Page 38 - MAJALAH 107

nya, masyarakat yang harus menga- ujung-ujungnya kan minta diperha-
wasi bersama-sama untuk memper- tikan, dimanjakan, akhirnya terjadi-
cayai sistem yang ada. Meski begitu, lah hal-hal yang seperti itu seperti
opsi-opsi ini, kata dia, masih akan yang terjadi sekarang ini (kasus Akil
dibicarakan di DPR untuk mencari Mochtar-red),” tukasnya.
mekanisme sidang yang efektif.
Namun, Pakar Hukum Tata Negara
Sementara itu, Anggota Komisi II Irman Putra Sidin menilai sengketa
DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agus- Pilkada memang harus diselesaikan
tina Basik-Basik mengatakan seng- di MK tapi porsinya yang perlu
keta Pilkada tidak usah ditangani dikurangi. “Sengketa Pilkada tidak
oleh MK. Sejatinya, tugas MK adalah bisa dipindahkan ke lembaga lain,
untuk menyelesaikan sengketa ha- tapi porsinya yang harus dikurangi,”
sil pemilihan presiden selain untuk kata Irman Putra Sidin, di Gedung
adilan Tinggi tetapi dengan penga- menguji Undang-Undang. DPR, Jakarta, Jumat (4/10).
wasan yang ketat,” katanya.
“Ketika ada sengketa tidak usah Menurut Irman Putra Sidin, sela-
Politisi dari PDIP itu menambahkan, dibawa ke Jakarta, tidak usah ke ma ini porsi penyelesaian sengketa
jika nantinya sengketa Pilkada MK. MK itu kalau dalam Undang- Pilkada yang ditangani oleh Mah-
dikembalikan ke Pengadilan Tinggi, Undang hanya untuk menyelesaikan kamah Konstitusi sangat banyak.
hakim-hakimnya musti mendapat sengketa hasil pemilu presiden, “Semua sengketa Pilkada digugat
pengawasan yang ketat. “Dulu bukan sengketa Pilkada kepala melalui Mahkamah Konstitusi untuk
Komisi Yudisial (KY) kami bentuk daerah,” ujarnya. diselesaikan oleh lembaga tinggi
untuk pengawasan hakim termasuk negara pengawal konstitusi terse-
hakim di MK, tapi kemudian, but,” katanya.
dibelok-belokan,” tukasnya.
Sengketa Pilkada
Alex menegaskan tanpa terkecuali
semua hakim harus di awasi oleh tidak bisa dipindahkan
KY. “Kami (DPR-red) membentuk
itu (KY-red) kan agar semuanya ke lembaga lain, tapi
terawasi, supaya ada check and porsinya yang harus
balances. Intinya tidak boleh ada dikurangi
satu lembaga negara pun yang tidak
terawasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Padahal, kata dia, hakim konstitusi
Negeri (Mendagri) Gamawan me- jumlahnya sangat terbatas sedang-
wacanakan penyelesaian sengketa kan kasus yang diselesaikan sangat
pemilihan umum kepala daerah Dampaknya kata dia, tugas pokok banyak, baik gugatan uji materi
(Pilkada) yang saat ini dipusatkan di utama MK yakni menguji Undang- aturan perundangan maupun gu-
MK teryata memang memakan bi- Undang kemudian menjadi nomor gatan sengketa Pilkada.
aya yang cukup mahal. dua karena lebih banyak mengurus
sengketa, untuk 457 untuk kabupa- Irman mengusulkan, perlu dicari
Misalnya, jika pihak yang beperka- ten/kota dan 33 provinsi yang meng- solusi agar tidak semua sengketa
ra itu berasal dari Maluku Utara, gelar pemilihan kepala daerah. Pilkada digugat melalui Mahkamah
Papua atau pun Aceh, diperlukan Konstitusi. Menurut dia, sengketa
biaya tinggi untuk membawa ber- Menurut Agustina, ada baiknya, Pilkada itu ada beberapa macam,
kas ke Jakarta. Bukan hanya itu, ketika ada sengketa cukup disele- mulai dari pelanggaran administra-
Gamawan mengatakan penyelesai- saikan melalui pengadilan di tingkat tif, pelanggaran hukum, hingga tin-
an sengketa di daerah bisa dengan provinsi tersebut. “Paling tidak sele- dakan kekerasan.
dua cara. Jika aturannya tetap me- sainya ditingkat propinsi,” katanya.
wajibkan oleh MK, hakim dari MK “Terhadap pelanggaran adminis-
yang bersidang di daerah. Atau, jika Hal ini lanjut dia, untuk mengu- tratif, sebaiknya diselesaikan oleh
aturannya memungkinkan dikemba- rangi beban kerja dari MK. “Bayang- Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehor-
likan ke tingkat Pengadilan Tinggi. kan MK harus mengurusi sengketa matan Penyelenggara Pemilu).
Pilkada akhirnya mengambil jalan Bawaslu dan DKPP harus diberda-
Jika ada anggapan bahwa hakim pintas ketika mereka beralasan wak- yakan,” katanya.(nt) Foto: wy/parle.
di daerah mudah di suap, tambah- tu tidak ada, tenaga sudah terkuras,

38 PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013