Page 66 - MAJALAH 88

latihan karena dialihkan untuk pro- kait dugaan suap atau pelanggaran dalam kotak solusi. Baginya lang-
gram remunerasi di Kejaksaan dan kode etik yang mungkin saja dilaku- kah itu dapat dimulai DPR dengan
Kepolisian. kan menurutnya kewenangan berada meminta hasil evaluasi yang telah
Pendapat ini langsung dibantah pada instansi seperti KPK dan Komisi dilakukan MA. “Secara resmi Fraksi
oleh Didi Irawadi Syamsudin anggota Yudisial. Gerindra akan meminta hasil evaluasi
Komisi III dari FPD. “Hakim itu memu- Sebenarnya cacat pengadilan MA dalam rapat konsultasi yang akan
tuskan dengan pertimbangan keadi- tipikor sudah terlihat sejak institusi ini segera dilaksanakan,” tegasnya. Dari
lan, ia bisa menggali lebih jauh dalam dilahirkan. Ketua MA Harifin Tumpa hasil evaluasi itulah DPR mengambil
persidangan. Kalau ada kekurangan menyebut biang sengkarut mun- sikap, pilihannya bisa beberapa seper-
tentu hakim harus menggali rasa ke- cul karena minimnya biaya seleksi ti mendukung penghentian sementa-
adilan, menggali benar-benar proses 244 hakim pengadilan tipikor yang ra pengadilan tipikor di setiap daerah
itu. Sehingga rasa keadilan itu bisa hanya berjumlah Rp2,5 milyar. Kalau dan memindahkannya ke beberapa
dicapai, menggali sedalam-dalamnya. boleh dibandingkan angka ini jauh provinsi pada regional tertentu. Misal-
Jadi jangan ada excuse mengatakan berbeda dengan anggaran seleksi 1 nya di Medan bisa menampung kasus
tuntutan jaksa masih lemah,” paparnya. orang pimpinan KPK yang menca- di Aceh dan Riau, Palembang untuk
Putra menkumham ini meminta Mah- pai Rp1 milyar rupiah. Pada akhirnya kasus korupsi di Jambi dan Bengkulu.
kamah Agung sebagai benteng tera- jaring seleksi hakim tipikor banyak Ia mengaku tidak setuju kalau
khir keadilan perlu segera mengambil yang bolong dan setelah terpilih dan peradilan tipikor hanya berlangsung
langkah. Hakim yang diduga tidak bekerja barulah terbuka borok hakim di Jakarta saja. “Ini kan tidak efisien,
maksimal perlu dievaluasi, lakukan satu persatu, ada yang pernah terjerat karena kasus korupsi itu sudah sema-
langkah penyegaran, mengganti atau kasus korupsi, atau yang tersangkut kin banyak, sudah meluas. Kalau ka-
memberi sanksi hakim yang memu- hutang piutang. Data yang dilangsir sus-kasus di daerah yang jauh diadili
tuskan perkara tidak sesuai dengan Komisi Yudisial menunjukkan banyak di Jakarta akan memakan anggaran
rasa keadilan yang ada. hakim karir yang memperkuat penga- sangat tinggi dalam peradilannya
Ketua Muda Pidana Khusus Mah- dilan tipikor bukanlah hakim terbaik. karena harus menghadirkan saksi-
kamah Agung (MA) Djoko Sarwoko Ini dikarenakan Mahkamah Agung saksi yang tidak hanya 5 – 6 orang tapi
kepada wartawan menyebut sudah tidak mau melepas hakim terbaik me- bisa berpuluh orang dengan penga-
melakukan evaluasi terhadap putu- reka. Beban yang melilit semakin me- walan. Ini-kan menyulitkan, dimana
san bebas hakim pengadilan tipikor nyesakkan, karena masalah anggaran tempatnya, berapa lama menunggu,
di beberapa daerah. Hasilnya telah beberapa hakim pengadilan tipikor di dan kadang bisa menghambat persi-
ditemukan kesalahan yang bersifat daerah ternyata belum memperoleh dangan kalau saksi sulit didatangkan,”
teknis, namun ia menolak menjelas- gaji. paparnya. Lebih jauh menurut Martin
kan lebih jauh. “Kesimpulan itu tidak Bagi Martin Hutabarat benang apabila pilihan itu bermuara pada re-
akan diumumkan, putusan hakim juga kusut pengadilan tipikor di daerah visi UU Pengadilan Tipikor, ia menye-
tetap berlaku sampai perkaranya pu- harus diurai satu persatu, tapi opsi but DPR harus siap menindaklanjuti-
tus di tingkat kasasi,” imbuhnya. Ter- pembubaran jelas bukan termasuk nya. (iky)

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 67

66 | P ARLEMENT ARIA | Edisi 88 TH. XLII, 201 | 6 7
66 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
1