Page 4 - MAJALAH 153

ASPIRASI

Penerapan Efisiensi di Segala Bidang

Ide ini saya tujukan kepada Komisi pejabat publik dan PNS banyak yang dan hasilnya ada pembangunan yang
II dan Komisi III DPR RI perihal: mangkir pada jam kerja. dilaksanakan setengah jadi atau bahkan
a. Mengaktifkan libur hanya 1 b. Membentuk lembaga fiktif.
hari (hari minggu saja) independen untuk mengawasi Bahwa perlu ketegasan pemerintah
b. Pemerintah memberikan penggunaan bantuan dana agar efisien dan kerjasama yang baik antara
subsidi bantuan desa miskin, dana BOS dalam pengeluaran keuangan dari lembaga independen seperti KPK dan
bantuan sekolah harus dikawal secara pemerintah, karena banyak sekolah BPK untuk mengawasi pengunaan
efisien. yang telah menerima dana BOS, tapi pajak dari masyarakat tersebut.
Bahwa berdasarkan hasil temuan masih melakukan pungutan dengan Saya memohon melalui Komisi
saya, ada indikasi penyelewengan dana berbagai alasan. Sementara dana desa II dan Komisi III DPR RI untuk
bantuan dari Pemda Kabupaten/Kota, yang masuk ke rekening kepala desa menyelesaikan permasalahan tersebut
Provinsi, dan Pemerintah Pusat, maka sering dipakai sebagai ajang proyek demi penegakan hukum. n
pemerintah perlu: pribadi seperti contoh uang pemerintah
a. Menerbitkan peraturan belum dikeluarkan anggarannya tapi
perundang-undangan yang mengatur proyeknya sudah dilelang alias dijual Tjasmita, Karawang, Jawa Barat
hari libur hanya di hari Minggu (1 hari SPK ke pemborong dengan potongan
saja), karena dengan 2 (dua) hari kerja, 30% yang dianggap sebagai keuntungan

Insiden Senjata Bandara

Saya melaporkan dugaan tidak sah dan diduga untuk menebar Saya ingin agar DPR RI
pembiaran membawa senjata tajam teror atau tindak pidana penganiayaan/ menindaklanjuti masalah tersebut. n
oleh pejabat kepolisian sehingga pembunuhan terhadap Wakil Ketua
ada sekelompok orang memasuki DPR RI Fahri Hamzah yang sedang Muhammad HS, Bekasi, Jawa Barat
area Bandara Sam Ratulangi secara berkunjung ke Manado.

Usulan Seleksi Cabup Cawabup Jepara

Saya adalah pengurus cabang NU dan Pimpinan Daerah Muhamadiyah Kab. Jepara Jawa Tengah menyampaikan
usulan dari elemen masyarakat Jepara terkait Pilkada 2017, sebagai berikut :

a. Agar KPUD Kab. Jepara bekerja sama dengan institusi penegak hukum untuk mengetahui rekam jejak Cabup
dan Cawabup.
b. Partai politik baik pusat maupun daerah hendaknya melihat kondisi riil masyarakat Jepara dan mendengar
aspirasi masyarakat secara utuh dan komprehensif agar dapat merekomendasikan Cabup dan Cawabup yang
religius, amanah, jujur, dan intelektualitasnya yang mumpuni untuk kemaslahatan ummat.
c. meminta seluruh masyarakat Jepara turut aktif dalam pilkada dan ikut serta dalam pengawalan proses pilkada.

Bahwa untuk menciptakan kerukuman antar umat beragama diserukan agar seluruh umat beragama saling menjaga
toleransi guna menghindari radikalisme.
Menjadikan pendidikan tidak hanya sebagai transformasi pengetahuan namun juga sebagai sarana pembinaan etika
moral dan akhlakul karimah.

4 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017