Page 6 - MAJALAH 127

ASPIRASI

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA NELAYAN PROBOLINGGO

Pernyataan Sikap Bersama dari Ne­ aturan Menteri KKP No. 2/PERMEN­ 3. Dinas Kelautan dan Peri­
layan Kota Probolinggo, diwakili oleh H. KP/2015 tentang Alat Tangkap kanan di semua tingkatan tetap
M. Yusuf Susanto atas nama 3500 orang Ikan, sebelum ada solusi terbaik mengeluarkan Surat Ijin Penang­
ABK (Anak Buah Kapal) dan Perempuan atas alat tangkap ikan masa depan kapan Ikan (SIPI).
Dagang Ikan yang diterima oleh DPRD bagi nelayan.
Kab. Probolinggo pada 26 Januari 2015, 2. Aparat keamanan laut (Satpol Airud Agus Rudiyanto
sebagai berikut: dan TNI AL) agar tidak melakukan Probolinggo
1. Menolak atas penerbitan Per­ tindakan dalam bentuk apapun.

PEJABAT DAN PEGAWAI PEMDA YANG TIDAK PERNAH DIAUDIT

Mewakili Masyarakat/Aktivis Anti Ko­ Korupsi) harus bertindak tegas dalam Muara Jambi Tahun Anggaran 2009­
rupsi Kabupaten Jambi ditujukan kepada mengatasi permasalahan, yaitu dengan 2014 yang melibatkan oknum pejabat
Ketua DPR RI, merekomendasikan/mem­ cara menjalankan Law Enforcement, dan anggota DPRD yang tidak pernah
berikan catatan khusus terkait maraknya meningkatkan hukuman yang lebih be­ diusut ataupun diaudit oleh BPKP di an­
tindak pidana korupsi oleh pejabat neg­ rat terhadap koruptor, serta pengawasan taranya korupsi dana bansos, anggaran
ara yang masih mengalami hambatan yang efektif. Jangan ada lagi mafia dan reses fiktif, korupsi dana alkes, dan lain-
dalam pemberantasannya yang disebab­ makelar proyek, budayakan nilai­nilai lain. Kasus perampok berdasi (koruptor)
kan karena lemahnya koordinasi intra anti korupsi, canangkan resolusi Jambi tersebut tidak pernah terungkap oleh
dan antar lembaga, rendahnya kapasi­ Tanpa Korupsi. penegak hukum meski telah kami lapor­
tas pelaksanaan produk perundang­un­ Bahwa rekomendasi tersebut terkait kan, namun kasusnya selalu dipetieskan.
dangan, serta masih lemah kualitas dugaan kasus korupsi dan manipulasi
dan kuantitas penegak hukum. Karena pengadaan barang dan jasa di lingkun­ Sulaiman Idris
itu, maka KPK (Komisi Pemberantasan gan DPRD Muaro Jambi dan Pemkab Jambi

PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM KELOMPOK TANI

Kami Kelompok Tani Padang Halaban sanakannya eksekusi putusan PK No. 09 Bahwa pada 2013, pemilik lahan/
dan Sekitarnya (KTPHS) Kampung Baru PK/Pdt/2006 yang menyatakan bahwa penggugat mengajukan permohonan
Sidomukti, Desa Panigoran, Kec. Aek pihak tergugat Pemerintah RI Cq. Men­ eksekusi atas putusan yang telah final
Kuo, Kab. Labuhan Batu Utara, Suma­ hankam Cq. Panglima ABRI Cq. KSU Cq. tersebut, namun eksekusi tidak dapat
tera Utara, menyampaikan, bahwa pada Komando Pangkalan Udara (Danlanud) I dilaksanakan karena ada upaya gu­
1969­1970, lahan kami, pengadu yang Medan untuk mengosongkan dan meny­ gatan perlawanan terhadap penetapan
memohon perlindungan hukum atas erahkan tanah terperkara seluas 2.000 eksekusi No. 64/Eks/2013/III/Pdt.G/1997/
tindakan tidak obyektif Ketua Pengadilan M2 kepada penggugat dalam keadaan PN.Mdn dari pihak AURI Cq. Panglima
Negeri (PN) Rantau Prapat kosong dan baik, tanpa dihuni oleh sia­ Komando Operasi TNI AU I/Makoopsau
yang cenderung in­ papun. Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk
gin melakukan Bahwa lahan tersebut dipinjam dari menolak eksekusi tersebut.
eksekusi atas sebuah keluarga di Medan oleh Danla­ Bahwa tindakan pihak AURI tersebut
lahan terkait nud I Medan (sekarang Lanud Soewon­ menimbulkan ketidakpastian hukum,
p ut us a n do) pada 1963 untuk membangun Tower sehingga kami mohon tindak lanjut atas
pe r k a ra Antena Komunikasi/PHB keperluan TNI permasalahan tersebut.
No. 65/Pdt­ saat konfrontasi dengan Malaysia, na­
G / 2 0 13 / mun tidak dikembalikan. Selanjutnya
PN.RAP. pada 1998 pemilik lahan menggugat Aan Sagita dkk
B ahw a pengembalian lahan ke pengadilan di­ Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara
t e r h a d a p menangkan pihak penggugat hingga
t i dak dil ak­ tingkat PK di MA RI.

6 PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015