Page 7 - MAJALAH 152

sebelumnya yang menyelesaikan 16 mengatakan, dengan adanya berbagai
(enam belas) RUU. mestinya mengukur media sosial, informasi dapat tersebar
Meskipun meningkat, Ketua DPR dengan cepat. Kemajuan demokrasi di
meminta Dewan dituntut untuk terus kinerja Dewan jangan tengah-tengah proses electoral yang
bekerja keras agar target Program melihat UU yang terbuka ditambah kemajuan teknologi
Legislasi Nasional (Prolegnas) diterbitkan sebab informasi yang dahsyat, tentunya
tercapai. Kinerja legislasi DPR juga menjadi navigasi.
dipengaruhi oleh politik legislasi usulan UU diajukan “Navigasi kepada setiap parlemen
pemerintah dan semangat dalam proses tiga pihak yaitu DPR, di dunia ini untuk tetap on the track
penyelesaiannya. Untuk itu, diperlukan Pemerintah dan DPD. berkaitan institusi. Ini menjadi hal
sinergitas antara DPR dan Pemerintah yang patut dicermati bersama-sama.
dalam melaksanakan Prolegnas Sehingga tidak ada Sehingga dalam refleksi 72 tahun
sehingga capaian kinerja legislasi akan benchmark karena DPR sekarang ini, dengan kemajuan
meningkat setiap tahun, baik kuantitas DPR bukan pabrik teknologi informasi, sedemikian
maupun kualitas. mudah orang menyampaikan pendapat
Kekuasaan membentuk undang- undang-undang. maupun aspirasi serta pemikiran
undang memang berada di tangan politiknya,” jelas Taufik.
DPR sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD ini, target legislasi yang diketok dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Negara Tahun 1945. Namun dalam diproduksi DPR masih minim. “Untuk menyoroti kritik masyarakat kepada
pembahasannya dilakukan bersama- bidang legislasi keberpihakannya tidak DPR tentang minimnya UU yang
sama antara DPR dan Pemerintah. hanya di DPR tetapi juga harus disetujui dihasilkan. Dijelaskan Pimpinan DPR
Sejauh ini, RUU yang kita selesaikan atau diketok Bersama Pemerintah,” Korpolkam ini, mestinya mengukur
menjadi undang-undang selalu ujarnya. kinerja Dewan jangan melihat UU yang
membawa amanat rakyat, seperti Keinginan Pemerintah, kata Agus diterbitkan sebab usulan UU diajukan
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Hermanto, mengharapkan agar target tiga pihak yaitu DPR, Pemerintah dan
tentang Perubahan atas Undang- legislasi tidak terlalu banyak, padahal DPD. Sehingga tidak ada benchmark
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang target Prolegnas DPR yang diketok karena DPR bukan pabrik undang-
Informasi dan Transaksi Elektronik banyak. Karena itu pula ke depan undang.
yang memberikan perlindungan pihaknya akan membahas bersama Bahkan lanjutnya, Presiden sempat
terhadap penyalahgunaan informasi pemerintah mana saja yang prioritas memberi pernyataan hanya akan
dan transaksi elektronik. dan dikedepankan sehingga target mengajukan 4-5 RUU, tetapi ironisnya
Sikap yang sama disampaikan Wakil tercapai. yang diajukan masih cukup banyak 10
Ketua DPR Agus Hermanto,masih hingga 12 RUU. Ditambahkan bahwa
banyak kekuarangan bahkan Era Parlemen Modern DPR Bersama pemerintah menyusun
ketinggalan khususnya bidang legislasi. Sedangkan Wakil Ketua DPR perencanaan program pembentukan
Karena itu dia mengajak semua Taufik Kurniawan mengatakan, UU yang biasa disebut Prolegnas.
anggota Dewan dan pemerintah untuk menginjak usia ke 72 ini menjadi Ada prolegnas 5 tahun, ada
mendorong peningkatan capaian target tonggak sejarah bagi DPR semakin prolegnas prioritas dalam kurun
legislasi bagi kemajuan bangsa dan dewasa menuju era Parlemen Modern waktu satu tahun. Namun karena sarat
negara. Pasca reformasi. DPR sekarang juga dengan berbagai kepentingan, maka
“ Banyak prestasi yang kita capai, dinilai paling legitimate, karena di dua pembuatan UU tidak bisa langsung jadi
begitu juga kekurangannya. Fungsi periode DPR terakhir telah menjalani seperti pembuatan paper. Contohnya
pengawasan dan budgeting sudah proses pemilihan dengan system UU KUHP yang telah disusun sejak
cukup bagus, sedangkan bidang legislasi electoral terbuka. Dimana satu orang tahun 1960 diharapkan periode ini
memang mengalami penurunan target pemilih mempunyai satu nilai suara dan selesai, juga banyak UU lain yang tarik
UU,” jelasnya. di tangan masyarakatlah arah dan masa menariknya sangat alot seperti UU
Menurut Pimpinan Dewan depan bangsa ditentukan. Pemilu. n(tim parle)
Kordinator Industri dan Pembangunan Pimpinan DPR Korinbang ini

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 7