Page 8 - MAJALAH 152

LAPORAN UTAMA

DPR Terus Berupaya

Hasilkan UU Yang Implementatif

Memasuki tahun ketiga periode keanggotaan 2014-2019, pelaksanaan fungsi legislasi tidak
hanya didasarkan pada pencapaian target dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
DPR terus berupaya agar undang-undang yang dihasilkan dapat diimplementasikan seefektif
mungkin dan memiliki visi jauh ke depan.

dilakukan secara Meskipun meningkat, Ketua DPR
parsial sesuai dengan meminta Dewan dituntut untuk terus
kebutuhan, sehingga bekerja keras agar target Program Legislasi
tidak memerlukan Nasional (Prolegnas) tercapai. Kinerja
waktu yang panjang dan legislasi DPR juga dipengaruhi oleh
energi yang besar untuk politik legislasi pemerintah dan semangat
menyelesaikannya. dalam proses penyelesaiannya. Untuk
Di masa yang akan itu, diperlukan sinergitas antara DPR
datang DPR bersama dan Pemerintah dalam melaksanakan
Pemerintah harus Prolegnas sehingga capaian kinerja
semakin meningkatkan legislasi akan meningkat setiap tahun,
kerja bersama di bidang baik kuantitas maupun kualitas.
legislasi, baik melalui Kekuasaan membentuk undang-undang
komitmen untuk memang berada di tangan DPR sesuai
melakukan pembahasan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Tahun
foto : Jaka/iw secara efektif dan efisien 1945. Namun dalam pembahasannya
dilakukan bersama-sama antara DPR dan
maupun komitmen untuk
undang-
menghasilkan
undang yang berkualitas. Pemerintah. Sejauh ini, RUU yang kita
selesaikan menjadi undang-undang selalu
ebagaimana praktek di negara Aspek kualitas ini akan menjadi perhatian membawa amanat rakyat, seperti Undang-
demokrasi yang telah mapan, over DPR, agar UU yang dihasilkan tidak saja Undang No. 19 Tahun 2016 tentang
S regulated sangat dihindari. Ke depan bisa menjawab tantangan dan masalah Perubahan atas Undang-Undang Nomor
perencanaan legislasi di DPR hendaknya yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
tidak hanya bertumpu pada sejumlah dan negara, tetapi juga harus dapat Transaksi Elektronik yang memberikan
RUU yang ditargetkan. Karena itu, DPR memastikan bahwa substansi UU tersebut perlindungan terhadap penyalahgunaan
bersama Pemerintah perlu mengevaluasi sejalan dengan jiwa dan semangat ideologi informasi dan transaksi elektronik,
bentuk Prolegnas yang selama ini masih Pancasila dan Konstitusi, UUD 1945. Penetapan Peraturan Pemerintah
menitikberatkan pada jumlah. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
Hal itu ditegaskan Ketua DPR Setya pada Tahun Ketiga 2016-2017, DPR telah No. 1 Tahun 2017 tentang Akses
Novanto menyambut HUT DPR ke menyelesaikan pembahasan sebanyak 17 Informasi Keuangan untuk Kepentingan
72, atau pengabdian tahun ketiga DPR (tujuh belas) rancangan undang-undang Perpajakan menjadi Undang-Undang,
periode 2024-2019. Menurut Novannto, (RUU) menjadi undang-undang (UU). dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017
secara substansial, sebuah RUU tidak Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu,
harus mengatur secara komprehensif sidang sebelumnya yang menyelesaikan 16 DPR RI juga melakukan penyempurnaan
dari hulu hingga hilir, melainkan dapat (enam belas) RUU. dan penguatan demokrasi substansial

8 | PARLEMENTARIA n Edisi : 152 TH. XLVII 2017