Page 26 - MAJALAH 152

| SUMBANG SARAN

Memakna Ulang Parlemen Modern

Pada Agustus 2017 ini, kita tertegun sejenak. Di tengah terpaan prinsip bad news is good
news terhadap DPR, ada sebuah kabar menggembirakan datang dari Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Lembaga yang juga membantu Pemerintah Jerman
dalam menjalankan keterbukaan itu menyatakan bahwa DPR RI adalah parlemen paling
terbuka se-Asia Tenggara. Sebuah kado indah bagi DPR, di hari ulang tahunnya yang ke

72 ini.

PR RI memang sarana itu, jika telah membenahi Pelayanan Publik, dan UU No. 14
menetapkan transparansi kearsipan, keterbukaan informasi, Tahun 2008 tentang Keterbukaan
D sebagai salah satu dan tata kelola aparatur (birokrasi). Informasi Publik.
indikator parlemen modern dalam Mengapa partisipasi dan Pada tahun sidang ketiga 2016-
Rencana Strategis DPR RI 2015 representasi disebut prinsip dasar? 2017, DPR telah mengalami sejumlah
– 2019. Indikator lainnya adalah, Secara teori, ini konsekuensi dari kemajuan dalam tranparansi
peningkatan representasi, dan prinsip kedaulatan rakyat. Secara legislasi secara pro-aktif (pro-active
penggunaan teknologi informasi. praktik, sejak abad pertengahan, disclosure). Mengacu pada situs
Menurut hemat kami, indikator sudah ada prinsip-prinsip DPR RI, ada sejumlah RUU yang
modern mengacu pada sarana representasi seperti “quod omnes dokumen pembahasannya telah
(termasuk di dalamnya penggunaan tangid” (apapun yang menyentuh diumumkan secara pro-aktif, seperti
teknologi informasi), tools, kepentingan dan hak-hak semua RUU tentang Penyelenggaraan
metode, dan manajemen dalam orang haruslah disetujui oleh Pemilihan Umum, RUU tentang
pelaksanaan fungsi-fungsi DPR bersama, melalui wakil-wakilnya). Larangan Minuman Beralkohol,
serta respon kelembagaan terhadap Sementara, gagasan parlemen RUU tentang Penerimaan Negara
inisiatif-inisiatif global. Sementara sebagai miniatur perwujudan politik Bukan Pajak, RUU Karantina
transparansi dan representasi dari sebuah “realm” (wilayah) Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan
merupakan prinsip dasar pengelolaan muncul pada abad keenambelas oleh RUU tentang Arsitek, dan lain-lain.
lembaga perwakilan. Jadi, bisa saja Thomas Smith. (Nuri Suseno: 2013). Pada tahun sidang berikutnya,
sebuah lembaga perwakilan telah Dengan perkembangan teknologi DPR perlu mengupayakan agar
transparan dan representatif, tapi yang sedemikian pesat, maka keterbukaan legislasi dilakukan
tidak modern. Pun sebaliknya. prinsip “quod omnes tangid”, perlu secara lebih sistematis dan
Ukuran modernitas sendiri melibatkan masyarakat secara lebih komprehensif, mencakup berbagai
tergantung pada perkembangan luas. Secara regulasi, ada banyak kategori informasi dan pada semua
zaman. Sebagai contoh, hari ini UU yang menjamin transparansi RUU. Kami menemukan dari 49 RUU
menggunakan situs (web), belum dan partisipasi dalam pembahasan prioritas tahun 2017 ini, ada 28 RUU
dikatakan modern jika belum kebijakan, peraturan perundangan, tanpa publikasi Naskah Akademik,
menyajikan format data terbuka dan penganggaran, antara lain UU: 29 RUU tanpa publikasi Rancangan
(open data) berbasis web 2.0 atau No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, UU, 41 RUU tanpa pengumuman
transisi web. 3.0, atau jika informasi DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 12 laporan singkat pembahasan, dan
yang dicari tidak dapat ditemukan Tahun 2011 tentang Pembentukan sejumlah temuan lainnya.
dalam 13 detik. Nah, idealnya, kita Peraturan Perundang-Undangan, Menurut kami, dalam proses
beranjak pada tahap modernisasi UU No. 43 Tahun 2009 tentang legislasi setidaknya dibutuhkan

26 | PARLEMENTARIA n Edisi : 152 TH. XLVII 2017