Page 62 - MAJALAH 80

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX
KUNJUNGAN KERJA

yang hanya untuk daerahnya saja
dimana dia begitu menyebrang ke
provinsi lain ya otomatis tidak ber-
laku lagi Jamkesdanya. “Hal-hal itu
tidak akan terjadi lagi pada BPJS
yang akan datang,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Nizar,
selama belum terbentuk UU BPJS,
DPR tetap membuka peluang untuk
memberikan masukan-masukan,
seperti di DIY yang kita kunjungi ini
dapat memberikan masukan-ma-
sukan dan saran-saran bagaimana
memperkuat BPJS di daerah nanti-
nya.
“Jangan hanya di pusat saja
yang kuat tapi di daerah tidak kuat,
oleh karena itu kita minta di DIY
ini kira-kira apa usulannya,” tegas
Yogyakarta (DIY), Kamis (23/12) Menurut Nizar, kebaikannya Nizar.(iw)foto:iw
mengatakan, Draft RUU BPJS yang nanti kalau BPJS ini sudah terben-
diajukan oleh DPR kepada peme- tuk berlaku untuk seluruh segmen
rintah telah dibaca dan dipelajari penduduk dari ujung ke ujung ke-
untuk dibuat Daftar Inventarisasi seluruh tanah air kita. Kalau seka-
Masalah (DIM). Dan dalam hal ini rang ‘kan Askes dimana Askes itu
sudah ada beberapa DIM yang di- cuma untuk PNS, Asabri hanya
setujui. untuk ABRI, Jaminan Kesehatan
“Untuk draft RUU BPJS yang Masyarakat (Jamkesmas) hanya
belum disetujui digarap terus oleh untuk orang miskin yang selama ini
DPR bersama dengan pemerin- sudah dilakukan pemerintah me-
tah,” jelas Nizar. Karena DPR dan lalui Kementerian Kesehatan, Jami-
pemerintah dalam membahas RUU nan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
tersebut harus mempunyai persep-
si yang sama, sehingga kalau sudah
sama persepsinya tentu arahnya
akan sama, ujarnya.
Nizar menambahkan, dalam
pembahasan RUU ini DPR telah 4
kali bertemu dengan pemerintah,
kemudian 2 kali rapat konsultasi
tertutup. “Ya, kita harapkan pem-
bahasan RUU ini berjalan optimal
pada tahun 2011 dan mudah-muda-
han juga dalam masa sidang yang
akan datang bisa selesai,” harap-
nya.
Karena RUU BPJS ini memang
dibutuhkan dan ditunggu-tunggu
oleh masyarakat. Cuma DPR harus
lebih hati-hati dalam membahas
RUU ini, kata Nizar seraya menam-
bahkan dan kita minta juga dalam
pembahasan RUU ini sifatnya ter-
buka.

6

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 6
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

ARLEMENT
Edisi 80