Page 8 - MAJALAH 124

PROLOG

MENIMBANG-NIMBANG

POLISI PARLEMEN

dalah Badan Legislasi sama menjadikan pilihan memben­ mi bahwa ancaman terhadap insti­
(Baleg)yang punya hajat tuk Polisi Parlemen sebagai wacana tusi dan obyek vital nasional sema­
membahas Rancangan yang pantas dikaji lebih jauh. kin hari semakin nyata dan bukan
ATata Tertib DPR RI ten­ suatu paranoia yang mengada­ada.
tang Pengamanan dan Penggunaan “Gagasan mengenai Polisi Parle­
Gedung di Lingkungan DPR belum men sebetulnya masih perlu kita Oleh sebab itu, kedepan perom­
lama ini. Dalam pembahasan awal kaji secara mendalam dan belum bakan terhadap sistem keamanan di
belum terlihat tanda­tanda akan ada kesimpulan. Yang beredar se­ lingkungan parlemen perlu disusun
muncul usulan pembentukan Polisi lama ini masih wacana. Kenapa ha­ ulang semata untuk terwujudnya
Parlemen. Adalah Mabes Polri yang rus ada Polisi Parlemen, karena di keamanan, ketertiban dan kenya­
menawarkan desain dan konsep banyak negara, parlemennya mem­ manan bagi segenap pihak yang
Polisi Parlemen ini. Inilah yang ke­ punyai sistem pengamanan sendiri, beraktivitas di lingkungan parle­
mudian memunculkan pro dan kon­ selanjutnya disebut Parliament Po­ men. Perombakan terhadap sistem
tra di tengah publik bahkan di ka­ lice seperti US Capitol Police di AS,” keamanan semata tidak ditujukan
langan anggota dewan sendiri. kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk membangun tembok psikolo­
kepada Parle di Jakarta beberapa gis yang memisahkan antara rak­
So what gitu lo. Kalau boleh memin­ waktu lalu. yat dengan wakilnya. Perombakan
jam pembicaraan para remaja baru sistem tersebut bertujuan guna me­
gede, apa salahnya kalau pilihan ini Wakil Ketua Baleg Firman Subagio ningkatkan kapasitas pengaman­
dikaji lebih jauh. Para pemikir di kemudian memberikan penjelasan an dengan standar minimum bagi
Korps Bhayangkara pasti juga ti­ tambahan bahwa pemahaman ge­ Obyek Vital Nasional (Obvitnas).
dak asal menggelindingkan ide ini, dung parlemen adalah milik rakyat
mencari perhatian para wakil rak­ tentu tidaklah keliru. Menghilang­ Rancangan Tata Tertib DPR RI ten­
yat yang menjadi mitranya. Rasanya kan sekat antara wakil rakyat de­ tang Pengamanan dan Penggunaan
tidak mungkin. Pasti ada landasan ngan rakyat yang diwakili adalah Gedung di lingkungan DPR masih
berfikir yang mengajak semua pi­ keniscayaan yang tak bisa ditolak. dalam tahap pendalaman di Badan
hak menimbang­nimbang dan ber­ Tetapi tentu saja juga harus dipaha­ Legislasi DPR RI (Baleg) sebagai

8 PARLEMENTARIA EDISI 124 TH. XLV, 2015