Page 11 - MAJALAH 153

seperti listrik, jalan, dan komunikasi. dan sekaligus memperbesar rentetan
Pemerintah, Defisit dalam APBN, memang, bunga yang harus dibayarkan. Jika
selalu menjadi lubang. Dan menutup skenario penghapusan utang (debt
diharapkan Hafisz, lubang tidak selalu dengan utang. Pada cancellation) tidak memungkinkan,
juga harus agresif RAPBN 2018 defisit diperkirakan maka harus ada upaya yang serius
mencapai Rp 326 triliun (2,19% dari untuk mengurangi pokok utang
melakukan negosiasi PDB nasional). Dikatakan Hafisz, melalui berbagai bentuk rekayasa
bilateral. Tujuannya, pemerintahan yang malas akan keuangan seperti debt to equity swap atau
menempuh dua cara untuk menutup pengurangan debt stock melalui jalan
mengurangi pokok defisit. Pertama, katanya, mengurangi arbitrase internasional.
utang atau bahkan belanja subsidi bukan pengurangan Pemerintah, diharapkan Hafisz,
belanja bunga utang. Kedua, menutup juga harus agresif melakukan negosiasi
menghapus pokok defisit dengan penambahan utang, bukan bilateral. Tujuannya, mengurangi pokok
utang. Argumen secara kreatif berusaha memperoleh utang atau bahkan menghapus pokok
pemasukan untuk kepentingan jangka utang. Argumen geopolitik dan strategik
geopolitik dan strategi pendek dan panjang. bisa menjadi salah satu pintu masuk.
bisa menjadi salah Jadi, yang perlu dilakukan adalah Dalam konteks ini, memang strategi
menghentikan utang baru dan negosiasi utang perlu memanfaatkan
satu pintu masuk. pemerintah bersama DPR harus faktor non teknis ekonomi.
Dalam konteks ini, serius berpikir bagaimana mengatasi Sejak pemrintahan Orde Lama,
problem defisit. Menguatkan sumber Orde Baru, Hingga era reformasi,
memang strategi pendanaan dalam negeri bisa melalui bangsa ini belum bisa melepas
negosiasi utang perlu pengelolaan sumber daya alam yang ketergantungan pada utang. Ketika
mandiri, melakukan penghematan, dan ditanya, kapan bangsa ini bisa
memanfaatkan faktor
mengurangi porsi belanja yang tidak membiayai pembangunan dengan
non teknis ekonomi. penting. Bila optimalisasi sumber daya uang sendiri? “Bila pemerintah mampu
alam yang dipilih, maka akan banyak mengoptimalkan penerimaan dalam
kebijakan yang harus direvisi. Ada negerinya, melalui intensifikasi pajak,
banyak perundang-undangan yang bila tax ratio dapat ditingkatkan secara
pelayanan negara kepada rakyatnya. tidak menguntungkan bagi kepentingan signifikan, maka penerimaan pajak akan
Misalnya, subsidi bisa saja dikurangi nasional harus dirombak. menjadi maksimal dan hal ini akan
atau mungkin pungutan pajak bagi Rekayasa keuangan terhadap berdampak pada penurunan defisit,”
masyarakat terus dimunculkan untuk utang lama perlu juga dilakukan. Bila tandas Hafisz.
mencari keseimbangan anggaran akibat mengikuti ketentuan bunga yang Dus, yang juga harus dilakukan
utang. berlaku, maka Indonesia akan terus untuk menggapai mimpi indah bangsa
“Setiap rupiah yang dibayarkan mengalami penurunan kapasitas ini tanpa utang, yaitu pengelolaan SDA
untuk utang, harus didistribusikan fiskal, karena beban bunga utang dan secara optimal dengan cara pengolahan
bagi pencapaian kemakmuran, cicilan pokok utang. Jadi, ini sekadar bahan mentah di dalam negeri.
kesehatan, dan pendidikan masyarakat gali lubang tutup lubang. “Indonesia Selain itu, debirokratisasi dengan
yang bermutu,” ucapnya. Sebaiknya sudah tidak mungkin mampu melunasi reformasi birokrasi secara efektif.
pemerintah memang tak menambah semua utang. Dalam posisi demikian, Ini diharapkan mampu mengurangi
lagi utang baru. Kalau pun harus rasanya nyaris tidak mungkin Indonesia inefisiensi manajemen pemerintah,
menambah utang, mantan Ketua melunasi utang, kecuali ada tindakan yang pada akhirnya akan berdampak
Komisi VI DPR ini, menyerukan, agar tertentu yang lebih radikal, bukan pada kondusifnya iklim investasi.
tambahan utang baru tidak digunakan sekadar penjadwalan ulang,” papar Debirokratisasi akan efektif bila
untuk sisi konsumsi dalam APBN. politisi dari dapil Sumsel I ini. pemerintah menerapkan konsep lean
Sebaliknya, justru lebih difokuskan Penjadwalan ulang hanya menunda government dan pemberantasan korupsi
untuk pembangunan infrastruktur masalah, mengulur waktu pembayaran, secara masif. n(mh)

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 11