Page 11 - MAJALAH 152

undang-undang tersebut sudah sesuai diplomasi parlemen misalnya, DPR
“Ada plus minusnya, konstitusi atau tidak. mendukung diplomasi pemerintah
Dari sisi pengawasan, Politisi dari untuk kepentingan nasional.
kalau kita terlibat Fraksi Gerinda ini menilai Komisi, Sedangkan dalam fungsi representasi,
sampai satuan AKD maupun Pimpinan DPR sudah Fadli melihat DPR semakin dekat
cukup baik menjalankannya (meskipun dengan masyarakat di konstituennya,
tiga, kita bisa masih bisa lebih dimaksimalkan). hal itu salah satunya karena ada
Sementara fungsi budgeting, ia mekanisme dan peningkatan intensitas
mengawasinya, tapi
melihat sudah sesuai dengan rencana untuk reses dan menyerap aspirasi
kalau tidak tahu kerja Kementerian/Lembaga yang masyarakat.
menjadi mitra kerja masing-masing Dalam fungsi diplomasi parlemen
maka kita tidak bisa komisi yang ada di DPR. Walaupun dimana Fadli Zon menjadi ketua

mengawasi secara DPR tidak terlibat dalam satuan tiga, Tim Penguatan diplomasi Parlemen,
sehingga tidak mengetahui secara pasti ia mengaku bahwa sejauh ini DPR
utuh. Sementara penggunaannya. Namun masih banyak telah melakukan hal itu dengan baik.

kalau kita terlibat yang harus diawasi supaya tidak ada Itu terbukti dengan keterlibatan
penyalahgunaan atau penyelewengan DPR secara aktif diberbagai forum
dalam satuan wewenang. internasional, seperti IPU, AIPA,
tiga maka akan “Ada plus minusnya, kalau kita APPF, APA, PUIC dan beberapa
terlibat sampai satuan tiga, kita bisa forum konferensi internasional lain.
memunculkan mengawasinya, tapi kalau tidak tahu Bahkan DPR juga memiliki group
maka kita tidak bisa mengawasi kerjasama bilateral dengan Negara-
peluang untuk
secara utuh. Sementara kalau kita negara lain.
melakukan terlibat dalam satuan tiga maka Di hari lahir DPR yang ke-72
akan memunculkan peluang untuk tahun ini, Fadli juga menyesalkan
kongkalikong, dan melakukan kongkalikong, dan korupsi masih adanya anggota DPR yang
korupsi akan muncul,” akan muncul,”ujar Fadli. tersandung kasus hukum, baik itu
Selain ketiga fungsi yang tindak pidana korupsi atau lainnya.
diamanatkan dalam undang-undang Meskipun sebenarnya oknum di semua
juga. Ada hal-hal yang harus diatur tersebut, DPR juga memiliki dua fungsi lembaga Negara sempat terkena kasus
menyangkut kepentingan umum, tapi tambahan, yakni fungsi diplomasi itu, tidak hanya legislative, melainkan
ada hal-hal yang tidak perlu diatur,” parlemen dan representasi. Fungsi juga eksekutif dan yudikatif. n(Ayu)
ungkap Fadli.
Terkait adanya Judicial review produk
undang-undang yang sudah dihasilkan
DPR bersama pemerintah, menurut
Fadli itu adalah hal yang biasa untuk
sebuah Negara demokrasi. Negara
demokrasi ada mekanisme orang yang
tidak puas dengan sebuah undang-
undang, maka ia bisa mengajukan
Judicial review. Karena mungkin dia
berbeda dalam substansi. Misalnya
UU itu memiliki substansi liberal,maka
orang-orang yang tidak suka dengan
liberalisme tentu melakukan Judicial foto : Runi/iw
Review. Disinilah peran lembaga
konstitusi untuk menentukan apakah

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 11