Page 52 - MAJALAH 80
P. 52

KUNJUNGAN KERJA KOMISI I
                 KUNJUNGAN  KERJA



            (MATARAM, NTB)                    disiplin  dalam  menjalankan  tugas-   “Kita mengharapkan
                Hal  senada  juga  disampaikan     nya,  mempertahankan  kedaulatan          DPR RI
            Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi   NKRI,  berdasarkan  Pancasila  dan      mendukung agar
            I  DPR  RI,  Hayono  Isman  saat  ber-  UUD negara RI tahun 1945.
            temu dengan jajaran  TNI Angkatan     Sementara  itu  Danlanal  Mata-        NTB memiliki
            Laut–Lanal  Mataram,  NTB    yang   ram, Kolonel Marinir Budi Purnama   pelabuhan yang layak
            menyampaikan bahwa persetujuan    memaparkan  tantangan  tugas  di           untuk sandar
            ini  (red-  remunerasi)    merupakan     wilayah  perairan  NTB  dan  seki-  kapal patroli TNI AL
            keberpihakan  DPR  RI  memper-    tarnya  cukup  berat.  Dengan  luas
            juangkan kesejahteraan  TNI.  Total   perairan  mencapai  29.000  km  le-  yang berukuran besar”
            anggaran yang disetujui 5,6 triliun   bih,  masalahnya  sangat  beragam,     Kata Danlanal
            rupiah,  dengan  perkiraan  setiap   illegal  fishing,  illegal  logging,  il-  Mataram,
            prajurit TNI  memperoleh 1 juta rupi-  legal  migran,  penyeludupan  BBM    Kolonel Marinir
            ah per bulan. Menurut Hayono pro-  bersubsidi,  pencurian  terumbu
            gram remunerasi ini dimulai bulan   karang.  Tugas yang terbentang di-      Budi Purnama.
            Juli  sedangkan  pembayaran  akan   antara 280  pulau itu menurut Budi
            dirapel  pada  awal  tahun  2011.  Itu   Purnama  dilakukan  dengan  kapal
            berarti setiap prajurit  memperoleh   patroli yang terbuat dari fiberglass.   Pada  bagian  lain  Danlanal
            tambahan  kurang  lebih  sebesar   Kecepatan kapal patroli TNI AL ini   Mataram  meminta  dukungan  dari
            6  juta  rupiah.  Ia  mengingatkan,   tidak mampu menyaingi kapal pen-  Komisi I DPR RI agar NTB memiliki
            dengan  disetujuinya  remunerasi,   curi ikan asing, yang biasanya lebih   pelabuhan yang layak untuk sandar
            prajurit  TNI  hendaknya  semakin   canggih.                         kapal  patroli  TNI  AL  yang  beruku-
                                                                                 ran  besar.  Ia  memberi  contoh  ke-
                                                                                 tika KRI Sula dengan ukuran 50 ton
                                                                                 akan  sandar  dalam  perjalanan  pa-
                                                                                 troli di kawasan perairan Indonesia
                                                                                 Timur. Pilihan yang ada  berlabuh di
                                                                                 pelabuhan Lembar yang belum me-
                                                                                 miliki pasokan listrik darat, serta ti-
                                                                                 dak memiliki sarana penampungan
                                                                                 BBM dalam jumlah besar. Solusinya
                                                                                 BBM  terpaksa  harus  diantar  dari
                                                                                 Mataram yang jaraknya 40 km.
                                                                                     “Lanal  tidak  mempunyai  ang-
                                                                                 garan untuk membiayai transporta-
                                                                                 si BBM dari Makasar ke pelabuhan
                                                                                 Lembar,” demikian Kolonel Marinir
                                                                                 Budi Purnama. Sedangkan masalah
                                                                                 belum  tersedianya  fasilitas  listrik
                                                                                 darat di pelabuhan mengakibatkan
                                                                                 diesel  kapal  patroli  TNI  AL  tidak
                                                                                 sempat diistirahatkan.
                                                                                     Sebelumnya dalam pertemuan
                                                                                 Tim  Kunker  Komisi  I  dengan  Dan-
                                                                                 lanud  Rembiga  Mataram  Kolonel
                                                                                 (PNB) Antariksa Anando, terungkap
                                                                                 masalah penguasaan tanah TNI AU
                                                                                 seluas 80 hektar oleh masyarakat.
                                                                                 Padahal  lahan  tersebut  sangat  vi-
                                                                                 tal,  mendukung  kegiatan  latihan
                                                                                 taktis dan bombing prajurit. Ia me-
                                                                                 minta dukungan dari Komisi I DPR
                                                                                 RI  agar  pembebasan  tanah  dapat
                                                                                 segera dilakukan.





                                                                                                                                                                                                                                         5

            5                                                                                                                                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 5
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLI, 2010 |
                                                                                                                                                                                                        |
            5  | PARLEMENTARIA |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 80

                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                        P
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57