Page 29 - MAJALAH 152

Pada tahun 2015-2016, misalnya, pembahasan RUU Pertanggungjawaban Oleh karena itu setiap Anggota DPR
DPR dapat menyelesaikan 13 UU di luar Atas Pelaksanaan APBN. Sikap politik bertanggungjawab kepada rakyat yang
tiga UU APBN. Namun jika dilihat dari DPR melalui pandangan fraksi-fraksi diwakilinya dari seluruh Indonesia,
proses dan urgensinya seluruh undang- tersebut merupakan salah satu bentuk dan termasuk di daerah pemilihan masing-
undang yang telah diselesaikan sangat wujud nyata kinerja DPR dalam proses masing Anggota.
penting bagi masyarakat, bangsa, dan pembahasan anggaran negara setiap Banyaknya permasalahan yang
negara ke depan antara lain seperti UU tahun, termasuk dalam pengambilan masih muncul di masyarakat merupakan
Pengampunan Pajak; UU Tabungan putusan akhir. Hasil kesepakatan bersama tantangan bagi DPR dalam pelaksanaan
Perumahan Rakyat; UU Perlindungan dan antara DPR dan Pemerintah merupakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya solusi dan putusan penting dalam konteks ke depan. DPR harus dapat menangkap
Ikan, dan Petambak Garam; dan UU politik anggaran DPR satu tahun ke dan mewujudkan aspirasi masyarakat
Penyandang Disabilitas. depan. yang diwakilinya. Tujuan akhir dari
Sedangkan pada tahun sidang 2016- Kinerja DPR bidang anggaran tidak fungsi-fungsi DPR tersebut adalah tidak
2017, DPR dapat menyelesaikan 13 berhenti pada penyusunan, pembahasan, lain untuk meningkatkan kesejahteraan
UU di luar empat UU APBN. Beberapa dan persetujuan terhadap RAPBN yang dan kemakmuran rakyat-banyak. Oleh
UU yang juga sangat strategis dan diajukan Pemerintah, tetapi dengan karena itu dalam fungsi pengawasan
penting bagi DPR adalah UU Pemilihan melakukan pengawasan atau kontrol atas terhadap Pemerintah, DPR harus selalu
Umum; UU Informasi dan Transaksi pelaksanaan APBN yang sedang berjalan mengedepankan kepentingan bangsa dan
Elektronik; dan UU Informasi negara di atas kepentingan
Keuangan Untuk Kepentingan partai.
Perpajakan. Dari sisi jumlah Plus-minus atas pencapain
memang relatif sedikit yang kenerja DPR selama tiga tahun,
dihasilkan, namun sebagian terlebih pada Tahun Ketiga
besar sangat dibutuhkan Kinerja DPR 2016-2017
masyarakat dan negara sebagai merupakan bahan renungan
landasan dan kepastian hukum. dalam meningkatkan kinerja
Informasi keuangan nasabah DPR ke depan. Sepak-terjang
di sektor perbankan sangat DPR dalam tugas sehari-hari
penting bagi kepentingan akan menentukan sejauhmana
perpajakan paska implementasi UU dan kewajiban Pemerintah melaporkan keberhasilan peran yang diambil dalam
Pengampunan Pajak. DPR menilai pertanggungjawaban atas pelaksanaan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
bahwa perlu suatu undang-undang APBN dimaksud kepada DPR. Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai payung hukum sehingga dapat setiap rupiah yang dibelanjakan oleh tahun 1945 lalu. Usia 72 tahun bagi
mendukung kebijakan perpajakan dalam Pemerintah baik pusat dan daerah harus DPR merupakan waktu yang cukup
rangka peningkatan penerimaan pajak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada panjang dengan segala dinamika politik
tax ratio, dan sebagainya. DPR setiap saat. yang mewarnainya. Jika dalam proses
Pelaksanaan fungsi anggaran selama Banyak cara yang dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi, DPR
tiga tahun kinerja DPR juga sangat DPR dalam melaksanakan tugas dan selalu berpegang pada amanat konstitusi
dinamis yang membutuhkan waktu, kewenangannnya dalam mengapai kinerja UUD Negara Tahun 1945 dan peraturan
keseriusan, dan kesungguhan Anggota, yang lebih baik. Dan yang tidak kalah perundang-undangan, maka apapun yang
baik dalam proses penyusunan maupun penting adalah kegiatan kunjungan kerja dilakukan oleh DPR pasti bermanfaat dan
pembahasannya. RAPBN yang diajukan baik sebagai Anggota maupun komisi/ berdampak positif bagi bangsa dan negara
Pemerintah tidaklah serta-merta badan ke lapangan sebagai bentuk ke depan dalam rangka membangun
langsung disetujui DPR tetapi selalu pengawasan terhadap Pemerintah baik bangsa dan negara Indonesia yang adil,
ada perdebatan dan masukan dari DPR kebijakan pusat maupun daerah. Hak sejahtera, makmur, dan bermartabat. n
yang hal ini dapat dilihat dari pandangan bertanya, hak meminta keterangan, dan
Tulisan ini merupakan
fraksi-fraksi sebagai sikap dan pandangan lain-lain merupakan hak politik DPR pandangan dan pendapat individu
politik DPR, khususnya pada setiap sebagai lembaga representasi rakyat. penulis.

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 29