Page 39 - MAJALAH 107

LEGISLASI

AKHIRNYA, PEMBAHASAN

RUU PILPRES DIHENTIKAN

Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) dihentikan pembahasannya.

enghentian pembahasan 20 persen dari jumlah kursi DPR atau Namun, pembahasan yang sudah
RUU Pilpres ditetapkan memperoleh 25 persen dari suara memakan waktu lama tersebut
Pdalam Rapat Paripurna DPR sah nasional dalam pemilu legislatif. kandas akibat penolakan dari lima
RI, Kamis (24/10) dipimpin Wakil fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar,
Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. Beberapa isu krusial dalam RUU PDIP, PAN, PKB, dan Demokrat.
Namun, RUU Pilpres tersebut Pilpres, selain masalah besaran Kelima fraksi tetap berpandangan
tidak ditarik dari Program Legislasi syarat pengusungan atau presiden- agar RUU Pilpres dihentikan dan
Nasional (Prolegnas) 2013. tial threshold (PT) capres-cawapres, tidak dilanjutkan sebagai RUU
adalah syarat-syarat capres-cawa- inisiatif DPR. Revisi UU Pilpres adalah
Dengan dihentikannya pemba- pres, aturan dan batasan dana kam- momentum rakyat Indonesia untuk
hasan RUU Pilpres, berarti Pemilihan panye, teknik pemilihan atau pen- dapat memilih capres dan cawapres
Umum Presiden dan Wakil Presiden andaan kertas suara ketika memilih, yang kredibel, adil, jujur, dan tidak
2014 tetap menggunakan UU No- soal larangan rangkap jabatan, serta korup. Selain itu, RUU Pilpres juga

mor 42 Tahun 2008 sebagai acuan. soal pasal yang mengatur kepala dae- didesain agar capres-cawapres
UU Nomor 42 Tahun 2008 menye- rah yang maju menjadi capres atau yang muncul merepresentasikan
butkan, bahwa syarat pengajuan cawapres perlukah mendapatkan ijin mayoritas rakyat Indonesia.
pasangan capres-cawapres adalah dari presiden atau tidak. RUU Pilpres
pasangan diajukan partai atau sendiri sebenarnya sudah dibahas di Seperti diketahui sebelumnya,
gabungan partai yang memenuhi Baleg DPR selama 14 bulan lamanya. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

PARLEMENTARIA EDISI 107 TH. XLIII, 2013 39