Page 13 - MAJALAH 152
P. 13

Indonesia lambat

                  laun akan menuju
               energi baru terbarukan

                  percepatan energi
                    Geothermal di

               Indonesia. Karena saat
                  ini energi tersebut

                baru 5 persen karena
                   itu perlu langkah
                                               Pembangkit Energi Panas Bumi Islandia                http://www.savingiceland.org
                bersama mendorong
                                               udang dan ikan. “kita mengharapkan   Legislasi minim
                  percepatan energi
                                               Indonesia dapat berkembang jangan   Berbicara  mengenai  capaian
                   tersebut. “Target           hanya menerima pasar begitu saja, ini   DPR saat ini, Agus mengakui masih
               pemerintah itu sebesar          adalah hal yang sangat penting. Kami   banyak kekurangan dan ketinggalan.
                                               akan mendorong kebijakan energi   Karena itu,  kita semua harus
                35 MW bisa terpenuhi           yang lebih jelas dan transparansi   mendorong peningkatan capaian
                apabila kita fokus,dan         serta harga untuk energi terbarukan   target DPR untuk kemajuan bangsa
                                               dapat lebih ekonomis,”paparnya.   dan negara. “Banyak prestasi yang
                  berjuang bersama                Agus menilai, saat ini pemerintah   kita capai begitu juga kekurangannya,
                   mencapai target             Indonesia belum berpihak kepada   fungsi budgeting dan pengawasan
                                               energi baru terbarukan, karena   sudah cukup bagus, sedangkan
                       tersebut,”              itu Parlemen harus mendorong     untuk legislasi memang mengalami
                                               peningkatan pencapaian penggunaan   penurunan target UU,”ujarnya.
                                               energi baru dan terbarukan.         Dia mengatakan, saat ini target
                                                                                legislasi yang diketok dan diproduksi
                                                                                DPR masih minim.“Untuk legislasi
                                                                                keberpihakannya tidak hanya di
                                                                                DPR saja tetapi juga harus disetujui
                                                                                atau  diketok  bersama  dengan
                                                                                Pemerintah,”katanya.
                                                                                   Menurutnya,        keinginan
                                                                                Pemerintah saat ini yaitu agar
                                                                                target legislasi tidak terlalu banyak,
                                                                                padahal target Prolegnas DPR yang
                                                                                diketok itu banyak .  “Kedepan  kita
                                                                                ingin membahas bersama dengan
                                                                                pemerintah mana saja yang prioritas
                                                                                dan  dikedepankan sehingga  target
                                                                                dapat tercapai,”jelasnya. n(si)
             foto : Eko/iw


              Kunjungan  Wakil Ketua  DPR RI  Korinbang,  Agus  Hermanto ke  PT.  Pertamina  Geothermal
              Energi di Bandung

                                                                                Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18