Page 7 - MAJALAH 127
P. 7

PENGADUAN TERHADAP TINDAKAN TEBANG PILIH KPK

               Kami adalah Advokat LBH Purna     Kami menduga hakim menerima    tersebut, Majelis Hakim tidak memper­
            Bakti Polri memohon perlindungan hu­  suap dalam memeriksa perkara tersebut   timbangkan fakta­fakta yang terungkap
            kum atas tindakan KPK dalam menin­  dan berharap KPK dapat mengusut ada   dalam persidangan yakni dari 9 tergugat
            daklanjuti surat pengadu No.07/P/LBH­  tidaknya praktek suap dalam perkara   hanya 2 yang hadir dalam persidangan
            PBBJ/I/2015 tgl. 23 Januari 2015 perihal   tersebut melalui pemeriksaan harta   dan para tergugat tidak mengajukan
            permohonan pengawasan dan moni­   kekayaan hakim yang telah dilaporkan   saksi serta alat bukti, tapi Majelis Hakim
            toring proses peradilan perkara perdata   (melalui pemeriksaan harta kekayaan),   justru memenangkan pihak tergugat.
            No.587/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST terkait   namun permohonan pengadu langsung   Kami memohon tindak lanjut atas
            gugatan 234 masyarakat miskin terha­  ditolak oleh Komisioner KPK dengan ala­  tindakan Komisioner KPK tersebut.
            dap 9 pengusaha besar terkait sengketa   san hal tersebut bukan kewenangan KPK
            tanah E.V. 4926 a.n. Nyai Jasienta seluas   tanpa melakukan penyelidikan terlebih   P. Pali Allosarira
            5,7 HA termasuk Kav. 126 seluas 19.140   dahulu.                       Jakarta Barat
            M2 di Jl. KH. Mas Mansyur, Jakarta Pusat.  Bahwa dalam memutus perkara





























            PTPN II PERSERO SUMUT, BUMN YANG NYARIS TENGGELAM

               Menyampaikan laporan mengenai   ya) yang dilindungi oleh UU No.11 Tahun   kembali dengan renovasi dan penamba­
            kondisi PTPN II Tg. Morawa yang diduga   2010 dan Perda Kota Medan No. 6 Tahun   han alat medis mutakhir dan dokter yang
            akan melego 8.000 Ha areal HGU nya un­  1988 karena diambil alih melalui nasio­  berkualitas agar dapat menyaingi rumah
            tuk dijadikan Kota Deli Megapolitan se­  nalisasi sehingga menjadi milik negara   sakit di Penang dan Singapura sehingga
            hingga dapat melenyapkan keberadaan   sebagaimana terdaftar dalam Reg No.   warga Medan dan para pensiunan dapat
            tembakau Deli dan laporan tentang ke­  34 dengan nama RS Perkebunan Nega­  berobat disana dengan menggunakan
            beradaan RS. Tembakau Deli.       ra. Dengan demikian rencana Dirut PTPN   Kartu Sehat yang telah dicanangkan
               Bahwa PTPN II yang dipimpin Dirut   menjual RS tersebut kepada swasta telah   Presiden Jokowi. Sudah selayaknya RS
            Batara Muda Nasution (BMN) sebenar­  dilaporkan ke Poldasu. Selain itu secara   Tembakau Deli tersebut dilestarikan dan
            nya bukan sebagai BUMN terbaik dengan   de facto rumah sakit tersebut milik Pem­  dijadikan RS Buruh yang pertama di luar
            laba fantastis sebagaimana diberitakan   da karena sesudah 2 tahun habis masa   Jawa sesuai tujuan dibangunnya dahulu
            oleh media massa karena kekayaan yang   HGU nya pihak PTPN tidak menggantinya   pada masa perkebunan Belanda.
            dimiliki PTPN II lebih kecil dari hutang­  dengan HGB sebagaimana diatur dalam
            nya.                              PP 40/1996..                      H.M.Y.Sembiring
               Bahwa RS. Tembakau Deli merupa­   Bahwa keberadaaan RS. Tembakau   Medan, Sumatera Utara
            kan bangunan bersejarah (cagar buda­  Deli yang luas dan  asri semestinya dibuka




                                                                             PARLEMENTARIA  EDISI 127 TH. XLV, 2015  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12