Page 9 - MAJALAH 127

satu minggu sebagai waktu khusus APA, serta President of AIPA. Di IPU,
membahas program legislasi. Ia Dalam bidang rekan-rekan anggota DPR pernah
juga menjelaskan terdapat sejum- legislasi Wakil Ketua menduduki jabatan penting seperti
lah masalah yang menurutnya perlu Badan Legislasi Firman Tantowi Yahya yang menjadi Mem-
dicari kan solusi. Menurutnya pada ber of the Advisory Group on HIV/
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Subagyo mengakui AIDS and Maternal, Newborn, and
Pembentukan Peraturan Perun- kinerja dibidang Child Health; Arif Budimanta yang
dang-undangan, Baleg diberikan ini memang sedikit menduduki Member of the Stand-
otoritas dalam penyusunan RUU. tersendat. Sejumlah ing Committee on United Nations
Namun pada UU MD3 dan Tata Affairs; Herlini Amran diberi ama-
Tertib DPR RI hal tersebut dianulir, upaya telah dilakukan nat sebagai Member of the Com-
penyusunan RUU tidak lagi menjadi diantaranya dengan mittee on Middle East Questions.
otoritas Baleg, tapi pada komisi- menetapkan dua hari “Terpilihnya anggota DPR, menun-
komisi. dalam satu minggu jukkan bangsa Indonesia mampu
sebagai waktu khusus menjalankan diplomasi parlemen
Dijelaskan Firman, jika semua pe- di kancah global. Kita harus men-
nyusunan UU diserahkan kepada membahas program dukung setiap upaya perjuangan
mekanisme di komisi, sementara legislasi. anak bangsa yang ingin menduduki
komisi bebannya terlampau be- jabatan di pelbagai organisasi in-
rat dalam kurun waktu yang rela- ternasional. Saya perlu tekankan,
tif pendek. Ditambah lagi dengan palu persetujuan DPR. ini adalah salah satu wujud kesuk-
masa reses yang setiap tahun- sesan diplomasi DPR jika anggota-
nya cukup padat. “Anggota dewan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto anggotanya sukses di forum inter-
yang duduk di komisi-komisi yang mengutarakan, setiap tahunnya nasional,” papar Nurhayati.
bisa fokus pada masalah RUU ti- pembahasan RAPBN sudah sesuai
dak banyak. Pembahasan RUU ini dengan mekanisme yang diatur Terakhir tapi ini tidak kalah penting
memang menjenuhkan karena kita dalam Undang-undang. Pos-pos adalah upaya Pimpinan DPR untuk
bicara dengan masalah perdebatan mata anggaran juga sudah dibahas membangun satu kondisi dimana
subtansi hukum, bahasa, dan seb- secara sistematis. Agus menekan- tercipta satu takaran yang pas an-
againya. Pembahasan memang ti- kan, perencanaan dalam APBN tara anggota dewan dengan sistem
dak sesederhana itu,” papar anggota yang diajukan harus mendapatkan pendukungnya yang akan mendo-
dewan dari daerah pemilihan Jawa perhatian serius dari Pemerintah. rong hadirnya DPR yang didam-
Tengah ini. Untuk mempercepat apalagi, hal ini yang menyangkut bakan. “DPR ini ada elemen yang
penyusunan RUU di DPR, Firman kebijakan nasional dan hajat hidup permanen, ada elemen yang tem-
menegaskan harus ada terobosan orang banyak. Tak bisa dielakkan, porer. Saya ini disebut elemen tem-
baru, antara lain, mengembalikan kadang pembahasan anggaran ber- porer karena politisi itu datang dan
lagi posisi penyusunan RUU ke- jalan cukup alot dan memeras otak. pergi, kalau dapat mandat rakyat
pada Badan Legislasi dan untuk maka dia datang kesini. Kalau tidak
penyusunan naskah akademis dik- Satu peran lain yang tidak bisa di- dapat mandat dia tidak bisa ke sini,
erjasamakan dengan perguruan pandang sebelah mata adalah di- tidak punya kewenangan apa-apa.
tinggi yang mempunyai kompeten- plomasi parlemen yang diamanat- Elemen yang permanen itu seka-
si, kapabilitas, dan kapasitas yang kan UU MD3. DPR telah berhasil rang jadi fokus kami supaya bisa
betul-betul bisa dipertanggung- menorehkan sejumlah keberhasilan diperkuat, sumber daya manusia-
jawabkan. dalam konteks organisasi parle- nya, sistem teknologi informasinya,
men regional dan dunia. Nurhayati kemudian sistem pendukungnya,
Fungsi DPR berikutnya yang tak ka- Ali Assegaf yang sekarang menja- perpustakaannya. Nah tentu ketika
lah penting adalah fungsi anggaran. bat Ketua BKSAP misalnya pernah yang nonpermanen ini masuk DPR,
Dengan fungsi ini, DPR memberikan menduduki member of the Execu- dia harus diback up supaya kuat,
persetujuan terhadap Rancangan tive Committee serta President of sebab kita tidak bisa mengontrol
Anggaran Pendapatan dan Belan- the Coordinating Committee of pilihan rakyat. Yang punya kuasa
ja Negara (RAPBN) yang diajukan Women Parliamentarians di IPU. mengontrol pilihan rakyat adalah
Presiden. Tak dipungkiri, anggaran Begitu pula, Ketua DPR RI 2009- reformasi parpol yang sudah ber-
berbagai program yang menjadi ke- 2014 Marzuki Alie pernah menjabat jalan dengan baik,” tekan dia. (tim
bijakan Pemerintah, harus melalui President of SEAPAC, President of parle) Foto: Andri/Parle/HR

PARLEMENTARIA EDISI 127 TH. XLV, 2015 9