Page 19 - MAJALAH 152

menjadi usulannya. Pemerintah harus baik dengan DPR. Akan kita batasi
“DPR, Pemerintah taat dan konsisten dengan RUU yang jumlah prolegnas di tahun yang akan
dan DPD juga harus menjadi usulannya. Demikian juga datang. Mana undang-undang yang
DPD harus taat dan konsisten terhadap menjadi kebutuhan masyarakat, maka
saling menghormati RUU yang menjadi usulannya. itu akan kita prioritaskan,” ungkap
terhadap RUU yang “DPR, Pemerintah dan DPD juga Supratman.

menjadi usulan harus saling menghormati terhadap Selain itu, dalam penyusunan
RUU yang menjadi usulan masing- daftar rancangan undang-undang
masing-masing. masing. DPR tidak boleh menghambat secara komprehensif juga perlu
DPR tidak boleh penyelesaian RUU yang menjadi usulan memperhatikan tiga dimensi waktu
menghambat Pemerintah atau DPD. Demikian juga yang ada, yaitu: dimensi masa lalu,
Pemerintah dan DPD tidak boleh dimensi masa sekarang, dan dimensi
penyelesaian RUU menghambat penyelesaian RUU yang masa yang akan datang. Dimensi masa
yang menjadi usulan menjadi usulan DPR,” ujar Supratman. lalu terkait dengan nilai-nilai perjuangan
Pemerintah atau Segala permasalahan yang ada bangsa. Dimensi masa sekarang terkait
terkait Prolegnas RUU Prioritas dengan kondisi obyektif yang ada
DPD. Demikian Tahun 2017 harus dikomunikasikan dengan lingkungan strategisnya.

juga Pemerintah secara baik dan dikoordinasikan sesuai Dimensi yang akan datang
dan DPD tidak dengan mekanisme dan tahapan dalam terkait dengan upaya optimal untuk
pembentukan undang-undang. Tidak mewujudkan keinginan bersama yang
boleh menghambat boleh ada upaya apapun yang dapat telah dicita-citakan. Berdasarkan
penyelesaian RUU menghentikan proses pembentukan ketiga dimensi tersebut maka proses

yang menjadi usulan undang-undang tanpa persetujuan dari tranformasi hukum dari hukum positif
para pembentuk undang-undang itu (ius costitutum) menjadi hukum yang
DPR,” sendiri. dicita-citakan (ius constituendum)
Menurut Supratman, semua ada untuk mewujudkan sistem hukum
dan sebanya 10 RUU dalam tahap prosedurnya dan hal itu juga telah diatur nasional berdasarkan Pancasila
penyusunan oleh komisi atau anggota dalam peraturan perundang-undangan. dan UUD NRI Tahun 1945, dapat
DPR. Komitmen bersama ini penting untuk dilakukan.
Supratman juga mengungkapkan, dilaksanakan agar pembentukan Program legislasi nasional
saat ini DPR, Pemerintah, dan undang-undang dapat terselenggara (Prolegnas) sebagai bagian
DPD telah berkomitmen. Ketiganya dengan baik dan benar sesuai dengan pembangunan hukum nasional
bersepakat bersama-sama untuk jangka waktu yang ditentukan. merupakan instrumen perencanaan
melaksanakan kehendak rakyat melalui Peraturan yang banyak di sebuah dalam program pembentukan undang-
progam pembentukan undang- negara tidak selamanya baik, karena undang. Prolegnas disusun secara
undang guna mewujudkan tujuan dari jumlah aturan yang banyak belum tentu terencana, sistematis, dan terpadu.
pembentukan pemerintahan negara efektif dan benar-benar dibutuhkan Prolegnas, secara operasional memuat
Indonesia sebagaimana tercantum masyarakat. Oleh sebab itu kualitas daftar rancangan undang-undang
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun undang-undang harus menjadi yang disusun berdasarkan skala
1945. perhatian para perancang undang- prioritas serta dijiwai oleh visi dan misi
Membangun komitmen bersama undang. Maka dari itu DPR, DPD pembangunan hukum nasional.
bermakna membangun kesepakatan dan Pemerintah berkomitmen akan Penyusunan prolegnas secara
antara para pembentuk undang- fokus menghasilkan undang-undang operasional senantiasa mendasarkan
undang. Komitmen untuk taat dan yang berkualitas dan benar-benar pada kebutuhan hukum yang ada,
konsisten menyelesaikan Prolegnas dibutuhkan publik. landasan konstitusional bahwa Negara
RUU Priotitas Tahun 2017 yang “Baleg kemarin dalam melakukan Indonesia adalah negara hukum, serta
menjadi kesepakatannya. DPR harus raker bersama Menteri Hukum dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
taat dan konsisten dengan RUU yang HAM mengambil sebuah garis yang Indonesia. n(eko)

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 19