Page 9 - MAJALAH 152

melalui Undang-Undang No. 7 Tahun perkembangan dan kondisi di
2017 tentang Pemilihan Umum. masyarakat. Pengawasan yang
dilakukan DPR merupakan
Peningkatan Kesejahteraan bagian dari prinsip checks and
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, balances dalam sistem kekuasaan
Novanto menyebutkan, DPR sudah dan ketatanegaraan.
menyelesaikan pembahasan dan Selama Tahun Sidang 2016-
menyetujui RUU tentang APBN Tahun 2017, DPR telah membentuk 2
2017, RUU tentang Pertanggungjawaban (dua) Panitia Khusus (Pansus)
atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran non-RUU, yaitu Panitia Angket
2015, RUU tentang Pertanggungjawaban DPR RI terhadap Pelindo II
atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran dan Panitia Angket DPR RI foto : Jaka/iw
2016, RUU tentang APBN Perubahan tentang Pelaksanaan Tugas dan
Tahun Anggaran 2017, Pembicaraan Kewenangan KPK. Selain itu,
Pendahuluan RAPBN Tahun 2018, dan DPR juga telah membentuk 7 (tujuh) DPR. Selain itu, Pimpinan DPR turut
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Tim Pengawas, antara lain Tim Pengawas aktif memastikan seluruh kegiatan
2018. DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga prioritas untuk menunjang peningkatan
Dalam setiap pembahasan APBN Kerja Indonesia, Tim Pemantau DPR kinerja DPR melalui penyusunan blue
bersama dengan pemerintah, DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang- print reformasi DPR yang disusun oleh
berpedoman dan berupaya mendorong Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tim Implementasi Reformasi DPR.
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Dalam rangka penguatan kelembagaan,
Salah satunya melalui alokasi dana desa Undang-Undang Nomor 21 Tahun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
pada tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, 2001 tentang Otonomi Khusus bagi terus berusaha mewujudkan integritas
meningkat 188,93 persen dibandingkan Provinsi Papua serta Pelaksanaan dan akuntabilitas Anggota DPR melalui
tahun 2015 yang merupakan tahun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 penegakan Kode Etik DPR. Hal tersebut
pertama dialokasikannya dana desa. tentang Keistimewaan Daerah Istimewa dilakukan guna menjaga dan meningkatkan
Upaya lain adalah peningkatan porsi Yogyakarta, dan Tim Pengawas DPR RI kehormatan Anggota DPR.
alokasi transfer ke daerah dalam anggaran tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Seiring dengan semangat DPR untuk
belanja negara. Sejak tahun 2015, rata-rata Aktivitas diplomasi parlemen juga melakukan reformasi dan dinamika kerja
porsi alokasi transfer ke daerah mencapai merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang sangat tinggi, sistem pendukung
36,32 persen setiap tahunnya. Angka pelaksanaan tugas konstitusional DPR. DPR yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan
ini meningkat signifikan dibandingkan Di berbagai kesempatan, baik dalam Keahlian DPR turut meningkatkan
5 tahun lalu yang hanya 32,09 persen. sidang-sidang fora antarparlemen dan kinerjanya. Salah satu upaya perbaikan
Pilihan politik anggaran ini didasarkan non-parlemen, serta melalui aktivitas kinerja dituangkan dalam rencana
pada keyakinan DPR bahwa percepatan diplomasi parlemen secara bilateral, reformasi birokrasi yang komprehensif,
peningkatan kesejahteraan rakyat DPR secara aktif dan konsisten mulai dari pengembangan sumber daya
Indonesia hanya dapat dicapai dengan memperjuangkan kepentingan nasional manusia, tata kelola, sarana dan prasarana,
mempercepat proses pembangunan dan menaruh perhatian pada isu-isu serta anggaran.
di seluruh daerah, dari Sabang hingga internasional. Bahkan DPR juga diberi Upaya serius DPR untuk menjadi
Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. kepercayaan untuk memimpin jabatan lembaga yang mudah diakses oleh
Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi penting di beberapa organisasi parlemen publik telah membuahkan hasil. Hal
pengawasan, DPR pada Tahun Sidang internasional seperti di IPU dan GOPAC. ini dibuktikan dengan adanya penilaian
2016-2017 dilakukan melalui rapat Hingga Tahun Sidang 2016-2017, objektif dari sebuah lembaga penyedia jasa
dan kunjungan kerja, baik pada masa penguatan kelembagaan DPR sebagai pengembangan teknologi di Jerman (GIZ)
reses maupun kunjungan kerja spesifik lembaga legislatif terus dilakukan. Seluruh untuk AIPA bahwa DPR menempati
berdasarkan isu yang berkembang. kegiatan penguatan kelembagaan DPR ini urutan pertama kategori parlemen paling
Pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat berdasarkan implementasi transparan di antara parlemen se-Asia
DPR sangat dinamis sesuai dengan kebijakan kerumahtanggaan dan anggaran Tenggara. n(mp)

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 9