Page 23 - MAJALAH 152

dan untuk mencegah adanya pengungsi Forum (WPF) on Sustainable Development
akibat peperangan, saya memiliki tugas Goals di Nusa Dua Bali. Ini merupakan Delegasi Indonesia
menjaga perdamaian dunia bekerja sama forum pertama antarparlemen sedunia memiliki posisi
dengan PBB,” tuturnya. yang merupakan inisiatif DPR untuk penting di setiap
Selain menjadi Presiden IHL, politisi membahas berbagai isu global, terutama
dari Partai Demokrat itu juga pernah tentang SDGs. Ada 45 negara hadir forum internasional,
menjadi Presiden Komite Koordinator dalam forum internasional itu. yang membuat
Perempuan Periode 2010-2012 dan “Ini menjadi momentum penting peran BKSAP begitu
2012-2014. Selama diberikan amanah itu, dan bersejarah bagi Indonesia, khusunya
pihaknya aktif menyuarakan kesetaraan DPR RI, karena sejak dideklarasikan, strategis. Saat ini,
gender serta keterwakilan perempuan ini menjadi kali pertama mengajak Nurhayati tengah
pada setiap forum. berkumpulnya seluruh delegasi untuk diamanahkan
“Saya terus menyuarakan mengenai membahas progres agenda 2030
keterwakilan perempuan. Bahkan, saya tersebut,” ungkapnya. menjadi Presiden
juga membuat aturan apabila suatu Lebih lanjut dia menjelaskan dalam Internasional
negara hadir tanpa ada keterwakilan sidang itu ada tiga sesi pembahasan, yakni Humanitarian
perempuan, akan mendapat hukuman Leave no One Behind. Sesi itu membahas
sosial. Atas usaha itu, saat ini di setiap peran parlemen dalam pembuatan Law (IHL). IHL
persidangan internasional selalu hadir kebijakan memerangi kemiskinan dan merupakan komite
perempuan yang mewakili negaranya,”. meningkatkan kesejahteraan sesuai untuk memajukan
Kepada Parlementaira, dia dengan tujuan pembangunan.
menjelaskan, terlepas dari jabatannya Sesi kedua mengangkat topik Ending hukum humaniter
sebagai Presiden Komite Koordinator Violence Sustaining Peace, bagaimana peran dan akses bagi
Perempuan, BKSAP tetap menyerukan parlemen dalam mencegah timbulnya orang-orang di
kepada organisasi parlemen dunia untuk aksi kekerasan dan menciptakan
mendesak World Trade Organization perdamaian. Terakhir, pada sesi ketiga pengungsian akibat
(WTO), agar memberikan porsi lebih membahas Climate Action, melihat aksi bencana alam dan
bagi keterwakilan perempuan baik nyata parlemen dalam menindaklanjuti konflik.
dalam proses negoisasi maupun dalam Paris Agreement. Indonesia menekankan
kesepakatan yang dihasilkan. pentingnya mempromosikan bahan
“Itu kami sampaikan pada bakar yang lebih ramah lingkungan. “Parlemen UE menuding pendirian
setiap sidang parlemen dunia (Inter- “Nantinya outcome dari sidang itu dan pengoperasian perkebunan kelapa
Parliamentary Union/IPU) yang akan menghasilkan Bali Declaration. sawit di banyak negara terkait dengan
berlangsung di Jenewa, Swiss pada Dan harapannya WPF akan terus pelanggaran HAM, di antaranya
tanggal 13-14 Juni 2016 lalu,” serunya, berlanjut sebagai legacy di Indonesia. penggusuran paksa, kekerasan
seraya menegaskan, dalam pertemuan Kesuksesan acara ini menjadi penting, bersenjata, penjeratan utang, dan
yang dihadiri oleh 58 parlemen itu, karena merupakan kali pertama dan diskriminasi terhadap masyarakat adat,”
Indonesia meneruskan agar isu gender inisiatif DPR dalam mendukung jelasnya.
ditempatkan sebagai konsideran pemerintah mencapai agenda 2030,” Kehadiran UE sangat penting dalam
saat juru runding WTO melakukan tandasnya. WPF, karena akan membahas lebih lanjut
proses negosiasi sehingga keputusan Selain tiga agenda itu, juga dibahas resolusi sawit. Sebab, menurutnya, UE
yang diratifikasi memberikan dampak mengenai resolusi Uni Eropa (UE) selalu mempermasalahkan sustainable
yang seimbang bagi setiap komponen yang bertajuk Report on Palm Oil and palm oil dan isu ini dibawa pada forum
masyarakat. Deforestation of Rainforests. Resolusi itu tersebut. Sebagaimana diketahui, resolusi
Usaha mensejahterakan masyarakat dikeluarkan UE karena dua hal, pertama, tersebut menuding kelapa sawit asal
dalam pembangunan berkelanjutan soal pengurangan luas areal hutan atau Indonesia sebagai pemicu deforestasi.
terus dilakukan BKSAP. Bahkan, deforestasi. Kedua, soal pelanggaran hak n(rnm)
BKSAP menggelar World Parliamentary asasi manusia (HAM).

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 23