.
adalah kasus yang istimewa karena hanya untuk jalan-jalan dengan Saat ini Kemenkum HAM
ternyata mafia hukum tidak dapat alasan menghilangkan stress, hal menurut Martin sudah memba-
tersentuh oleh proses hukum se- tersebut tidak bisa dibenarkan. ngun rutan yang diperuntukan bagi
lama ini. Hal tersebut juga dapat Sebenarnya rutan Brimob Polri para pelaku korupsi. Untuk itu Mar-
memberikan kesan bahwa institusi ini dikhususkan untuk tahanan ka- tin berharap agar standarisasi ru-
Polri tidak professional dan main- sus terorisme, tetapi menurut Mar- tan bagi para koruptor harus sama
main dalam proses penyelidikan tin dapat dipahami apabila yang dengan rutan umum. “Jika stan-
kasus Gayus. menjadi tahanan adalah seorang dar rutan untuk koruptor melebihi
Sebenarnya jika sejak awal Pol- anggota Polri seperti yang sudah standar rutan umumnya, akan tim-
ri melakukan penyelidikan secara terjadi di tahan di rutan Brimob. bul banyak pertanyaan di masyara-
professional dan terbuka sehingga Karena akan sangat beresiko apa- kat,” tambahnya.
masyarakat dapat mengetahui bah- bila seorang anggota Polri yang Oleh karena itu, Komisi III DPR
wa kasus ini dapat membuka kasus sedang menjalani proses hukum akan terus mengawasi manajemen
yang besar, Martin yakin tidak akan kemudian di tahan di rutan yang di- rutan dan lapas yang berada di In-
timbul rumor-rumor yang sekarang satukan dengan para tahanan krimi donesia, karena menurut Martin
ini timbul di masyarakat. nal lainnya. “Untuk hal-hal seperti hal tersebut merupakan bagian
“Dari penyelidikan yang tidak itu dapat dipahami,” ungkapnya. dari system peradilan dan pe-
profesioanl ini maka timbulah ru- Karena itu, Martin menegas- negakan hukum yang harus di jaga
mor dan isu-isu di masyarakat, bah- kan perlu dibangun rumah tahanan dan ditegakan.(ol)foto:do
6
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 6
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
|
Edisi 79
ARLEMENT
P
