Page 28 - MAJALAH 152

| SUMBANG SARAN

PaRLEMEN MEMBANGUN NEGERI

KINERJA DPR RI TAHUN KETIGA 2016-2017

Oleh Juli Panglima Saragih
Peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Alamat email: julipsaragih@gmail.com

Juli Panglima Saragih

Setiap lembaga negara sebenarnya harus Tahun Sidang 2016-2017 kepada publik
“mempertanggungjawankan kinerjanya” kepada dalam Rapat Paripurna—sekaligus
memperingati HUT MPR dan DPR
masyarakat, walaupun keharusan tersebut ada yang diatur yang ke-72. Dalam dinamika politik paska
dan tidak diatur dalam undang-undang. DPR RI sebagai Pemilu 2014 lalu sejak dilantik 1 Oktober
lembaga negara selalu melaporkan kinerjanya baik kinerja 2014, tentu banyak sudah yang dikerjakan
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan setiap tahun dan diselesaikan DPR sampai saat ini.
karena diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dalam konteks legislasi, program
MPR, DPR,DPD, dan DPRD. Ketiga fungsi DPR tersebut legislasi nasional (Prolegnas) yang dibuat
DPR bersama Pemerintah tidak hanya
dinyatakan dalam Pasal 23 UUD Negara tahun 1945. sebagai dasar penataan hukum nasional
Pencapaian kinerja DPR sebagai lembaga negara tentu tetapi dari aspek penilaian suatu kinerja
harus diukur dari dua sisi yakni sisi kuantitas dan kualitas dapat menjadi suatu “ jebakan” bagi DPR
dari proses pelaksanaan fungsi-fungsi DPR tersebut. dalam mengukur kinerja legislasinya.
Padahal pembahasan dan penyelesaian
suatu undang-undang juga melibatkan
Pemerintah sehingga kinerja legislasi
ika ada sebagian masyarakat setiap pejabat publik yang harus mendapat pasti dipengaruhi oleh politik pemerintah
yang menilai kinerja DPR belum uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper terhadap RUU yang akan dibuat dan
Jmemuaskan rakyat, tetapi di sisi lain tests) dari DPR sebelum melaksanakan dihasilkan. Sebagian masyarakat menilai
masih cukup banyak masyarakat yang tugas. Pejabat publik baik di lembaga tidak tepat jika sukses tidaknya DPR hanya
menilai kinerja DPR cukup baik seperti eksekutif maupun judikatif adalah bagian tergantung kepada pencapaian legislasi
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dari penyelenggara negara yang penting dari aspek kuantitas UU. Di sisi lain,
dan anggaran. Tidak hanya ketiga fungsi di dalam manajemen pemerintahan dan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran
atas, tugas DPR memilih dan menetapkan kenegaraan. DPR juga sangat penting yang juga adalah
beberapa pejabat publik sebagai salah sebagai wujud dari kinerja DPR terutama
satu kewenangannya merupakan suatu Urgensi Laporan Kinerja dalam konteks pengawasan kebijakan
bentuk peran politik DPR dalam menilai Pada 29 Agustus 2017, DPR pemerintah sebagaimana diamanatkan
integritas, kompetensi, dan kredibilitas melaporkan kinerjanya tahun ketiga dalam UUD Negara Tahun 1945.

28 | PARLEMENTARIA n Edisi : 152 TH. XLVII 2017