Page 27 - MAJALAH 152

foto : friederick munchen/penerbitan

Gedung DPR-MPR RI

5 kategori informasi yang wajib dapat mengetahui urgensi sebuah Informasi Publik untuk mengelola
diumumkan secara pro-aktif (pro- RUU, mengetahui perkembangan dan melayani informasi publik.
active disclosure): penyusunan RUU serta mengetahui Kolaborasi PPID dan pengelola arsip
1. Informasi terkait proses bagaimana berpartisipasi dalam di DPR merupakan pondasi untuk
pembahasan (misalnya: jadwal rapat setiap tahap penyusunan RUU. membangun dan meningkatkan level
legislasi dalam satu masa sidang, Sebagai contoh, pada 2017, keterbukaan DPR.
mingguan, dan harian); IPC mencatat terdapat 15 RUU Unsur modernitas lainnya,
2. Informasi terkait dokumen- dari 49 RUU prioritas yang terkait terletak sikap terhadap inisiatif-
dokumen legislasi (naskah akademik, masyarakat adat. Demikian pula inisiatif positif yang berkembang
RUU, laporan singkat, dll); dengan kelompok masyarakat dalam dunia internasional. Antara
3. Informasi tentang lainnya, tentu ada sejumlah RUU lain inisiatif Open Legislative.
mekanisme dan sarana partisipasi yang terkait dengan kehidupan Ini adalah inisiatif transparansi
(misalnya mekanisme audiensi dan mereka. Bukankah tidak adil, yang mengkolaborasikan antara
sarana-sarana yang disediakan); jika masyarakat dihadapkan pada parlemen dengan masyarakat untuk
4. Informasi tentang alat azas legalitas, sementara pada menyusun serangkaian rencana aksi
kelengkapan, Badan Keahlian, proses penyusunannya mereka keterbukaan. Parlemen modern,
Tenaga Ahli, atau pihak-pihak yang tidak mendapatkan informasi dengan demikian adalah upaya
dilibatkan dalam perumusan UU. dan kesempatan partisipasi yang DPR untuk mengintegrasikan
5. Informasi tentang memadai? Bagaimana membangun antara penggunaan sarana teknologi
Anggaran pembahasan RUU. sarana, tools, metode yang informasi berdasarkan prinsip-
Selain dipandang dalam menguatkan relasi DPR dan rakyat, prinsip pengelolaan negara yang
perspektif hak publik, transparansi disinilah unsur modern diperankan. transparan, untuk menghasilkan
sebagai titik awal untuk membangun Dalam mewujudkan transparansi, kebijakan yang lebih representatif. n
partisipasi publik, baik di tingkat Pejabat Pengelola Informasi dan
pusat maupun di daerah sehingga Dokumentasi (PPID) seharusnya
representasi dapat tercapai. Dengan dijadikan garda terdepan. PPID
transparansi, berbagai kelompok dimandatkan oleh UU Nomor 14 Oleh: Ahmad Hanafi
dan komunitas di masyarakat Tahun 2008 tentang Keterbukaan (Direktur Indonesian Parliamentary Center)

Edisi : 152 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 27