Page 65 - MAJALAH 112

pertemuan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 SMP "Peniadaan atau penghapusan UN SMP/MTs itu di-
Negeri 10 Padang untuk mendapatkan masukan terkait maksudkan untuk lebih menunjang dan menyukseskan
dengan persoalan, kendala dan hambatan yang muncul program pendidikan sembilan tahun," ujarnya saat me-
dalam persiapan pelaksanaan UN 2014. Sehingga dapat ninjau pelaksanaan UN SMP/MTs 2014, di Banjarbaru,
menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan pada Kalimantan Selatan, Senin pekan lalu.
rapat kerja antara Komisi X dengan Pemerintah dalam
hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. "Karena itu, kami akan mengusulkan kepada pemerin-
tah agar meniadakan sistem UN bagi pelajar SMP/MTs,"
Laporan Penggunaan BOS tandasnya kepada wartawan yang menyertai Kepala
Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel meninjau pelaksanaan
Masih dalam rangkaian kunker ini, Komisi X DPR me- UN SMP/MTs 2014 di "Kota Idaman" Banjarbaru tersebut.
nyatakan terkejut karena adanya laporan penggunaan
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menye- Kecuali itu, menurut dia, untuk sekolah menengah
lenggarakan UN. atas dan madrasah aliyah (SMA/MA) serta sekolah
menengah kejuruan (SMK) tetap menggunakan sistem
Pasalnya, banyak sekolah di Kota Padang yang meng- UN sebagaimana yang sudah-sudah.
gunakan Dana BOS untuk Ujian Nasional. “Ini cukup
mengkhawatirkan, ternyata anggaran APBN untuk UN “Hanya saja pelaksanaan UN SMA/MA dan SMK terse-
tidak mampu mengcover sehingga sekolah mencari but yang harus terus diupayakan untuk diperbaiki atau
anggaran lain di luar itu. Ini mengkhawatirkan,” ujar Zul- dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan guna me-
fadhli di sela-sela memantau pelaksanaan UN di SMPN ngurangi permasalahan yang ada,” ujarnya.
10 Padang,
Menurut politikus dari Fraksi Golkar ini, bila penggu-
naan Dana BOS dilakukan pihak sekolah, nantinya bisa
menimbulkan kasus hukum. Sebab, kata Zulfadhli, ma-
sing-masing anggaran tersebut sudah ada alokasinya.
Tadi ada seorang kepala sekolah di salah satu SMP Kota
Padang yang mengakui memang memakai dana BOS
untuk UN. “Ini perlu kita cermati, jangan sampai nanti
pelaksanaan UN justru menimbulkan permasalahan-
permasalahan baru. Sementara saat ini kita sedang
memperbaiki sistem pelaksanaan UN,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis Dikbud Kota Padang, Indang
Dewata mengatakan awalnya memang ada rencana
penggunaan dana BOS untuk menanggulangi kekura-
ngan dana penyelenggaraan UN. Namun sampai saat
ini belum ada sekolah yang menggunakan dana terse- Di tempat terpisah, Ketua Komisi X Agus Hermanto
but. "Tak ada sekolah yang pakai dana BOS untuk UN. yang memimpin kunker ke Provinsi Jawa Timur menge-
Kita tetap upayakan dengan dana UN yang telah dise- mukakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ha-
diakan," bantahnya. rus bertanggungjawab terhadap kesalahan naskah soal
Ujian Nasional tingkat SMP/MT di JawaTimur. Pasalnya,
Penyelenggaraan UN SMP Kota Padang pada hari per- ditemukan beberapa kesalahan dalam naskah soal, di-
tama berjalan lancar. Adapun jumlah peserta 13.427 mana tidak adanya soal nomor 13 pada soal UN mata
siswa dari 86 SMP sederajat. Tim kunjungan kerja spesi- pelajaran Bahasa Indonesia.
fik Komisi X dipimpin Wakil Ketua Utut Adianto dengan
anggota lintas fraksi yakni Nurul Qomar, Muslim, Zul- Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Agus Her-
fadhli, Irsal Yunus, Ahmad Zainuddin, Ibrahim Sakty Ba- manto saat meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP/MTs
tubara, Abdul Kadir Karding, Jamal Mirdad, dan Muchtar di SMP Negeri 5 Surabaya, Senin (5/05). Dalam kunjun-
Amma. gan kerja ini, Komisi X juga mendatangi SMP Negeri
1dan SMP Negeri 6 Surabaya.
Hapus UN SMP/Mts
“Kami tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Akan kami
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI H Syam- cek apakah master soalnya bermasalah atau bagaima-
sul Bachri berpendapat ujian nasional untuk sekolah na. Kami harus klarifikasi kenapa soal nomor 13 ini ti-
menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (SMP/ dak ada.Ini persoalan penting. Dulu waktu UN SMA,
MTs) pada tahun-tahun mendatang sebaiknya ditiada- ada soal yang bermasalah karena menyebutkan salah
kan. satu calon presiden.Itu soalnya nomor 13.Nah, sekarang

PARLEMENTARIA EDISI 112 TH. XLIV, 2014 65