Page 28 - MAJALAH 107

PENGAWASAN

berikan catatan soal peraturan
tersebut. Ia menyebut pembatasan
warga negara untuk melaksanakan
ibadah bisa saja dianggap melang-
gar hak asasinya untuk beribadah.
“Kalau dia memang sudah mampu
dan ingin berhaji ya sudah silahkan
mendaftar, sesuai proposional urut
kacang. Masalah nanti ada per-
soalan dan ada keberpihakan pada
yang belum berangkat haji atau
orang yang sudah lanjut usia, itu
ada peluang untuk mengatur. Tetapi
kuota haji untuk mendaftar itu tidak
boleh dibatasi kalau sudah dibatasi
itu melanggar hak asasi orang untuk
beribadah,” tekannya.

Jadi menurutnya siapapun warga
negara yang telah menunaikan
ibadah haji, kalau dia mempunyai
kemampuan untuk berhaji kem-
bali pemerintah tidak boleh mela-
rangnya. Dalam pencermatannya
orang yang berangkat haji lebih
tandatangani ada proses konsultasi berapa antrian keseluruhan, harus dari sekali adalah orang yang sudah
dengan wakil rakyat di DPR. “Saya ada data kuantitatif sehingga dite- memenuhi kewajiban sosialnya ke-
rasa kalau pera turan itu diterbitkan mukan rumusan yang pas, kalau pada masyarakat. “Amal salehnya
kita pasti akan mendukung karena mau berhaji yang kedua kali setelah baik, itulah sebabnya ia mendapat
untuk kemaslahatan dan kebaikan sekian tahun,” tekannya. panggilan lagi, kemudahan untuk
umat,” tandasnya. berhaji. Masa orang mau haji saja
Baginya tidak masalah apabila tidak boleh.” Ia kemudian mengim-
Ia kemudian menyampaikan refe- pada akhirnya pemerintah mene- bau agar umat muslim menjadikan
rensi yang diperolehnya dari se- tapkan ibadah haji yang kedua dilak- ibadah haji sebagai prioritas apabila
jumlah negara diantaranya Arab sanakan setelah 7 tahun kemudian. telah merasa mampu. Jangan ditun-
Saudi dan Turki. Sebagai negara Itu menurutnya akan mendorong da, karena ibadah ini memiliki tan-
yang ketempatan pelaksanaan iba- jamaah untuk mempersiapkan haji tangan tersendiri termasuk kondisi
dah haji bisa saja kemudian rakyat pertamanya dengan sebaik mung- fisik yang prima. Sehingga usia pal-
kerajaan Arab Saudi berhaji setiap kin, sehingga pada akhirnya men- ing ideal untuk menunaikan ibadah
tahun. Alangkah padatnya apabila jadi haji yang lebih berkual- ini menurutnya adalah anta-
itu diboleh kan. Itulah sebabnya itas. “Nabi Muhammad ra 45 sampai 50 tahun.
pemerintah setempat mengeluar- SAW juga memberi
kan aturan, warganya baru boleh co nt o h h a ny a Baginya tidak N a mun i a
berhaji kembali setelah 3 tahun sekali saja melak- me ng a k u i
kemudian atau sekali dalam 3 ta- sanakan ibadah masalah apabila m em p er -
hun. Negara lain Turki, menetapkan haji sepanjang pada akhirnya pemerintah hatikan antrian
aturan tunggu yang sedikit lebih hi d up n y a , y a n g s u da h
panjang 4 tahun. jadi kita seb- menetapkan ibadah haji mencapai 10
agai umatnya tahun lebih,
Pemerintah Indonesia menu- sekali itu laku- yang kedua dilaksanakan p e n ga t u r a n
rutnya bisa mempelajari sejum- kanlah dengan berhaji untuk
lah aturan yang sudah diterbitkan b e r k u a l i t a s ,” setelah 7 tahun kedua kalinya
ne gara lain. Rentang waktu yang kata wakil rakyat me m a ng
dipi lih sebaiknya ditetapkan lewat dari daerah pemili- kemudian. patut dilakukan.
perhitungan yang matang tidak han Jawa Timur XI ini. K em en t er i a n
sekedar menjiplak 3 atau 4 tahun Agama menurutny a
kemudian. “Cara mengukurnya Sementara itu anggota perlu didukung data yang
mesti dengan research, gunakanlah Komisi VIII dari Fraksi Partai De- lebih lengkap sehingga mudah
scientific. Berapa yang mendaftar, mokrat Muhammad Baghowi mem- mengetahui siapa yang sudah

28 PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013