Page 65 - MAJALAH 88

SOROTAN
KUNJUNGAN KERJA

DPR Siap Tindak Lanjuti

Hasil Evaluasi

Pengadilan Tipikor di Daerah

Data yang dihimpun Parle me-
mang pantas membuat Martin atau
siapapun yang peduli keadilan meng-
gelengkan kepala. Tercatat sudah 40
terdakwa kasus korupsi yang dibebas-
kan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(tipikor) di daerah, pasca lahirnya UU
Pengadilan Tipikor. Terdakwa korupsi
yang divonis bebas tersebut terdiri
dari 14 orang di Pengadilan Tipikor
Samarinda, 1 orang di Pengadilan
Tipikor Semarang, 21 orang di Penga-
dilan Tipikor Surabaya, dan 4 orang di
Pengadilan Tipikor Bandung.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),
Mahfud MD bersuara lebih lantang,
mengusulkan pembubaran Penga-
dilan Tipikor di daerah. “Sekarang ini
kita kan kecewa, Pengadilan Tipikor
di tingkat daerah kecenderungannya
membebaskan para koruptor dan jus-
tru lebih jelek dari pengadilan umum.
“Pembentukan Pengadilan Tipikor diseluruh ibukota provinsi Oleh sebab itu, menurut saya, sesudah
adalah amanat undang-undang yang dibuat pemerintah melihat perjalanan ini lebih baik bubar
dan DPR. Seharusnya ada analisa kesiapan daerah sebelum saja karena justru semakin mengacau-
membentuk pengadilan tipikor bersamaan di seluruh kan sistem hukum,” tandas.
Indonesia. Bagi anggota Komisi III dari FPDIP
Martin Hutabarat Eva Kusuma Sundari majelis hakim
tipikor tidak bisa disalahkan sepenuh-
nya karena peran aparat penegak
hukum lain juga menentukan la-
nggota Komisi III DPR RI dari “Pembentukan Pengadilan Tipikor hirnya sebuah putusan. Ia menyebut
Fraksi Partai Gerindra, Martin diseluruh ibukota provinsi adalah lemahnya penuntutan Jaksa, yang
AHutabarat geram bukan ke- amanat undang-undang yang dibuat tidak lepas dari lemahnya suply data
palang, matanya masih tertuju pada pemerintah dan DPR. Seharusnya dari aparat kepolisian. “Karena data
berita media yang dibacanya pagi itu. ada analisa kesiapan daerah sebelum fakta lemah, penuntutan salah dan
Headline besar dihalaman depan su- membentuk pengadilan tipikor bersa- menjadi lemah dan akhirnya hakim
rat kabar nasional nyata tertulis hakim maan di seluruh indonesia. Saya kira memberikan pembebasan, aku me-
pengadilan tipikor di salah satu dae- DPR dan pemerintah memutuskan lihat siklusnya seperti itu,” paparnya.
rah, kembali menjatuhkan vonis bebas ini dulu didasari semangat emosional Kasus ini menurutnya pembelajaran
kepada terdakwa korupsi. Ia menilai yang tinggi saja, tidak dengan pertim- betapa pentingnya capacity building
kondisi ini merupakan dampak dari bangan matang,” paparnya kepada bagi para aparat penegak hukum. Ia
penyelesaian undang-undang tanpa Parle di Gedung DPR RI, Senayan, Ja- menenggarai penyebabnya karena
pertimbangan matang. karta, beberapa waktu lalu. anjloknya anggaran pendidikan dan

| PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 | 67

66 | P ARLEMENT ARIA | Edisi 88 TH. XLII, 201 | 6 7
66 | PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 88 TH. XLII, 2011 |
1