Page 56 - MAJALAH 88

lebih sebesar 191 kilo watt, ujarnya. jadi pegangan bagi Pemda untuk data Karel mengatakan, jatah ini sa-
PT. PLN telah beroperasi di Provinsi yang standar tentang nelayan, budi- ngat tidak masuk akal bila dibanding-
Maluku dan telah melaksanakan daya ikan maupun transportasi laut kan dengan wilayah Maluku. Karena,
pemasangan listrik dengan ratio elek- bagi daerah ini, tambahnya. lanjutnya, di Maluku ada ratusan kapal
trifikasi sekitar 60 persen, tambahnya. Karena, lanjutnya, Kementerian ikan yang melakukan operasi. “Coba
Kendala yang dihadapi PT. PLN ESDM sebelumnya menyebutkan kita lihat di laut Arafura, laut Banda,
saat ini, jelasnya, adalah mengenai dengan amat sangat pasti bahwa har- berapa banyak kapal yang beroperasi,
penggunaan bahan bakar MFO untuk ga BBM di Papua sampai ke puncak terus dari mana mereka memperoleh
pembangkit 25 megawatt di Hative gunung harganya Rp 4.500,-/liter. Ke- jatah BBM,” tegasnya.
Kecil, karena harus dipasok dari napa harga bensin di kabupaten Ma- Menurutnya, jatah 1 persen dari
Makassar, sedangkan ada terminal luku Barat Daya mencapai Rp 20.000,- total minyak nasional untuk Provinsi
Pertamina di Waiame. /liter, kata Daryatmo dengan rasa Maluku tidak cukup untuk Maluku.
Ia berharap adanya dukungan heran. “Berarti Kementerian ESDM Apalagi wilayah Maluku terdiri dari
pemerintah pusat melalui Komisi VII berbohong, karena mengatakan di pulau-pulau yang membutuhkan ba-
DPR untuk membantu terealisasinya seluruh wilayah harga BBM Rp 4.500,- nyak BBM. “Berapa banyak kapal ikan
upaya-upaya dimaksud. /liter,” tegasnya. yang melayari laut di Maluku, itu ‘kan
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII Daryatmo menambahkan, UU membutuhkan BBM yang tidak sedikit
DPR ke Provinsi Maluku terdiri atas No.22 Tahun 2011 tentang Minyak jumlahnya,” paparnya.
15 orang anggota, rombongan tim dan Gas Bumi menegaskan bahwa Ia berjanji dalam waktu dekat
dipimpin Achmad Farial (F-PP) dan pemerintah wajib menjamin keterse- akan memperjuangkan jatah BBM
sejumlah anggota lintas fraksi, Mil- diaan energi sebagai hajat hidup untuk Maluku di pemerintah pusat,
ton Pakpahan, Siti Romlah, I Wayan orang banyak di seluruh wilayah Ne- terutama Pertamina untuk dinaikan.
Gunastra, dan Achmad Syafi’i dari F- gara Republik Indonesia. Karenanya “Kita akan perjuangkan jatah untuk
PD; Arsyadjuliandi Rachman, Syam- kalau ada harga BBM yang berbeda Maluku. Masa jatah Maluku hanya 1
sul Bachri, dan Halim Kalla dari F-PG; itu amat menyakitkan, tambahnya. persen dari total kuota BBM nasional.
Daryatmo Mardiyanto, Isma yatun, Untuk itu, saya dapat diberikan Ini ‘kan sangat tidak masuk akal,” jelas
dan Dewi Aryani Hilman dari F-PDI angka finalisasi yang tepat atas se- Karel dengan rasa keheranannya.
Perjuangan; Agus Sulistiyono dan Nur buah data yang standar tentang ne- Sementara Ketua Komisi B DPRD
Yasin dari F-PKB; Pius Lustrilanang layan, budidaya ikan maupun trans- Maluku, Melky L. Frans meminta ke-
dari Fraksi Partai Gerindra; dan M. Ali portasi laut yang memerlukan bahan pada Pertamina untuk melakukan
Kastella dari Fraksi Partai Hanura. bakar solar itu supaya jelas, dan disi- distribusi bahan bakar secara merata
tulah kita bisa menelusuri masalah ini. di seluruh kabupaten/kota di Ma-
Prihatin Dijatahi BBM “Nanti setelah pulang dari Maluku, luku. Akibat pendistribusian yang
1 Persen Komisi VII akan memperdalam ma- tidak merata membuat sejumlah ka-
Komisi VII DPR merasa prihatin salah ini dan akan kita kejar habis, jan- bupaten/kota di Maluku mengalami
Provinsi Maluku dijatahi BBM 1 persen gan sampai orang paling timur justru kekurangan jatah BBM. Coba bayang-
dari kuota nasional karena 90 persen paling menderita. Salah-salah nanti kan, kata Melky, harga bensin di ka-
wilayahnya adalah laut. “Saya merasa Maluku lepas juga dari NKRI, tapi kami bupaten Maluku Barat Daya mencapai
sedih Provinsi Maluku dijatahi BBM tidak menginginkan untuk itu, karena Rp 20.000,-/liter. “Ini ‘kan sangat me-
1 persen dari kuota nasional,” kata kami cinta Maluku,” himbunya. nyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Daryatmo Mardiyanto dari F-PDI Per- Sementara Gubernur Provinsi Bahkan, lanjutnya, untuk mendis-
juangan saat berdialog dengan Gu- Maluku, Karel Albert Ralahalu juga tribusikan BBM ke kabupaten/kota di
bernur Maluku, Karel Albert Ralahalu merasa heran dengan sikap pemerin- Maluku, masyarakat atau pengusaha
dalam rangka kunjungan kerja Komisi tah pusat. Betapa tidak, Bahan Bakar harus menggunakan kapal-kapal pe-
VII DPR ke Provinsi Maluku, Senin Minyak (BBM) untuk Provinsi Maluku numpang yang resikonya cukup berat
(31/10). hanya dijatahi 1 persen dari kuota na- untuk keselamatan kapal dan penum-
Menurut Daryatmo, memang sional. “Saya baru tahu hari ini bahwa pangnya.
tidak pernah ada data yang sama kita di Maluku hanya mendapatkan “Kami sudah bertemu dengan BP
antara Pemda, BPH Migas dan Per- jatah minyak 1 persen dari kuota na- Migas meminta perhatian mereka ter-
tamina serta Kementerian Kelautan sional,” ujar Karel. Jatah BBM yang kait dengan distribusi BBM di Maluku.
dan Perikanan. “Saya sampai bing- hanya 1 persen untuk Provinsi Maluku Distribusinya harus merata dan ha-
gung, koq bisa data ini dimanipulasi dari kuota nasional terungkap saat rus menggunakan sarana transportasi
seperti ini,” herannya. Jadi kalau ada PT. Pertamina menyampaikan hal itu yang layak, sehingga tidak berpenga-
data yang sama kami berharap men- dalam pertemuan tersebut. ruh terhadap harga jual,” himbuhnya.

7

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 88
1
ARLEMENT
P