Page 50 - MAJALAH 88

Kejaksaan Diminta Independen

Dalam Tangani Korupsi Kepala Daerah

Penyelesaian kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap, Walikota Medan, Sumut
dinilai berlarut-larut. Pasalnya sejak ditetapkan menjadi tersangka korupsi setahun lalu
belum ada tindak lanjut pengembangan perkara ini.

ublik dapat menilai tekanan
politiklah yang membuat aparat
Pkejaksaan tidak berani bertin-
dak karena walikota adalah Pembina
Partai Demokrat, Sumatera Utara.
”Kalau kita lihat daerah lain Bupa-
ti Tegal, tiga bulan setelah ditetapkan
tersangka langsung ditahan itu dari
PDI Perjuangan. Nah kalau Rahud-
man Harahap, Walikota Medan, dia-
kan Dewan Pembina Partai Demokrat
di Sumut ini, apa karena itu aparat
kejaksaan belum ada tindak lanjut
pengembangan kasus?,” tanya ang-
gota Komisi III dari FPDIP Trimedya
Panjaitan dalam pertemuan dengan
jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi dan
Kejaksaan Negeri se-Sumut di Kantor
Kajati, Medan, Sumut, Senin (31/10).
Ia juga memaparkan tindakan Pertemuan Komisi III DPR RI dengan Jajaran Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Negeri se-Sumut di Kajati, Medan
cepat aparat kejaksaan terhadap man- nyebutkan kasus illegal logging yang kewenangan, seperti Kapolres sudah
tan Bupati Tobasa, Sumut yang juga telah ditangani di Sumatera Utara. dapat diusulkan Kapolda. Pengadilan
terjerat kasus korupsi. Walaupun telah “Kenapa masalah illegal logging tidak juga sudah mulai membaik, pejabat
mengembalikan uang yang menjadi disebutkan disini. Ini kejahatan serius di Pengadilan Negeri diusulkan oleh
kerugian negara, ia tetap diadili dan yang terorganisir dan bersifat masif Ketua Pengadilan Tinggi. “Seharusnya
divonis 2 tahun penjara. “Apa hukum bukan masyarakat biasa yang men- Kajati bisa mengusulkan Kajari, dipe-
ini dikendalikan kekuasaan. Kami dari curi kayu. Kasus ini banyak terlihat di cat apabila tidak berhasil atau promo-
Komisi III berharap kejaksaan dapat dapil saya Sumut 2, yang bermasalah si kalau dinilai bagus.”
meningkatkan kinerja, menjaga in- siapa, kehutanan, kepolisian atau ke- Menjawab hal ini Ketua Kejak-
dependensi, paling tidak mendekati jaksaan,” tandasnya. saan Tinggi Sumut, A.K. Basyuni Ma-
kinerja KPK,” lanjut Trimed. Lebih jauh Sementara itu Edi Ramli Sitang- syarif menyatakan proses penetapan
wakil rakyat dari dapil Sumut II ini gang anggota Komisi III dari FPD Walikota Medan sebagai tersangka
mengkritisi laporan Kajati yang me- menyoroti tidak berjalannya hirarki korupsi dilakukan oleh pejabat sebe-
nyebut ada 12 Kejari yang ternyata dalam organisasi kejaksaan. Ada ke- lumnya. “Kalau keputusan itu terburu-
nihil kasus korupsi. “Ini karena benar- cendrungan Jaksa Tinggi tidak memi- buru memang itu faktanya,” paparnya.
benar tidak ada kasus korupsi, atau liki kewibawaan terhadap Kejari. “Ini Sebelum melimpahkan ke pengadilan
karena tidur?” akibat sentralistik yang masih ber- ia berprinsip semua harus memenuhi
Dalam pertemuan yang meru- langsung di Kejaksaan, penetapan ke- syarat formil dan materil. Sejauh ini
pakan rangkaian kunjungan kerja di pala seksi saja masih dari Kejagung,” menurutnya kondisi itu belum dapat
Provinsi Sumut ini, anggota Komisi III katanya. Berbeda dengan institusi Ke- dipenuhi. “Semua sekarang menya-
dari FPAN Yahdil Abdi Harahap me- polisian dan Pengadilan yang sudah lahkan saya tapi sementara ini bukan
nyoroti laporan Kajati yang tidak me- berhasil mendelegasikan sebagian pekerjaan saya. Jadi posisinya seperti

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 88
1
ARLEMENT
P