Page 40 - MAJALAH 107

LEGISLASI

keputusan/walk out,” ujar politisi
F-PKB ini.

Sedangkan dua fraksi (F-PKS dan
F-Gerindra) lainnya dapat menghar-
gai keputusan untuk menghentikan
pembahasan penyusnan draft RUU
Pilpres dengan pertimbangan Pani-
tia Kerja (Panja) sudah bekerja se-
lama kurang lebih 1,5 tahun yang
tentunya juga mengeluarkan biaya/
anggaran yang tidak sedikit.

Disamping itu, Panja sudah
melakukan pembahasan terhadap
kurang lebih 262 pasal dan ma-
sih menyisakan 1 pasal yang be-
lum mendapat kesepakatan yaitu
Dihentikannya RUU Pilpres karena dari ketentuan mengenai presidential
threshold. Satu Pasal yang belum
seluruh fraksi yang ada, hanya lima fraksi yang mendapatkan kesepakatan di Baleg
setuju dihentikan pembahasan RUU Pilpres, tersebut, hendaknya diputuskan
dalam Rapat Paripurna DPR RI.
sedangkan empat fraksi lainnya menolak.
“Sedangkan lima fraksi, yaitu
menghentikan p embahasan wa penarikan RUU sebelum RUU F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PAN, dan F-

penyusunan draft RUU Pilpres. diputuskan menjadi RUU dalam PKB sepakat untuk tidak melanjut-
Dihentikannya RUU Pilpres karena Rapat Paripurna DPR dilakukan oleh kan pembahasan penyusunan draft
dari seluruh fraksi yang ada, hanya Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, RUU Pilpres,” tukas Anna.
lima fraksi yang setuju dihentikan Badan Legislasi atau DPD.
p e mb a h a s a n R U U P ilp r e s , Kekurangan/kelemahan dalam
sedangkan empat fraksi lainnya Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu presiden dan
menolak. “RUU yang diajukan oleh Anggota, wakil presiden 2009 yang bersifat
Komisi Gabungan Komisi, Badan teknis, kata Anna, menurut kelima
Fraksi yang sepakat agar RUU ini Legislasi, atau DPD dapat dilakukan fraksi tersebut dapat diperbaiki/
dihentikan pembahasannya, yaitu penarikan apabila Pengusul menarik disempurnakan melalui Paraturan

Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, usulannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PAN, dan PKB. Sementara empat
fraksi yang menolak adalah PPP, “Karena RUU tentang Perubahan Anna menambahkan, bahwa keli-
PKS, Gerindra, dan Hanura. atas UU Nomor 42 Tahun 2008 ma fraksi tersebut juga menyatakan
tentang Pilpres diusulkan oleh ketentuan dalam UU Nomor 42 Ta-
Menurut Wakil Ketua Baleg, Anna Baleg dan RUU masih dalam tahap hun 2008 masih memenuhi kebu-
Mu’awanah dalam laporannya di penyusunan, maka yang dapat tuhan/relevan untuk pelaksanaan
hadapan Rapat Paripurna DPR RI, melakukan penarikan Baleg sendiri,” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Selasa (22/10) mengatakan bahwa kata Anna. Tahun 2014.
sesuai dengan Prolegnas RUU
Prioritas Tahun 2013, RUU Pilpres Anna menjelaskan, bahwa dalam Rapat Baleg juga memutuskan,
disiapkan penyusunannya oleh rapat pleno Baleg terakhir untuk bahwa keputusan Baleg untuk tidak
Baleg. mengambil keputusan atas penyu- melanjutkan/menghentikan penyu-
sunan RUU Pilpres pada Kamis (3/10) sunan RUU Pilpres dan penarikan
Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) telah diputuskan/disepakati penyu- draft RUU dari daftar Prolegnas RUU
Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun sunan RUU Pilpres tidak dilanjutkan/ Prioritas Tahun 2013 akan dilapor-
2012 tentang Tata Cara Penarikan dihentikan dan draft RUU ditarik dari kan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
RUU menegaskan bahwa RUU yang daftar Prolegnas RUU Perioritas Ta-
berasal dari DPR atau Presiden dapat hun 2013. Dalam kesempatan tersebut, Anna
dilakukan penarikan dalam proses juga menyebutkan bahwa penarik-
penyusunan dan pembahasan. “Dua fraksi (F-PPP dan F-Hanura) an RUU Pilpres telah disepakati
tetap meminta untuk dilanjutkan pemerintah dalam rapat kerja Baleg
Pasal 5 ayat (1) menegaskan bah- dan tidak ikut dalam pengambilan dengan Menteri Hukum dan HAM,

40 PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013