Page 52 - MAJALAH 88

didakwa beroperasi di wilayah laut
Malaysia. Peralatan dan ikan hasil
tangkapan mereka disita, kondisi yang
jelas memberatkan mereka.

Lapas Over Kapasitas
Tim Kunjungan Kerja (kunker)
Komisi III DPR RI – Banten yang di-
pimpin Tjatur Sapto Edy mengkritisi
padatnya penghuni Lapas Serang. Hal
ini disampaikan pada pertemuan de-
ngan Kanwil Kemenkumham Banten
Senin, 31/10 yang dilaksanakan di
ruang serbaguna DR. Sahardjo, Lapas
Serang, Banten. Masalah over kapa-
sitas ini ditanggapi oleh Kakanwil
Kemenkumham Imam Santoso yang
mengatakan bahwa Banten telah
mempersiapkan Lapas Cilegon yang komisi III DPR RI saat mengadakan pertemuan dengan jajaran pengadilan se-wilayah Banten
direncanakan selesai awal 2012, serta sedang digalakkan oleh Pengadilan
adanya lahan untuk pembangunan LP Kemerdekaan Hakim Tinggi Banten yaitu mengenai perkara
Narkoba di Serang yang rencananya di Hakim harus memiliki ke- yang belum diputus lewat dari enam
juga akan dibangun Rudenim (Rumah merdekaan dalam memutus sebuah bulan. Kalau ada majelis yang belum
Detensi Imigrasi) dan Rumah Sitaan perkara. Jangan hanya gara - gara memutus perkara lebih dari enam bu-
Negara yang sampai saat ini masih banyak orang perpendapat maka ha- lan maka akan mendapat teguran dari
menumpang di gedung rumah taha- kim akan terpengaruh dan mengikuti Ketua Pengadilan Tinggi Banten. “Tapi
nan negara Serang. “Kami menunggu pendapat tersebut. “Pendapat orang kami tidak sekedar menegur, melain-
penyerahan secara resmi dari peme- banyak belum tentu benar! Keadilan kan juga meneliti dan menanyakan
rintah daerah dan sementara itu kami bukan didasari kepentingan banyak alasannya mengapa dan apa kenda-
mengusulkan untuk penyediaan ang- pihak. Keadilan itu datang dari Allah lanya putusan tersebut belum putus
garan fisiknya untuk tahun 2012 me- SWT dan hati nurani yang bersih” Hal dalam jangka waktu lebih dari enam
lalui usulan anggaran yang dikoordinir ini disampaikan Tjatur dalam rapat bulan. Selanjutnya akan diberikan apa
oleh Setjen Kemenkumham tembusan kerja Komisi III DPR dengan jajaran solusinya” ujarnya.
Ditjen pemasyarakatan” jelas Imam. pengadilan se – wilayah provinsi Ban- Sementara, Ketua Pengadilan
Secara keseluruhan Tim Kunker ten pada Selasa, 1/11 di Kantor Pe- Tinggi Agama Banten menekankan
Komisi III –Banten ini memberikan ngadilan Tinggi Banten. pemaparannya pada Pelaksanaan
apresiasi pada kondisi Lapas Serang Ketua Pengadilan Tinggi Ban- Reformasi Birokrasi di Lingkungan
khususnya di bidang kebersihan dan ten, Soemarno, menyampaikan Pengadilan Tinggi Agama Banten. “
kerapihan. Ketika menyangkut ada- pemaparannya mengenai penga- Seluruh satuan kerja sudah mengem-
nya blok khusus yang ada di Lapas wasan di Pengadilan Tinggi Banten. bangkan website dalam rangka mem-
Serang, Anggota Tim Kunker Syari- Pengadilan Tinggi Banten telah melak- berikan pelayanan kepada masyarakat
fuddin Sudding mempertanyakan pe- sanakan pengawasan ke Pengadilan sehingga dapat diakses dimanapun
nempatan penghuni pada Blok Santri Negeri se-wilayah Banten 2 kali dalam dan kapanpun” ujar Ketua Pengadilan
yang ditengarai belum mempunyai setahun dalam rangka tertib adminis- Tinggi Agama, Tharir Hasan. “Hal ini
kriteria yang jelas. “Apakah disini ada trasi dan tidak tertutup kemungkinan merupakan langkah nyata yang di-
perlakuan diskriminatif dengan pe- dilakukan lebih dari dua kali. Selain lakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama
nempatan orang-orang di blok khu- melakukan hal tersebut, evaluasi juga Banten dalam mengimplemetasikan
sus atau blok yang lain. Karena pada menjadi satu hal penting yang dilaku- Tranparansi Putusan di Pengadilan”
dasarnya para narapidana ini harus kan oleh Pengadilan Tinggi Banten, sambungnya lagi. Keberadaan sarana
diperlakukan sama”, ujarnya. Diharap- evaluasi dilakukan kepada satuan kerja website juga dimanfaatkan oleh para
kan lebih lanjut Kepala Lapas dapat di Pengadilan Tinggi Banten dan juga satuan kerja pengadilan agama se
menentukan Regulasi yang tegas dan satuan kerja yang berada di pengadi- – wilayah Banten untuk memuat lapo-
berkriteria adil dalam penempatan lan negeri yang berada di bawah Pe- ran penggunaan dan pengelolaan
penghuni lapas. ngadilan Tinggi Banten. Evaluasi yang PNBP. (ry/iky)

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
|
TH. XLII, 201 |
Edisi 88
1
P
ARLEMENT