Page 54 - MAJALAH 80

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII
KUNJUNGAN KERJA

Propinsi Kepulauan Riau
Tindak Tegas Pencurian Pasir Laut

Pada reses masa persidangan II tahun sidang 2010-2011, dilegalkan atau ditindak tegas. Ka-
Komisi VII DPR yang membidangi masalah lau mau ditindak apa yang perlu di-
energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, persiapkan. Kami siap membantu,”
riset dan tehnologi melakukan kunjungan kerja (kunker) tegasnya
ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sementara itu, Anggota Ko-
misi VII lainnya Boby Adhityo
Rizaldi (Fraksi PG) dengan tegas
menyatakan ketidaksetujuannya
untuk dilegalkan. “Tidak boleh ada
kompromi tentang penjualan pasir
laut, karena sudah menjadi keputu-
san pemerintah,” tandasnya.
Menurutnya, yang harus di-
lakukan adalah pengawasan pihak
berwenang terhadap pelaksanaan
lapangan. “ Aparat Pemerintah,
baik Pemda, Kepolisian dan TNI
Angkatan Laut, serta kementrian
terkait harus kerjasama guna mem-
berantas masalah pencurian ini,”
tegasnya
Terkait isu adanya kompromi
antara aparat dengan penyelundup
pasir, kata Boby, harus segera
aat pertemuan Tim kunker dengan Wakil Gubernur Soerya Respa- direspon, karena secara logika,
tiono beserta jajarannya dan beberapa Instansi terkait di Graha penggerukan maupun penyelundu-
S Kepri Batam, mengemuka soal maraknya pencurian pasir laut yang pan pasir tersebut sangat mudah
dilakukan oknum tertentu dan mengekspornya ke Singapura secara diam- dideteksi.
diam. Menanggapi pernyataan terse-
Hal ini merupakan salah yang menjadi perhatian serius Tim kunker but Kepala Dinas Pertambangan
Komisi VII DPR dengan mendesak Pemerintah Provinsi Kepri menindak dan ESDM provinsi Kepri, Isdian-
tegas para oknum, pelaku pencurian tersebut. to menyatakan hingga sejauh ini
“Mohon maaf pencurian pasir laut itu tidak mungkin terjadi jika tan- Pemerintah belum memperkenan-
pa adanya pejabat yang tutup mata. Tolonglah segera dibereskan,” tukas kan untuk mengekspor pasir
Anggota Komisi VII Jhonny Allen Marbun (Fraksi PD) Dirinya mengakui memang
Menurut Jhonny proses pengerukan pasir itu pasti membutuhkan mendengar ada kapal pengeruk pa-
waktu, sehingga bisa dengan mudah diketahui. Beda halnya dengan ka- sir yang melakukan operasi. “Pen-
pal-kapal asing yang melakukan penangkapan atau pencuri ikan. “Tapi curian itu terjadi tanpa spengeta-
faktanya pencurian pasir itu tetap berjalan dan diekspor ke Singapura,” huan kami,” katanya.
katanya. Tapi kata Dia, jika pemerintah
Pada pertemuan yang dipimpin Anggota Komisi Nazaruddin Kiemas pusat menyetujui untuk diekspor,
(Fraksi PDI-Perjuangan) itu, Jhony mengingatkan, agar pencurian pasir dan dari pada pasir tersebut tetap
ini segera dihentikan, karena sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dicuri, kenapa tidak lebih baik dile-
Indonesia kedepan. Ditakutkan berapa tahun yang akan datang Batam galkan saja. “Kalau memang jelas
ataupun tempat pengambilan pasir itu akan tenggelam. dicuri, kenapa tidak dibukakan
Namun ia menambahkan, jika memang dari segi amdalnya masih me- saja. Selama kontribusinya jelas,
mungkinkan pasir tersebut dikeruk dan dijual, maka sebaiknya dilegalkan, terlebih memang Batam sedang
supaya jelas ada kontribusinya bagi negara ataupun PAD daerah setem- gencar-gencarnya memacu pem-
pat. “Saya minta, tolong Pemerintah provinsi tegas. Buat dua alternatif, bangunan dan membutuhkan dana

5
5
5 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 55
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
5 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

ARLEMENT
Edisi 80