Page 35 - MAJALAH 107
P. 35

bahayakan ketahanan perekonomi-
            an nasional.

              Angka Pertumbuhan Lebih
            Rendah

              Pada rapat kerja yang berlang-
            sung hingga pukul 23.00 malam
            itu, Banggar dan pemerintah me-
            nyepakati hal terkait dengan per-
            tumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,
            hingga lifting minyak dan gas. Ter-
            dapat beberapa angka kesepakatan
            yang sedikit berbeda dengan apa
            yang disampaikan oleh Presiden
            Susilo Bambang Yudhoyono pada
            16 Agustus lalu, dalam Keterangan
            Pemerintah terkait RUU APBN 2014.

              “Berikut kami sampaikan ke-
            sepakatan Badan Anggaran dengan
            Pemerintah dan Bank Indonesia
            dalam rangka Pembicaraan Tingkat    Dengan demikian, tax ratio ta-  un, belanja barang Rp 201 triliun,
            I RUU APBN TA 2014. Pertumbuhan  hun 2014 sebesar 12,35%, dan cost  belanja modal Rp 205 triliun, pem-
            Ekonomi disepakati sebesar 6,0%.  recovery sebesar US$ 15,0 miliar.  bayaran bunga utang Rp 121 triliun,
            Selisih 0,4% dibanding RUU APBN  Namun, beberapa fraksi memberi-    dan subsidi energi sebesar Rp 282
            yang sebesar 6,4%. Sedangkan un-  kan catatan terhadap pendapatan  triliun. Belanja negara berikutnya
            tuk tingkat inflasi sebesar 5,5%,  negara ini. Fraksi PDI Perjuangan  adalah subsidi non energi sebesar
            selisih 1,0% dibanding RUU APBN  dan Fraksi Partai Gerindra tidak me-  Rp 51 triliun, belanja hibah Rp 3
            sebesar 5,5%,” jelas Ahmadi.      nyetujui insentif perpajakan yang  triliun, bantuan sosial Rp 55 triliun,
                                              ditujukan untuk implementasi Low  dan yang terkahir belanja lain-lain
              Ahmadi menambahkan, asumsi  Cost Green Car (LCGC) dikarenakan  sebesar Rp 36 triliun.
            dasar lain dalam RUU APBN TA 2014  mobil murah yang tidak ramah ling-
            yang disepakati yakni nilai tukar ru-  kungan, tidak bersinergi dengan   “Untuk belanja Kementerian atau
            piah Rp 10.500 per dolar Amerika  upaya pengendalian BBM bersub-    Lembaga tahun 2014 disepakati
            Serikat (AS) atau naik Rp 750 dari  sidi, sehingga subsidi BBM menjadi  sebesar Rp 637 triliun. Untuk ang-
            sebelumnya Rp 9.750. Tingkat Suku  tidak tepat sasaran. Selain itu, ma-
            Bunga SPN 3 bulan 5,5%. Kemudian  sih ada kebingungan tentang kon-           Fraksi PKS
            harga minyak mentah Indonesia  sep mobil murah, karena tidak jelas
            dipatok sebesar US$ 105 per barel.  mobil murah ini untuk siapa, atau  menyatakan
            Untuk lifting migas bumi disepakati  untuk kalangan mana.            pemberian insentif
            mencapai 2.100 ribu barel per hari
            dengan porsi lifting minyak 870 ribu   Sementara itu,”Fraksi PKS me-  perpajakan untuk
            barel per hari dan lifting gas bumi  nyatakan pemberian insentif per-  mobil LCGC
            sebesar 1.240 ribu barel setara mi-  pajakan untuk mobil LCGC berten-
            nyak per hari.                    tangan dengan usaha pemerintah     bertentangan dengan
                                              melakukan intensifikasi atau pe-   usaha pemerintah
              “Berdasarkan asumsi dasar yang  ningkatan penerimaan pajak dan
            telah disepakati, maka Pendapatan  kebijakan pengendalian BBM ber-   melakukan
            Negara dalam tahun 2014 sebesar  subsidi,” imbuh Ahmadi.             intensifikasi atau
            Rp 1.667,14 triliun, yang terdiri dari                               peningkatan
            Pendapatan Dalam Negeri sebe-       Sedangkan, Belanja Negara dalam
            sar Rp 1.665,78 triliun, dan peneri-  tahun 2014 disepakati sebesar Rp  penerimaan pajak
            maan hibah sebesar Rp 1,360 triliun.  1.842 triliun, yang terdiri dari Be-  dan kebijakan
            Penerimaan Dalam Negeri terdiri  lanja Pemerintah Pusat sebesar Rp
            dari penerimaan perpajakan sebe-  1.249 triliun dan transfer ke daerah  pengendalian BBM
            sar Rp 1.280 triliun, dan penerimaan  sebesar Rp 592 triliun. Anggaran   bersubsidi
            negara bukan pajak sebesar Rp 385  belanja ini akan dialokasikan untuk
            triliun,” tambah pria berkacamata ini.  belanja pegawai sebesar 263 trili-


                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 107 TH. XLIII, 2013  35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40