Page 57 - MAJALAH 88

KUNJUNGAN KERJA

Ia mengusulkan kepada Komisi man-teman yang hadir disini, siap VII dari Fraksi Partai Golkar juga mem-
VII agar ada penambahan kuota bagi membantu untuk memperjuangkan beri dukungan yang sama terkait de-
daerah Maluku dan perbesar BBM hal tersebut kepada pemerintah pu- ngan masalah Blok Masela ini. “Komisi
bersubsidi. Karena minyak di daerah sat dalam hal ini Kementerian ESDM,” VII setelah kembali ke Jakarta akan
perbatasan Maluku Barat Daya yang ujar Milton Pakpahan mengundang Kementerian ESDM un-
pulau-pulau kecil itu harganya di Politisi dari Fraksi Partai De- tuk meminta penjelasan terkait de-
atas Rp 20.000,-/liter, itu pun untuk mokrat, Milton mengatakan, masalah ngan belum ditandatanganinya PI 10
mendapatkannya juga sangat sulit. yang saat ini muncul terkait dengan persen tersebut,” ujarnya.
“Ini ‘kan ironis sekali dengan masyara- pengelolaan Blok Migas Masela yakni Sementara itu, Gubernur Provinsi
kat disana yang sudah miskin sulit klaim mengklaim batas wilayah Blok Maluku, Karel Albert Ralahalu dalam
pula untuk mendapatkan minyak,” Masela. “Saya kira permasalahan yang pertemuan itu mengakui, bahwa
tuturnya.(iw)/foto:iw/parle. terjadi saat ini adalah klaim meng- hingga saat ini pemerintah pusat
klaim batas wilayah yang dipersoal- belum memastikan siapa yang akan
kan oleh Provinsi Maluku dan Provinsi mengelola PI 10 persen Blok Migas
Siap Bantu Maluku NTT. Maka Komisi VII DPR dalam Masela. “Jadi masalah yang dihadapi
Perjuangan Pemerintah Provinsi hal ini siap membantu pemerintah oleh Pemerintah Provinsi Maluku saat
Maluku, baik eksekutif maupun legis- provinsi dan rakyat Maluku untuk ini adalah belum ada kepastian dari
latif untuk mendapatkan Participating mendapatkan 10 persen tersebut,” pemerintah pusat terkait dengan sia-
Interest (PI) 10 persen terkait dengan jelasnya. Apalagi sampai saat ini PI pa yang memiliki hak mengelola Blok
pengelolaan Blok Migas Abadi Masela 10 persen belum ditandatangani oleh Masela,” jelasnya.
hingga saat ini belum juga menunju- Kementerian Energi dan Sumber Daya Menurutnya, sesuai dengan un-
kan titik temu. Bahkan upaya untuk Mineral (ESDM), tambahnya. dang-undang, Blok Masela masuk
mendapatkan hak tersebut terancam Menurut Milton, Blok Masela dalam wilayah Republik Indonesia
hilang, dengan munculnya klaim dari yang memiliki kandungan Migas yang yang ada di Provinsi Maluku. Karena
Pemerintah Nusa Tenggara Timur cukup besar memiliki persoalan yang masuk dalam wilayah Provinsi Ma-
(NTT) dan PT. Pertamina yang ingin sangat unik. Masalah ini cukup unik, luku sehingga sebagai wilayah peng-
mendapatkan PI tersebut. kata Milton. Untuk itu, lanjutnya, kita hasil, maka Provinsi Maluku berhak
“Saya memberi aspresiasi yang akan mendorong hal ini untuk dibi- mendapatkan PI 10 persen itu, him-
positif kepada pemerintah provinsi carakan dengan Kementerian ESDM, buhnya.
dan rakyat Maluku yang begitu gigih sehingga masalah pengelolaan PI 10 Ketua Komisi B DPRD Provinsi
untuk memperjuangkan PI tersebut. persen Blok Masela dapat tersele- Maluku, Melky L. Frans, menambah-
Oleh karena itu saya selaku anggota saikan, tuturnya. kan hak pengelolaan PI itu adalah
Komisi VII DPR bersama te- Syamsul Bachri anggota Komisi hak daerah penghasil. Karena berada
dalam Provinsi Maluku maka dia ba-
gian dari kewenangan pemerintah
pusat sesuai dengan undang-undang,
dan tidak ada alasan untuk secepat-
nya Kementerian ESDM menerbitkan
itu kepada provinsi sebagai wujud
tanggungjawabnya sebagai ibu atas
daerah ini, kata Melky.
Dia berharap dengan kehadiran
Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku ki-
ranya dapat membantu daerah Malu-
ku dan mendorong agar Kementerian
ESDM yang baru ini dapat memper-
cepat SK-nya.
“Kami sebagai wakil rakyat Ma-
luku tidak mau mengecewakan hati
rakyat Maluku, untuk itu kami minta
kepada Komisi VII DPR untuk ikut
berpartisipasi memperjuangannya,”
pintanya.(tim-parle)
Anggota Komisi VII DPR RI, Milton Pakpahan

8 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 9
9
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
8 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 88