Page 6 - MAJALAH 124

ASPIRASI

Permasalahan Kerjasama Pengolahan KUD dan pelang-
Perkebunan KelapaSawit garan terhadap Pasal
3 dan 4 Surat Perjanjian
Adanya permasalahan kerjasama perke- dah berpindah tangan ke petani lain. antara PT PMO/KUD Mitra Sari dengan
bunan kelapa sawit dengan pola KKPA c. Lahan kami dipindahkan ke desa dan Bank pada tanggal 25 Juni 1999.
(Kredit kepada Koperasi Primer untuk kecamatan lain tanpa persetujuan
Anggotanya) antara pihak kami dengan kami. Perkebunan plasma tersebut bukan
PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO/ d. Lahan inti sudah menjadi plasma dan merupakan kebun petani tetapi sesung-
KUD Mitra Sari atau Mitra Sejahtera) di terisi oleh: guhnya adalah PT PMO/pribadi, dimana
Kabupaten Ogan Komering Ulu yang - Petani yang mendapat lahan dari pengawas KUD Kebun Plasma dengan
berjalan tidak sesuai dengan perjanjian. jual beli pengurus KUD Mitra Sari. menggunakan pola KKPA tersebut ha-
- Petani yang diatasnamakan. nya kedok belaka.
Kronologis permasalahan tersebut - Pemberi upeti kepada pihak ter-
adalah: kait. Kami akhirnya menarik diri dari perjan-
Permasalahan yang sama juga terjadi jian tersebut karena terdapat beberapa
a. Kami menyerahkan lahan usaha selu- dengan petani desa lain, dimana PT pasal yang tidak terpenuhi dan memin-
as 400 ha untuk diikutsertakan ke PMO/KUD Mitra Sari telah memutarbal- ta pertanggungjawaban dari KUD Mitra
dalam program KKPA dengan per- ikkan fakta dengan menyatakan bahwa Sari serta biaya-biaya yang telah dikelu-
bandingan 50% plasma dan 50% inti, petani sudah menandatangani kredit di arkan dari tahun 2004-2014.
dimana biaya pembangunan kelapa bank dengan lahan inti seluas 2 ha, hal
sawit plasma ditanggung PT. PMO/ tersebut dilakukan karena para petani Kami memohon DPR RI membantu pe-
KUD Mitra Sari (sesuai Pasal 4 Surat tersebut tidak mempunyai data-data nyelesaian masalah tersebut sesuai ke-
Perjanjian), namun faktanya biaya perjanjian sejak awal. tentuan yang berlaku.
pembangunan kelapa sawit tersebut
masih ditanggung oleh pihak kami. Kepengurusan KUD Mitra Sari tidak ber- Winsyaikri,Ogan Komering Ulu, Suma-
b. Lahan yang diserahkan plasma-inti jalan sebagaimana mestinya, terbukti tera Selatan
telah menjadi plasma semua dan su- dengan tidak pernah bergantinya Ketua

Penolakan atas Penetapan Hutan Lindung Bakau pertanyaan mengenai banyaknya
bangunan milik Pemerintah yang
Saya selaku Kepala Desa Dabong, yang a. Desa Dabong telah dihuni masyara- dibangun di desa pengadu tersebut.
ditujukan Penolakan penetapan Hutan kat secara turun temurun sejak pulu-
Lindung Bakau berdasarkan SK. Men- han bahkan ratusan tahun lalu dari Kami menyadari pentingnya ke-
hut 733/Menhut-II/2014 di Desa Da- nenek moyang mereka sebagai kam- beradaan hutan bakau di desanya, na-
bong Kec.Kubu mengenai penolakan pung nelayan; mun pengadu meminta kebijaksanaan
masyarakat Desa Dabong, Kecamatan Pemerintah untuk tidak memasukkan
Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi b. Tidak pernah ada sosialisasi sebel- wilayah desa, infrastuktur, lahan usaha
Kalimantan Barat, terhadap Penetapan umnya tentang penetapan tersebut ke dalam hutan lindung, karena pene-
Hutan Lindung Bakau Seruat Pulau Tiga kepada warga Desa Dabong; tapan tersebut telah menjadikan warga
di seluruh wilayah Desa Dabong seba- tidak memiliki kepastian hukum dan
gaimana peta lampiran Keputusan c. Bahwa lahan tambak, pertanian dan kepastian berusaha serta kekhawatiran
Menteri Kehutanan RI No. 733/Menhut- perkebunan sudah ada jauh sebelum warga terhadap lahan tersebut dalam
II/2014. adanya penetapan hutan lindung jangka panjang.
tersebut yang telah mendapatkan
Bahwa dalam Lampiran SK Menteri izin dari instansi yang berwenang Kami memohon Ketua Komisi IV DPR
Kehutanan No. 936/MEN-HUT/2013 dan dikuatkan pula dengan kunju- RI membantu menyelesaikan perma-
Pemerintah telah menetapkan seba- ngan Gubernur Kalimantan Barat, salahan tersebut sesuai ketentuan yang
gian wilayah Desa Dabong menjadi Ar- Bupati Pontianak dan Dinas terkait berlaku.
eal Penggunaan Lain (APL) atau sudah ke Desa Dabong dalam rangka pa-
dibebaskan dari Areal Hutan Lindung. nen raya di tambak warga pada ta- Demikian untuk menjadi periksa dan
hun 2003. terima kasih.
Adapun alasan penolakan masyarakat
terhadap penetapan desa tersebut se- d. Bahwa Desa Dabong ditetapkan se- Purwanto, Kubu Raya, Kalimantan
bagai area hutan lindung adalah: bagai hutan lindung, namun menjadi Barat

6 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015