Page 15 - MAJALAH 153

Dengan tambahan
utang Rp 325 triliun

di RAPBN 2018, total
utang pemerintah
pada tahun 2017
telah mencapai

Rp 3667,41 triliun
dengan rincian

foto : Andri/iw Rp 2.013,03 triliun
dalam bentuk

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam rupiah dan Rp
766,58 triliun dalam
Karena beban utang yang tinggi tidak terencana dengan baik terbukti bentuk valuta asing.
tersebut, Ecky mendesak pemerintah tidak dapat terserap dengan baik,” Selama Presiden
agar memaksimalkan pelaksanaan ungkap Ecky.
program kerja yang maksimal dan Dikatakan Ecky, adanya SiLPA Jokowi memerintah,
optimal. “Kita ingatkan pemerintah setiap tahun menyebabkan negara telah terjadi
bahwa penambahan utang harus mengalami kerugian, akibat dampak penambahan utang
diimbangi dengan pelaksanaan defisit anggaran tidak terencana
program yang optimal, sehingga dengan baik. Di satu sisi pemerintah sebesar Rp 1.058,63
utang yang dikeluarkan tidak sia-sia,” juga harus membayar bunga utang triliun. Jumlah
sambung Ecky. dari jumlah utang yang diambil tersebut lebih
dalam defisit anggaran. “Adanya
SiLPA Harus Jadi Perhatian SiLPA artinya pemerintah merugi, besar dibandingkan
Efektivitas anggaran setiap karena sudah berutang tetapi penambahan utang
tahun dapat dilihat melaui besaran tidak digunakan. Akibatnya selain selama rentang
SiLPA (sisa lebih pembiayaan sudah menanggung beban bunga
anggaran). Perencanaan anggaran yang ada, pemerintah kehilangan periode 2010-2014
dan implementasinya harus sesuai, peluang (missed opportunity) untuk sebesar Rp 932
agar tidak menimbulkan pemborosan mendorong pertumbuhan ekonomi triliun.
anggaran. Dengan SiLPA yang melalui belanja pemerintah,” tambah
berasal dari pembiayaan defisit Ecky.
anggaran, maka akan menimbulkan Pemerintah pun semestinya kelak.
bunga utang yang justu menambah bertanggungjawab agar penambahan Pengelolaan utang harus
beban. utang harus diimbangi dengan tepat sasaran untuk menggenjot
Efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program yang pembangunan, bukan lagi
beberapa tahun terakhir menunjukan berdampak langsung ke masyarakat diperuntukan untuk sektor
bukti bahwa pengelolaan anggaran atau memiliki dampak berkelanjutan, konsumtif. RAPBN 2018 kali
tidak terencana dengan baik. Pada sehingga utang yang dikeluarkan ini harus jadi momentum untuk
tahun 2015 saja telah terjadi SiLPA tidak sia-sia. Pemerintah pun sudah memperbaiki kualitas penggunaan
sebesar Rp 24 triliun dan tahun 2016 seharusnya berhati-hati dalam anggaran dari tahun sebelumnya dan
terjadi SiLPA terbesar Rp 26 triliun. menetapkan defisit anggaran, agar meminimalisir besaran SiLPA adalah
“Defisit pada tahun 2015 dan 2016 tidak menambah beban anak cucu salah satu cara memperbaikinya. n(hs)

Edisi : 153 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA | 15