Page 58 - MAJALAH 80
P. 58

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII
                 KUNJUNGAN  KERJA



                Menanggapi hal tersebut Ang-  bulkan  kerugian,”  katanya  Politisi   mian  untuk  mengembangkan  la-
            gota  Komisi  VII  Daryatmo  Mardi-  perempuan  dari  Fraksi  partai  de-  pangan  gas  dan  deltanya  dibayar
            yanto  mendesak  PT.  Pertamina   mokrasi Indonesia Perjuangan itu.  pemerintah agar gas dapat dijual ke
            menambahkan  kuota  bahan  bakar      Anggota Komisi VII lainnya Sat-  dosmetik.  Dengan  demikian  akan
            solar  bagi  nelayan.  pembangunan   ya  Yudha  dari  Fraksi  Partai  Golon-  ada ketertarikan dari investor.
            perikanan dan kelautan harus didu-  gan  Karya  mengatakan  Kebiasaan    Permasalahan  di  bidang  mi-
            kung dengan infrastruktur yang op-  mempergunakan  minyak  dan  gas   nyak dan gas bumi yang ada seka-
            timal  untuk  memudahkan  nelayan   bumi  masih  terus  dilakukan  tanpa   rang  adalah  potensi  gas  dan  mi-
            mendapatkan  bahan  bakar  solar.   pemerintah  memikirkan  energi  al-  nyak  ada,  tetapi  siapa  yang  akan
            “Pertamina  harus  membantu  para   ternative.                       mengembangkan. Power plan ener
            nelayan terutama dalam hal kemu-      Selanjutnya  dalam  dia  meng-  gi  primer  tidak  harus  dari  gas  ada
            dahan  mendapatkan  bahan  bakar   inginkan  agar  adanya  pengaturan   alternatif  lain  seperti  energi  ba-
            solar,  dan  menambahkan  kuota   agar  para  investor  dapat  memilih   tubara,  namun  permasalahnnya
            solar  bagi  nelayan,”  kata  anggota   opsi dalam mempergunakan energi   spesifikasi batu bara yang diminta
            asal  pemilihan  Kudus,  Jepara,  De-  untuk  pembangkit  listrik.  ”UU  Mi-  PLN untuk pembangkitnya banyak
            mak.                              gas diharapkan dapat memberikan    kualitasnya  dibawah  spesifikasi
                Sementara  itu  menanggapi    opsi dalam mempergunakan energi    batu  bara  yang  ada  di  Indonesia.
            permintaan  tersebut  Direktur  Pe-  pembangkit listrik,” katanya.   Hal  itu  menurutnya  spesifikasi  itu
            ngolahan PT. Pertamina  Rutmi Ha-     Menurut  pengamatannya  PT.    dibuat untuk tidak mengakomoda-
            dihartini  mendukung  penyediaan   Indonesia  Power  mempergunakan   si hasil produksi batu bara. Domes-
            bahan bakar solar untuk nelayan.   komposisi yang mahal dan tidak ma-  tik  marker  obligation  (DMO)  yang
                                              hal masih tidak imbang. Pemakaian   diberikan  untuk  batu  bara  dijual
            Segera menyelesaikan              Energi mahalnya lebih banyak, NFO   di domestik namun tidak dapat di-
            Roadmap Energi                    dan HSD lebih besar. sementara sa-  pergunakan PLN karena spesifikasi
                Pemerintah  dinilai  belum  ba-  saran  gas  kedepan  PT.Indonesia   dari  power  plan  yang  mengguna-
            nyak dalam mengatasi energi nasi-  Power  yang  mencanangkan  pem-   kan batubara tersebut mempunyai
            onal. Komisi VII Dewan Perwakilan   bangkit  seluruh  indoneis  45%  ber-  kadar yang lebih rendah.
            Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)   bahan  bakar  gas.  Tapi  masih  ba-  Sedangkan, penggunaan panas
            menginingkan  Pemerintah  segera   nyak  terkendala  ganjalan  seperti   bumi juga masih terkendala dengan
            menyelesaikan  Roadmap  energi    kebijakan  keberpihakan  gas  untuk   perizinan  lingkungan  karena  rata-
            sebagai  panduan  kebijakan  energi   domestik juga harus ada.       rata  terletak  pada  kawasan  hutan
            nasional.                             Untuk  itu,  Pemerintah  harus   lindung.  Perlu  SKB  dari  beberapa
                ”Perlu  sinkronisasi  roadmap   membenahi  kebijakan  harga  gas.   menteri atau perpres terkait peng-
            Dewan  Energi  Nasional  dengan   Dia  mengusulkan  kebutuhan  gas   gunaan  energi  panas  bumi  untuk
            pemerintah,”  kata  Anggota  Komi-  dosmetik disubsidi pasial, jadi kon-  pembangkit listrik.  (as) foto: as &
            si  VII  Dewi  Aryani  Hilman,  di  sela   traktor  menerima  harga  keekono-  doc parle
            Kunjungan  Kerja  ke  Unit  Bisnis
            Pembangkit Semarang PT. Indone-
            sia Power, Jawa Tengah. Pemerin-
            tah  sebagai  pengendali  kebijakan
            harus    mengevaliasi    kembali  apa
            yang telah dikerjakan, yang belum
            dikerjakan,  yang  sudah  dijanjikan
            tapi  belum  dilaksanakan  dan  apa
            rencana selanjutnya.
                Negara  Indonesia  mempunyai
            banyak potensi energi yang belum
            maksimal dan belum serius dikem-
            bangkan oleh pemerintah. ”Potensi
            gas  40%  dunia  ada  di  Indonesia,
            geotermal  panas  bumi,  batubara
            belum serius, penggunakan energi
            yang  digunakan belum efektif dan
            tidak  ekonomis.  Sehingga  menim-





                                                                                                                                                                                                                                         5

            58                                                                                                                                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 5
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLI, 2010 |
                                                                                                                                                                                                        |
            58 | PARLEMENTARIA |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
                                                                                                                                                                                                        P


                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 80
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63