Page 34 - MAJALAH 107

ANGGARAN

Panja Draft RUU. Pada rapat kerja Terkait dengan pertumbuhan eko- cost recovery, serta mendorong
itu juga disampaikan pendapat mini nomi, menjadi konsentrasi Fraksi perbaikan iklim investasi sektor
fraksi sebagai sikap akhir, dilanjut- Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi migas, peningkatan kinerja BUMN
kan pendapat pemerintah, dan tera- PKS menyatakan bahwa koreksi di sektor migas dan meminta
khir pengambilan keputusan untuk pemerintah terhadap pertumbuh- pemerintah untuk melakukan
dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat an ekonomi menunjukkan ada- finansial dan technical audit secara
II. nya kelemahan perencanaan dan rutin terhadap jumlah semua
kemampuan analisis forecasting pemilik Kontrak Production Sharing
Dalam pandangan mininya, Fraksi pemerintah, sekaligus menunjukkan (KPS).
Partai Demokrat mendukung kebi- pemerintah belum memiliki kebi-
jakan pemerintah untuk mengubah jakan dalam mengantisipasi peruba- Fraksi Partai Kebangkitan Bang-
sistem subsidi, dari subsidi harga han dan perlambatan ekonomi glo- sa mendukung upaya pemerintah
menjadi subsidi yang lebih tepat bal secara kokoh. Pemerintah perlu dalam rangka efisiensi dan efektifi-
sasaran, sehingga alokasi anggaran meningkatkan terobosan kebijakan tas pelaksanaan anggaran belanja
subsidi untuk meringankan beban kebijakan untuk memperkuat daya kementerian atau lembaga dengan
masyarakat memperoleh kebutuhan saing ekonomi dan menarik investa- menerapkan sistem pemberian dan
dasar, memberikan perlindungan si. Selain itu, mendesak pemerintah pengenaan sanksi. Selain itu, Fraksi
pada masyarakat berpendapatan agar bersungguh-sungguh dalam PKB meminta pemerintah untuk
rendah, serta memberikan insentif mewujudkan ketahanan pangan. memperhatikan volatilitas perkem-
bagi dunia usaha dan masyarakat. bangan pasar SBN dalam negeri
“Fraksi Partai Amanat Nasional dan terus mencermati akan resiko
“Fraksi Partai Golongan Karya mendorong pemerintah harus sewaktu-waktu terjadinya sudden
meminta agar peningkatan belanja bersikap lebih tegas dan berani reverseal atau pembalikan dana as-
pemerintah pusat dapat lebih me- dalam menentukan angka cost ing secara tiba-tiba.
ningkatkan kapasitas pemerintah recovery, harus ada kompensasi
dalam pembiayaan program-pro- yang jelas, khususnya terhadap “Sementara itu, Fraksi Partai
gram yang terkait langsung dengan peningkatan lifting minyak. Selain Gerindra berpendapat bahwa RUU
kepentingan ekonomi rakyat multi- itu, Fraksi PAN juga meminta agar APBN TA 2014 belum memenuhi
plier effect yang lebih besar, seperti pemanfaatan utang luar negeri harapan untuk mengedepankan ke-
infrastruktur, program padat karya harus dilakukan secara selektif, sejahteraan rakyat sebagai tujuan
dan pengembangan kualitas manu- khususnya untuk pembangunan pembangunan nasional. Semangat
sia Indonesia. Selain itu, fraksi Gol- infrastruktur dan energi,” tambah pro poor, pro job dan pro growth
kar juga meminta agar pembiayaan Ketua Banggar yang sekaligus belum dilaksanakan secara konkrit
anggaran dapat disusun dengan le- Anggota Komisi XI ini. dalam Rencana Anggaran Belanja
bih baik dan lebih cermat agar tetap 2014. Selain itu, rencana belanja
menjaga rasio utang terhadap PDB, Fraksi Partai pemerintah tahun 2014 masih di-
utamanya utang luar negeri,” jelas dominasi oleh belanja rutin, bu-
Ahmadi. Amanat Nasional kan pada belanja modal yang akan
mendorong mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuan- Selain itu, Fraksi ini juga meminta
gan berpendapat bahwa pemerin- pemerintah harus pemerintah untuk menghilangkan
tah bertugas mengendalikan subsidi bersikap lebih tegas rezim defisit di APBN, karena hanya
Bahan Bakar Minyak (BBM) agar ti- akan menjadi peluang untuk me-
dak melebihi kuota BBM bersubsidi dan berani dalam nambah utang,” jelas Ahmadi.
yang sudah ditetapkan sebesar 48 menentukan angka
juta Kiloliter, sehingga kuota BBM Dan yang terakhir, Fraksi Partai
bersubsidi yang sudah disepakati cost recovery, harus Hanura meminta pemerintah lebih
tidak jebol terus menerus. Selain ada kompensasi yang fokus memanfaatkan potensi pen-
itu, fraksi berlambang Banteng ini dorong pertumbuhan ekonomi di
meminta pemerintah untuk men- jelas, khususnya dalam negeri seperti sektor pertani-
gelola Surat Berharga Negara (SBN) terhadap peningkatan an, perikanan, pariwisata, transpor-
sebesar Rp 205 triliun. Hal ini agar tasi, infrastruktur, dan industri kecil
jatuh temponya tidak menumpuk lifting minyak. atau mikro, sehingga imbas krisis
pada satu periode waktu tertentu, ekonomi global tidak mampu mem-
sehingga pengelolaan utang di masa Hal senada diungkapkan Fraksi pengaruhi sistem perekonomian
yang akan datang tetap memberikan Partai Persatuan Pembangunan. nasional. Kebijakan pemerintah me-
ruang yang lebih besar pada kapasi- Fraksi PPP menyatakan perlunya nutup defisit dengan pembia yaan
tas fiskal untuk membelanjakan bagi efisiensi dalam pengelolaan utang hanya akan mengakibatkan
program pembangunan. migas oleh pemerintah, terutama terjadinya krisis sistemik yang mem-

34 PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013