Page 6 - MAJALAH 153
P. 6
PROLOG
Melepas Ketergantungan Utang Mimpikah
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih mengandalkan utang untuk menutup defisit
APBN 2018. Salah satu yang membutuhkan anggaran besar dalam APBN adalah infrastruktur.
Ketika penerimaan negara tak cukup lagi membiayai pembangunan, utang jadi andalan. Kritik
dan saran sudah disampaikan DPR RI, agar pemerintah bijak mengelola utang.
ari data yang ada, utang tertekan berat, menambah utang sekitar menciptakan pembangunan berkeadilan
Pemerintahan Jokowi jauh Rp 380 triliun. dan berhati-hati mengelola utang.
Dmelampau pemerintahan Era Gus Dur meninggalkan utang Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto
sebelumnya. Posisi utang pemerintah Rp 200 triliun, Megawati Rp 27 triliun, kepada Parlementaria berpandangan,
saat ini Rp 3.800 triliun. Lalu, dikabarkan dan SBY yang memerintah selama utang untuk pembangunan tak
ada surat utang terbaru yang dibeli sepuluh tahun Rp 1.400 triliun. Sangat masalah berapa pun besarnya selama
senilai Rp 199 triliun. Jadi, hampir jelas perbandingan para presiden yang dimanfaatkan untuk sektor produktif.
Rp 4.000 triliun yang berarti dua kali memimpin negeri ini dalam mengambil Yang perlu dikritik, saat ini utang terus
lipat pembiayaan APBN. Sebagai kebijakan utang. Agresivitas membangun naik, tapi laju pertumbuhan ekonomi
perbandingan, Presiden Soeharto infrastruktur seperti ditunjukkan tidak ikut naik. GDP tidak naik signifikan,
mewarisi utang Rp 551,4 triliun. Di masa Jokowi, memang, butuh anggaran besar. dunia industri tidak memberi kemajuan
BJ. Habibie, saat ekonomi Indonesia Pemerintah sendiri menyampaikan, ingin berarti, dan daya beli masyarakat turun.
6 | PARLEMENTARIA n Edisi : 153 TH. XLVII 2017
