Page 29 - MAJALAH 107

dan belum pernah berangkat haji. ibadah reguler berlangsung 40-45 reguler,” kata dia.
“Harus transparan dan publik bisa hari. Bagi seorang pengusaha atau
mengakses dengan mudah, kalau pejabat publik, waktu tentu sangat Pemerintah menurutnya perlu
itu aku setuju. Tetapi kalau melarang diperlukannya dalam menjalankan terus berupaya untuk meningkat-
orang mendaftar haji karena sudah roda organisasi. “Bayangkan kalau kan jumlah kuota haji Indonesia
berhaji itu aku tetap tidak setuju,” seorang konglomerat harus berhaji dengan memperharui data jumlah
tandasnya. selama 2 bulan, bagaimana ia harus penduduk sesuai sensus terbaru
mengawasi perusahaannya. Guber- yang dilakukan BPS (Badan Pusat
Pada bagian lain baik Rubaie mau- nur atau Walikota tidak mungkin Statistik). Prosesnya dimulai dengan
pun Baghowi sama-sama sepakat meninggalkan tugasnya terlalu menyampaikan data tersebut kepa-
dalam pengaturan haji yang kedua lama,” paparnya. da PBB (Perserikatan Bangsa Bang-
kalinya tersebut perlu diatur klausul sa). Setelah diratifikasi badan dunia
pengecualian diantaranya berang- Walaupun memiliki banyak tersebut, barulah data jumlah pen-
kat sebagai muhrim. Dalam bebera- kemudahan ONH Plus tetap diatur duduk terbaru tersebut disampaikan
pa kasus suami istri tidak dapat be-
rangkat bersamaan misalnya karena
sakit. Pada saat sang istri sudah sem-
buh dan siap berangkat haji, suami
sebagai muhrimnya dapat berang-
kat kembali menemani. Pengecuali-
an lain adalah para pembimbing
haji. “Kelompok pengajian biasanya
berangkat haji dipimpin oleh pem-
bimbingnya. Kalau ini dipandang
untuk membantu sekian puluh atau
ratusan jamaah sehingga bisa ber-
haji lebih baik, ini tentu patut diper-
timbangkan,” demikian Rubaie.

ONH Plus Dihapus?

Salah satu program terkait iba-
dah haji yang patut ditinjau ulang
adalah ONH (Ongkos Naik Haji) Plus.
Ketika antiran haji reguler meman-
jang sampai 15 tahun sementara
ONH Plus hanya menanti beberapa
bulan, membuat wacana pengha-
pusan kembali mengemuka. “Kami kepada OKI (Organisasi Konferensi
minta Kementerian Agama untuk Islam) yang kemudian bersidang
menghapus haji non reguler atau Walaupun menetapkan jumlah kuota masing-
ONH Plus karena itu menimbulkan masing negara.
diskriminasi antara yang kaya dan memiliki banyak
miskin. Padahal, umat Islam di mata kemudahan ONH Plus Sementara itu Achmad Rubaie
Allah sama saat melaksanakan iba- meminta segenap pihak melihat
dah,” kata Ketua Komisi E DPRD Ja- tetap diatur dalam bertambahnya antrian haji sebagai
tim, Achmad Iskandar dalam satu pertanda dua hal. Pertama, me-
kesempatan. batasan jumlah jamaah ningkatnya kesadaran beribadah
masyarakat dan kedua bertam-
Bagi M. Baghowi program ONH yang terbatas. bahnya kesejahteraannya rakyat. Ia
Plus ditetapkan untuk memberikan berharap segenap pihak termasuk
kemudahan bagi sejumlah pihak pemerintah dapat menyikapi se-
yang memiliki keterbatasan waktu jumlah persoalan dalam pelaksa-
dalam melaksanakan ibadah haji. dalam batasan jumlah jamaah naan ibadah haji dengan bijaksana,
Sebenarnya seluruh rangkaian iba- yang terbatas. Indonesia misalnya sehingga pelayanan kepada para
dah di tanah suci itu hanya memer- hanya memberikan kursi 15.000 jamaah semakin baik. (iky) Foto:wy/
lukan waktu 9 hari tetapi karena dari seluruh kuota sekitar 200.000 parle.
pengaturan ibadah yang sifatnya orang jamaah. “Jadi kita pastikan
masal itu cukup rumit akhirnya antriannya tidak menabrak jatahnya

PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 29