Page 37 - MAJALAH 107

LEGISLASI

AGAR LEBIH KHUSUK

MK TAK LAGI TANGANI

SENGKETA PILKADA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum lama ini
menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

ebijakan SBY ini dinilai bu- kewena ngannya memutus seng- kan perlunya lembaga pengawas
kan menjadi solusi baik keta pemilih an kepala daerah (Pilka- terhadap MK. Ketiadaan lembaga
Kbagi masa depan MK yang da). Wacana ini semakin meruncing pengawas dalam sebuah lembaga
telah dicederai oleh tertangkapnya setelah kasus tertangkap tangannya negara bisa menimbulkan abuse of
mantan ketuanya, Akil Mochtar. Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK power. “MK kan bukan Tuhan. Me-
Tidak mengherankan jika langkah akibat dugaan suap perkara Pilkada. reka adalah manusia biasa yang bisa
SBY mendapatkan banyak kritikan saja salah, khilaf atau sengaja ber-
bahkan penentangan. Alasan yang Sejumlah kalangan DPR terang- buat salah karena ada kepentingan
paling mendasar adalah Perppu ten- terangan mendukung gagasan agar uang atau kekuasaan,” katanya.
tang MK ini dinilai telah melanggar MK tidak lagi mengurus soal seng-
UUD 1945 atau inkonstitusional. keta Pilkada. Anggota Komisi III Untuk itu, kata dia, ada baiknya
Misalnya, terkait peran Komisi Yudi- DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Majelis Kehormatan yang dibentuk
sial (KY) dalam perppu tersebut se- Nurdirman Munir kepada Parlemen- MK dalam kasus Akil Mochtar ini
bagai lembaga yang akan menga- taria, mengusulkan penanganan ditetapkan sebagai lembaga pe-
wasi MK. perselisihan hasil pemilihan umum ngawas MK. “Intinya harus diperlu-
(PHPU) Pilkada ke depan, kan lembaga pengawas. Saya lebih
tidak lagi ditangani oleh setuju Majelis Kehormatan yang
MK, namun cukup di dibentuk MK itu ditingkatkan we-
peng adilan tinggi. wenangnya oleh UU menjadi lem-
baga pengawas yang ditetapkan
“Kita mengusulkan sebagai lembaga pengawas MK, su-
seng keta Pilkada kem- paya ada balance of power. Lagian,
bali ke pengadilan tinggi, mana ada di dunia ini ada suatu
tujuannya supaya MK badan atau lembaga tanpa ada pe-
betul-betul khusyuk ngu- ngawas,” tukasnya.
rusin yang berhubungan
dengan MK saja,” kata Hal yang sama juga dikatakan
Nudirman Munir, di Ge- Anggota Komisi II DPR dari FPDIP,
dung DPR, Jakarta, Kamis Alex Litaay yang mengatakan
(10/10). bahwa tujuan pembentukkan MK itu
tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)
Di samping itu poli- bukan menangani sengketa Pilkada,
tisi dari Partai Golkar itu namun untuk menguji Undang-
juga mengusulkan, agar Undang. “Main core-nya MK itu
dalam Undang-Undang adalah lembaga yang menguji
Apalagi, sedari awal sudah banyak dicantumkan bahwa MK tidak boleh Undang-Undang,” ujarnya.
kalangan yang menentang kehadir- keluar dari apa yang dimohonkan.
an Perppu MK itu dan belakangan “Putus an MK yang ultra petitum itu Meski begitu, Alex mengakui
ini muncul wacana kalau kewena- sering keluar dari kewenangan, bah- kondisi pada saat itu Pengadilan
ngan yang dimiliki Mahkamah Kon- kan mengambil kewenangan orang Tinggi banyak bermasalah dan tidak
stitusi (MK) baiknya “disunat” saja. lain. Seperti penetapan pemenang bisa dipercaya, makanya penangan-
Ba nyak kalangan menilai bahwa pemilu, itu kan wewenangnya KPU an sengketa Pilkada didorong untuk
MK telah “over” kewenangan. Dan bukan MK. Ini kan ngawur,” ujarnya. diselesaikan di MK. “Nah sekarang
salah satu kewenangan MK yang MK tidak bisa dipercaya, kalau gitu
menjadi sorot an adalah mengenai Nudirman Munir juga mengingat- ya sudah dikembalikan saja ke Peng-

PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 37