Page 17 - MAJALAH 152

Namun dia masih

menyayangkan
sampai saat ini
keleluasaan DPR
tidak sebanding
dengan keleluasaan

pemerintah.
“Kekuasaan di
bidang legislasi

masih dikontrol oleh
eksekutif, kekuasaan foto : Jaka/iw
di bidang anggaran Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Fahri Hamzah menghadiri konferensi besar dewan adat di Biak, Papua
hampir mutlak oleh
undang-undang dan APBN. dan tidak banyak yang mengkritisi
eksekutif, saya mau Namun dia masih menyayangkan hal tersebut kepada pemerintah.
bertanya berapa sampai saat ini keleluasaan DPR Malah anggaran yang tidak
persen yang bisa tidak sebanding dengan keleluasaan sebanding dengan PMN, yang akan
pemerintah. “Kekuasaan di bidang digunakan DPR untuk perbaikan
diintervensi oleh legislasi masih dikontrol oleh fasilitas gedung, contohnya

legislatif keuangan eksekutif, kekuasaan di bidang toilet diributkan oleh beberapa
eksekutif, kan berat anggaran hampir mutlak oleh kalangan sehingga mempengaruhi
eksekutif, saya mau bertanya berapa kepercayaan rakyat pada DPR,
itu mengubahnya persen yang bisa diintervensi oleh Fahri menyayangkan hal tersebut.
susah,” legislatif keuangan eksekutif, kan “Sedangkan uang DPR yang kecil-
berat itu mengubahnya susah,” kecil soal perbakan toilet, parfum
papar Fahri. ruangan, mesin cuci, AC yang kita
rakyat lewat parlemen dengan cara Dia mencontohkan waktu ributkan oleh Formapi dan Fitra,”
memberikan keleluasaan fungsi, pembahasan Penyertaan Modal ujar Fahri.
tugas dan wewenang lembaga ini. Negara (PMN) kepada BUMN, Oleh sebab itu dalam refleksi
DPR mempunyai fungsi: legislasi, DPR melarang PMN namun ke 72 Tahun DPR RI ini, Fahri
anggaran, dan pengawasan tidak bisa. Bahkan sampai saat ini menggugah kesadaran rakyat bahwa
yang dijalankan dalam kerangka pertanggungjawaban PMN belum mewujudkan perlemen moderen
representasi rakyat. Fungsi Legislasi diketahui. “Kita mau melarang yang kuat juga membutuhkan
dilaksanakan untuk membentuk mereka, pakai waktu itu PMN kesadaran rakyat. Rakyat yang peka
undang-undang bersama presiden. saja, kan tidak bisa, habis PMN pada keseimbangan kewenangan di
Fungsi anggaran dilaksanakan disahkan, menterinya gak diajak cabang kekuasaan baik legislatif,
untuk membahas dan memberikan rapat sampai sekarang, sehingga eksekutif, dan yudikatif. Karena
persetujuan atau tidak memberikan pertanggungjawaban PMN negara adalah wujud simbolik
persetujuan terhadap rancangan sekarang kita gak tau, padahal itu manifestasi dari daulat rakyat,
undang-undang tentang APBN duit gede dan kita gak ribut soal daulat rakyat adalah kumpulan
yang diajukan oleh Presiden. Fungsi duit ini,” uangkap Fahri. manusia individu berdaulat yang
pengawasan dilaksanakan melalui Dalam kondisi seperti itu fokus meletakkan kedaulatannya dalam
pengawasan atas pelaksanaan perhatian masyarakat tidak peka, bentuk negara. n(eko)

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 17