Page 10 - MAJALAH 152

LAPORAN UTAMA

Sudah Banyak yang Dilakukan DPR

TAPI Masih Bisa Terus Dimaksimalkan

Wakil Ketua DPR RI Kordinator bidang Politik, Hukum dan HAM, Fadli Zon menilai dalam
HUT DPR RI ke-72 tahun menjadi saat yang tepat untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi
DPR sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang.

erbicara tentang amanah
Undang-undang (UU) tentang
Btugas dan fungsi DPR,
tepatnya dalam UU MD3 (MPR, DPR,
DPD RI, dan DPRD) disebutkan
bahwa tugas DPR RI itu adalah
membuat undang-undang bersama
dengan pemerintah, pengawasan, dan
budgeting, serta ditambah dua fungsi
lainnya, yakni representasi dan fungsi
diplomasi parlemen.
Dipaparkan Fadli , mengingat
DPR tempat berkumpulnya banyak
kepentingan yang ada (dari sepuluh
fraksi atau partai), hal itu membuat foto : Arif/iw
DPR berbeda dengan eksekutif.
Kalau eksekutif ada program, lalu Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Fadli Zon
dilaksanakan, tidak ada perdebatan
didalamnya. Sedangkan DPR (bukan Presiden sempat memberi pernyataan sejak tahun 60-an (kita harapkan
eksekutif), sehingga ketika membuat hanya ingin membuat 4 atau 5 undang- periode ini selesai). Begitu juga dengan
Undang-Undang harus dengan undang saja. Tapi ironisnya pemerintah UU lain yang tarik menariknya alot,
mekanisme persetujuan sepuluh fraksi sendiri mengusulkan 10, 12, hingga 13 seperti UU pemilu.
(atau melalui tata cara voting), itu pun undang undang. Namun jika Undang-undang
kemudian harus dibahas bersamaan DPR bersama pemerintah tersebut menyangkut kepentingan
dengan pemerintah. menyusun perencanaan program umum ,seperti disabilitas yang
Dalam menjalankan fungsi pembentukan undang-undang yang merupakan Usulan DPR, Fadli
legislasinya, menurut Fadli, selama biasa disebut Prolegnas (Program meyakini akan cepat terselesaikan.
ini masyarakat kerap mengkritik DPR legislasi nasional). Ada Prolegnas 5 “Sejauh ini tidak sedikit undang-
dari jumlah undang-undang (UU) tahun dan prolegnas prioritas dalam undang yang berasal dari usulan DPR
yang dihasilkan. Padahal UU itu bukan kurun waktu satu tahun. Namun yang berhasil disusun. Mungkin ke
dilihat hanya dari jumlahnya, karena karena sarat dengan kepentingan depan kita bisa melihat revisi atau
usulan UU itu berasal dari DPR, tadi, sehingga pembuatan undang- pembuatan UU baru yang lebih
pemerintah dan DPD. Sehingga tidak undang tidak bisa langsung jadi seperti cepat lagi. Tapi kita tidak ingin semua
ada benchmark, karena DPR bukan membuat paper atau makalah. Sebut hal diregulasi, nanti jika semua hal
pabrik Undang-Undang. Bahkan saja UU KUHP yang telah disusun diregulasi yang sulit masyarakat

10 | PARLEMENTARIA n Edisi : 152 TH. XLVII 2017