Page 51 - MAJALAH 88

KUNJUNGAN KERJA

mundur kena maju kena.” rat tersebut ternyata dapat ditunjuk- bulkan perbedaan pendapat apakah
Kondisi ini menurutnya telah di- kan oleh Kajati. Wakil rakyat dari Par- pantas?” tanya anggota Komisi III Mar-
sampaikan kepada Kejaksaan Agung. tai Demokrat ini juga meminta aparat tin Hutabarat saat pertemuan dengan
Bahkan tim dari KPK secara khusus kejaksaan tidak ragu untuk menindak Kapolda Sumut dalam rangkaian ke-
juga sudah melakukan supervisi ter- politisi bermasalah termasuk dari par- giatan kunjungan kerja di Provinsi Su-
hadap kasus ini. Ia meminta sege- tai berkuasa. “Partai Demokrat tidak matera Utara, Selasa (1/11/11).
nap pihak bersabar menunggu selu- ada maksud, tidak punya niat melin- Menjawab hal ini Kapolda Sumut
ruh proses dapat dilengkapi. Saat ini dungi, tidak ada. Gubernur, menteri Irjen Wisjnu Amat Sastro menjelaskan
menurutnya kejaksaan sedang me- saja tidak dilindungi apalagi walikota kebijakan menyediakan ruang biolo-
minta BPKP melakukan pemeriksaan begitu. Jadi kejaksaan bangkitlah, gis bagi para tahanan semata-mata
terhadap dugaan kerugian negara bergeraklah. Itu ajakan kami, terlalu memperhatikan masalah HAM. Apala-
dalam kasus kredit bermasalah yang lama kita tidur lelap,” tegas Benny K. gi hasil penilitian yang dilakukan oleh
mencapai Rp. 5 milyar. “Saya harus Harman. Kemkumham menemukan 70 persen
menata ulang administrasi perkara tahanan cendrung melakukan tinda-
yang memenuhi syarat formal dan Ruang Biologis Rutan Polda kan yang dilarang karena kebutuhan
materil,” tekannya. Sumut seks mereka terhambat. “Ini kebijakan
Ketua Komisi III Benny K. Harman Kebijakan Kapolda Sumut un- yang baru berjalan 3 bulan yang se-
yang memimpin jalannya pertemuan tuk menyediakan ruang biologis bagi belumnya telah dikonsultasikan de-
meminta kejaksaan serius menuntas- para tahanan mendapat sorotan ang- ngan tokoh masyarakat, dan pemerin-
kan perkara dugaan korupsi Walikota gota Komisi III DPR RI. Apabila tidak tah daerah. Kita akan evaluasi apabila
Medan. Ia juga meminta diperlihatkan diterapkan dengan hati-hati kebijakan ternyata lebih banyak jeleknya, kita
bukti surat permohonan izin peme- tersebut dinilai akan membawa dam- akan tutup,” kata Kapolda.
riksaan kepala daerah yang telah di- pak negatif, seperti penjara dianggap
ajukan kepada presiden. “Kami per- bukan lagi dianggap sebagai tempat Tinjau Polisi Air di Belawan
nah dibohongi habis-habisan, pernah orang yang dihukum sehingga upaya Dalam kunjungan ke markas
dijelaskan ada surat nomor sekian, memberikan efek jera menjadi tidak Direktorat Polisi Air Polda Sumut di
tahu-tahu surat itu tidak pernah ada. efektif. kawasan pelabuhan Belawan, ang-
Ini pernah terjadi tapi saya tidak mau “Ruang biologis ini bisa mengun- gota Komisi III mendapat penjelasan
sebut propinsinya,” imbuhnya. dang orang semakin banyak masuk minimnya sarana pendukung patroli
Ia memberi apresiasi setelah su- tahanan, ini soal yang selalu menim- untuk mengatasi tindakan kejahatan
di laut seperti illegal fishing dan pe-
nyeludupan. “Kita perlu mendukung
pengadaan armada kapal patroli yang
saya nilai masih jauh dari memadai.
Tapi itu baru dapat kita perjuangkan
dalam pembahasan APBN-P nanti,”
kata anggota Komisi III dari Fraksi
PKS Nasir Jamil, usai mendengar pa-
paran Direktur Ditpolair Polda Sumut,
Kombes Ario Gatut Kristianto.
Menurut Ario setidaknya ada tiga
tantangan Polair dalam melaksanakan
tugas menjaga keamanan di perairan
yaitu, kondisi wilayah yang luas, pan-
tai yang terbuka lebar, serta terbatas-
nya sarana pendukung dan SDM. “Kita
masih mengoperasikan kapal patroli
kayu yang tentu kalah cepat dengan
kapal penjahat,” tandasnya.
Masalah lain adalah belum tun-
tasnya batas wilayah di Selat Malaka
antara Indonesia dan Malaysia. Yang
terkena dampaknya adalah nelayan
Komisi III DPR RI saat mengunjungi markas Direktorat Polisi Air Polda Sumut di kawasan pelabuhan Belawan. Indonesia, mereka ditangkap karena

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
1

Edisi 88
ARLEMENT
P