Page 2 - MAJALAH 153
P. 2
Pengantar Redaksi
PENGAWAS UMUM arlementaria edisi kali ini menyoroti
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH masalah utang negara. Masalah yang
Dra. Damayanti, M.Si Psatu ini selalu membawa isu sensitif,
(Deputi Pesidangan)
PIMPINAN PELAKSANA karena bercampur dengan kepentingan
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si
(Karo Pemberitaan Parlemen) politis. Jumlah utang cukup tinggi mencapai
PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si Rp 3.672,33 triliun, atau hampir dua kali lipat
(Kabag Media Cetak) dari APBN 2017 sebesar Rp 2.080 triliun.
WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. Selama dua setengah tahun Pemerintahan
(Kasubag Media Cetak) Presiden Joko Widodo jumlah utangnya
Ahyar Tibi, S.H
(Kasubag Media Analisis) bertambah hingga Rp 1.062 triliun.
Nita Juwita, S.Sos
(Kasubag MedSos dan Website) Isu utang ini menimbulkan pro-kontra di
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati,S.Sos masyarakat tak terkecuali di DPR. Di DPR
SEKRETARIS REDAKSI lah keputusan politik soal anggaran dibahas
Hasri Mentari
ANGGOTA REDAKSI secara mendalam apalagi salah satu tugas pokok Dewan adalah penyusunan
Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,
Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, anggaran negara bersama pemerintah.
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Ria Nur Mega Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, kita tidak melarang utang,
REDAKTUR FOTO
Iwan Armanias, Eka Hindra tapi utang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa. Setidaknya
FOTOGRAFER
Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, indikator-indikator ekonomi naik. Ini indikatornya turun, utangnya malah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, tambah besar. Apalagi, kalau rasio utang per GDP, wah kelihatan sekali
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah jebloknya. Dari masa Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY,
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto dan Jokowi rasio utang kita per GDP makin tinggi.
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI “Padahal, kita termasuk negara-negara G20. Kalau kita tidak waspada,
Gedung Nusantara II lt. 3 kita bisa lewat dari G20. Kita tak boleh membebani anak cucu kita dengan
Jl. Jend. Gatot Soebroto - Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 tumpukan utang,”katanya mengingatkan.
Fax. (021) 5715341
email : dpr.pemberitaan@gmail.com Namun pendapat berbeda disampaikan politisi PDI Perjuangan
www.dpr.go.id/berita Hendrawan Supratikno. Kekhawatiran bahwa utang pemerintah bisa
PENERBITAN membahayakan perekonomian nasional tidak benar. Pasalnya, Undang-
PimPinan Penerbitan Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur batas
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) utang yang ada dalam Pasal 12 Ayat 3. Di situ diyatakan defisit dibatasi
Penanggung Jawab Produksi
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi) maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan jumlah pinjaman
staf Produksi
Subadri, S.E, Barliansyah, dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Utang Indonesia dinilai masih jauh
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom dibandingkan dengan negara lain.
distribusi dan sirkulasi
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi) Rasio utang Indonesia masih berada di kisaran 27,9 persen dari PDB.
administrasi
Sjaefudin, S.Sos Jauh di bawah ambang batas 60 persen dari PDB dan tergolong rendah bila
koordinator distribusi dan sirkulasi dibandingkan dengan negara lainnya yang bisa mencapai 100-200 persen
Mujiono
fotograPHer art dari PDB. Rasio utang Malaysia saja saat ini mencapai 40 persen terhadap
Friederick Munchen
staf distribusi dan sirkulasi PDB, Thailand 50 persen terhadap PDB, dan Jepang menembus 200 persen
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,
Ifan, Izzi Fauzul Umam terhadap PDB.
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Meski demikian patut dicatat, utang negara benar-benar dikelola secara
Email : penerbitandpr@gmail.com
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN produktif. Pilihan mempercepat pembangunan infrastruktur diharapkan
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) akan berdampak pada kemajuan antar daerah dan pada gilirannya akan
ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Juga perlu diingat cita-cita
besar Presiden pertama Soekarno yang mencanangkan bangsa Indonesia
berdikari. Bangsa yang mampu membangun dengan berdiri diatas kaki
sendiri tanpa dibebani utang.
2 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017
